SELASA , 23 JANUARI 2018

Empat Kabupaten Mulai Berantas Tambang Ilegal

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Selasa , 23 Mei 2017 11:56
Empat Kabupaten Mulai Berantas Tambang Ilegal

Ilustrasi. foto: net

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada seluruh kabupaten/kota di Sulsel untuk pembentukan tim terpadu pemberantasan tambang ilegal, saat ini baru direspon di empat daerah.

Keempat daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Luwu Timur, Bulukumba, Sinjai, dan Luwu Utara. Sementara di lingkup Pemprov Sulsel, dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup dan Satpol PP sudah menyatakan kesediaan terlibat dalam tim itu.

Sekretaris Dinas ESDM Sulsel, Syamsul Bahri mengatakan, pihaknya masih menunggu respon kabupaten/kota lainnya karena pembentukan tim terpadu ini sangat penting.

“Kalau sudah diatas 50 persen kabupaten/kota yang merespon ini, kita akan jalan. Kami juga akan bersurat ke Kapolda dalam waktu dekat, ” ungkapnya diberitakan Rakyat Sulsel, Selasa (23/5).

Dia menegaskan, pengawasan dan pengendalian tambang ilegal harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemprov tidak bisa melakukan sendiri karena beberapa kendala seperti terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia. Untuk mengawasi aktifitas tambang ilegal di 24 kabupaten/kota yang ada, ESDM hanya memiliki enam pengawas struktural.

Dia melanjutkan, aktivitas tambang ilegal di Sulsel kian memprihatinkan. Waktu melakukan kunjungan ke Bulukumba, kata Syamsul, dari 102 penambang yang berhasil dideteksi ESDM, hanya delapan yang memiliki izin lengkap. Demikian juga di daerah Luwu Raya, tercatat sekira 400-an tambang ilegal. Di Kabupaten Wajo, sudah ada tiga tambang ilegal yang ditertibkan.

Salah seorang pengawas struktural tambang ilegal, Jemi Abdullah mengatakan, dari hasil pantauan di Luwu Raya, paling banyak tambang ilegal yang ditemukan adalah tambang pasir. Untuk sementara, kabupaten yang ditemukan paling banyak tambang ilegalnya adalah Gowa, Takalar, dan Kabupaten Toraja serta Toraja Utara.

Jemi mengatakan, persoalan yang kerap ditemukan adalah banyak penambang yang memiliki ijin tapi sudah kedaluarsa alias yang bersangkutan tidak memperpanjang. Ada juga yang hanya mengantongi izin eksplorasi, sudah melakulan operasional tambang. (***)

 


div>