RABU , 17 OKTOBER 2018

Enaknya Jadi Wakil Rakyat

Reporter:

Editor:

Lukman

Rabu , 25 Juli 2018 12:50
Enaknya Jadi Wakil Rakyat

Terlihat Anggota DPR RI tertidur saat rapat.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kursi legislatif memang tak pernah sepi peminat setiap kali digelar pemilihan. Daya tariknya masih menjadi magnet dan impian banyak orang.

Buktinya, sejumlah kepala daerah yang masih aktif hingga mantan kepala daerah ikut bertarung pada Pileg 2019 mendatang. Selain itu, ada pengusaha, akademisi hingga artis banting setir jadi politisi dan nyaleg.

Adapun mantan kepala daerah yang maju pada Pileg mendatang yakni, mantan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dan mantan Bupati Luwu Utara, Arifin Djunaid. Selain itu, sejumlah kepala daerah yang masih aktif juga maju sebagai wakil rakyat.

Mereka yang akan nyaleg adalah kepala daerah yang sebentar lagi masa jabatannya akan berakhir. Diantaranya Bupati Sidrap, Rusdi Masse, Wakil Bupati Jeneponto, Mulyadi Mustamu, Wakil Bupati Soppeng, Supriansa, Wakil Bupati Wajo, Andi Syahrir Kube Dauda, Wakil Bupati Palopo, Akhmad Syafruddin Daud.

Publik bertanya, apa sih keistimewaan jadi wakil rakyat atau anggota DPR/DPRD?. Kenapa banyak kepala daerah aktif bahkan mantan kepala daerah ikut nyaleg?. Selain gaji yang menggiurkan, para legislator juga akan mendapat berbagai fasilitas dan kemudahan dalam melaksanakan pekerjaan.

Ketua DPRD Sulsel, M Roem mengaku bahwa hal tersebut hanya pandangan umum masyarakat. Ia menganggap, posisi legislatif terutama ketua DPRD yang dianggap istimewa hanya pandangan sebagian besar masyarakat yang melihat, bahwa posisi legislatif mendapatkan fasilitas dari negara. Namun, dibalik itu ada tannggungjawab besar yang diemban.

“Orang luar lihat itu menarik, tapi kalau mau menjalani seperti saya yang sudah 3 periode, bukan melihat dari menarik atau tidaknya. Tapi itu sebuah tanggungjawab,” ungkapnya, Selasa (24/7).

Sebagai Ketua DPRD Sulsel, ia juga harus mengayomi seluruh anggotanya. Kemudian bagaimana seorang anggota DPRD harus mempunyai pengetahuan mengenai tugas DPRD, karena menurutnya, anggota DPRD memiliki tugas untuk mengawasi kinerja eksekutif.

“Belum kalau lagi rapat, lebih banyak anggota yang tidak hadir. Kemudian, anggota dewan itu kalau tidak bicara, tidak bekerja. Apalagi kalau cuman bicara asal-asalan dan tidak mendalam,” ujarnya.

Sebagai lembaga yang memiliki tujuan legislasi, produktivitas anggota DPRD dapat dinilai dari berapa banyak produk Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan. Itu menjadi penilaian yang cukup konkrit. Selain itu, rakyat sebagai pemilik suara juga harus melihat seberapa intens bentuk pengawasan yang dilakukan.

Lanjutnya, ramainya Bacaleg saat ini dinilai cukup wajar. Karena DPRD merupakan cerminan semua kalangan. Namun, tetap harus ada standar yang harus dimiliki oleh setiap anggota DPRD.

“Seperti kemampuan teknis, kemampuan teknik perundang-undangan, aspek pengawasan, dan kemampuan badgeting (penganggaran),” tuturnya.

Sehingga, itu harus menjadi tugas dari internal Partai Politik (Parpol) masing-masing untuk lebih selektif dalam mengajukan nama Bacaleg dari partai masing-masing.

“Harus lebih selektif, jangan nanti mau mencari pada saat pencalonan, atau hanya melihat dari satu sisi saja. Seperti kemampuan membiayai. Parpol juga harus mempersiapkan dirinya untuk memiliki kesiapan diri menjalankan visi misi dan sebagai wakil rakyat, dan juga bagaimana keahlian menahan diri. Karena jadi anggota dewan itu banyak godaannya,” ucap legislator Partai Golkar ini.

Mantan Wakil Bupati Selayar, Saiful Arif tidak ingin ketinggalan pada momentum pesta demokrasi lima tahunan itu. Berbekal kendaraan Partai Demokrat, Saiful Arif maju sebagai caleg DPRD Sulsel Dapil IV yang meliputi Jeneponto, Bantaeng, Selayar.

