SELASA , 13 NOVEMBER 2018

Empat Bulan Gaji Pegawai UPTD Belum Dibayar

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Senin , 30 April 2018 12:30
Empat Bulan Gaji Pegawai UPTD Belum Dibayar

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara usai mengikuti upacara (Dok.JawaPos.com)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke UPTD Kesehatan Poliklinik di Kantor Gubernur, akhir pekan lalu. Di sana, Soni sempat berbincang-bincang dengan beberapa perawat dan menanyakan tentang ketersediaan obat.

Hasilnya, Soni mendapatkan informasi dari pegawai bahwa pihaknya tidak menerima gaji selama empat bulan. Bukan hanya itu, stok obat juga semakin menipis.

Soni pun bergerak cepat. Dia meminta Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Kepala Dinas Kesehatan duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini. “Solusinya saya serahkan ke Kepala BPKAD, Pak Arwin dan Dinas Kesehatan untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan ini,” kata Soni.

Untuk itu, dalam waktu dekat Soni akan melakukan duduk bersama dengan Sekretaris Provinsi Daerah, Tautoto Tana Ranggina, Biro Organisasi, BPKD dan sejumlah UPTD Dinas Kesehatan yang konon katanya sudah dibekukan untuk dicarikan jalan keluarnya.

“Kita bahas itu sama Pak Sekda, kita nanti akan ngomongnya dengan Biro Organisasi sama BPKD tentang UPTD Kesehatan yang tertunda gajinya empat bulan,” kata Soni.

Soni mengatakan, kesalahpahaman ini terjadi di Dinas Kesehatan. Menurutnya Kepala Dinkes, Dr Rahmat Latif tidak begitu aktif dalam melaporkan persoalan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ke Bappeda.

Bahkan, Dirjen Otonomi Daerah (Otoda) Kemendagri ini juga menuturkan, sebenarnya yang terjadi adalah persoalan administrasi yang belum dituntaskan sehingga mengakibatkan pencairan gaji para pegawai tersebut terlunta-lunta hingga saat ini.

“Kadis kesehatan merasa KPA nya itu dibekukan, jadi sisa satu. Padahal Bappada mencatat masih ada enam. Realnya di lapangan masih ada, jadi kelambatan KPA itu ada di Dinas Kesehatan,” jelas Soni.

Bukan hanya di Poliklinik Kantor Gubernur saja yang bersoal, berdasarkan informasi yang diperoleh, pada sejumlah UPTD lingkup Dinas Kesehatan lainnya, seperti UPTD Kulit Kelamin yang terletak di Jl Veteran juga mengalami persoalan serupa.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Tautoto Tana Ranggina mengatakan pihaknya sudah meminta Asisten II untuk turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut. Sementara UPTD yang kata Dinas Kesehatan dibekukan, akan kembali pada Unit Layanan. (*)


div>