Meskipun memang, awalnya ia mengaku tidak ingin lagi bergelut didunia politik setelah berdiskusi dengan beberapa kalangan. Karena memang, Saiful Arif yang merupakan tokoh masyarakat di Kabupaten Selayar ingin agar lebih dekat dengan masyarakat.

“Sayakan ikut waktu Pilkada Selayar periode yang lalu, tapi ternyata pak Basli yang terpilih. Setelah itu saya banyak mendapat masukan, yang pertama kelompok yang mengatakan sudahlah tidak usah ikut dalam politik tetap saja sebagai tokoh masyarakat agar bisa masuk ke semua golongan dan diharapkan semua golongan,” kata dia.

Tetapi berdasarkan pertimbangan dan konsultasi lebih lanjut, ia mengaku akan memanfaatkan pengalaman, keterampilan dan pengetahuannya selama menjabat sebagai wakil bupati untuk dapat kembali memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Apalagi, kata dia, untuk dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat adalah dengan menjadi seorang pejabat negara.

“Komunitas lain juga mengatakan semuanya betul, pak Saiful itu punya pengalaman, punya pengetahuan, punya keterampilan dalam mengelola pemerintahan. Jadi tokoh masyarakat keuntungannya bisa diterima oleh semua golongan tapi pengalaman, keterampilan dan pengetahuan itu akan susah masuk dikebijakan. Setelah di diskusikan lama akhirnya, istilahnya sepintar apapun penonton itu tidak bisa menggolkan bola ke gawang,” terangnya.

Saat ditanya mengenai alasannya memilih DPRD provinsi ia menjelaskan bahwa dengan dirinya ketika nanti terpilih akan lebih mudah memberikan masukan seputar regulasi yang ada di Sulsel. Apalagi sejumlah kewenangan di kabupaten/kota kini diambil alih oleh provinsi.

“Kemudian saya pilih provinsi karena ini pemerintahan kan yang dulu-dulu disentralisasi, belakangan ini beberapa kewenangan ditarik ke provinsi, antara lain pendidikan menengah atas. Dan kita hanya bisa memberikan kebijakan kalau masuk dalam legislatif,” paparnya.

Disisi lain, ia ingin agar ada putra Kabupaten Selayar yang dapat menjadi seorang legislator. Karena memang, beberapa legislator DPRD Sulsel asli Selayar tidak lagi maju sebagai incumbent untuk meneruskan pembangun kesejahteraan masyarakat yang ada.

Bupati Sidrap, Rusdi Masse, tak mau berkomentar banyak. Dirinya mengaku maju caleg DPR RI lewat dapil tiga Sulsel bersama beberapa figur tokoh lainya. “Tetap maju caleg RI, saya dapil III,” katanya.

Menurutnya, keputusan ia maju bertarung sudah melalui berbagai pertimbangan. Salah satu akan berakhir masa jabatan sebagai kepala daerah yang selama ini menjabat Bupati Sidrap dua periode.

Kendati demikian, dirinya ingin pengabdian untuk kesejahteraan masyarakat terus di perjuangkan. “Kita ingin terus mengabdi untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkanya.

Sementata itu, Wakil Bupati Jeneponto, Mulyadi Mustamu juga mencoba peruntungannya di Pileg 2019. Ia memutuskan maju sebagai Caleg untuk DPRD Sulsel Dapil 4 Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar. “Ia, saya maju lewat Demokrat. Saya dapil 4 Sulsel rencana,” katanya.

Mulyadi diketahui merupakan calon Bupati Jeneponto pada Pilkada 2018. Namun, perolehan suaranya berdasarkan real count KPU setempat, masih kalah dari pasangan calon Ikhsan Iskandar – Paris Yasir.

Mulyadi sebelumnya juga merupakan ketua DPD Hanura Jeneponto, sampai akhirnya memutuskan mundur pada 9 Juli lalu. Perolehan suara pada Pilkada Jeneponto lalu menjadi modalnya. Itu pun, belum termasuk suara yang dia klaim bisa bertambah dari kabupaten lain yang ada di Dapil 4.

“Saya kan waktu Pilkada sudah punya suara 60 ribu lebih. Itu akan tetap kita jalin, ini di Jeneponto, belum Bantaeng, dan Selayar,” pungkas Mulyadi.

Terpisah, Wakil Ketua Direktur Kopel Indonesia, Herman juga menjelaskan hal yang sama, bahwa terkait kualitas kader merupakan tanggung jawab internal Parpol.

Banyaknya kalangan yang tidak memiliki latar belakang politik yang mancalonkan dirinya sebagai anggota legislatif dianggap sebagai budaya politik Parpol saat ini.

Ia melihat, Parpol merupakan instrumen kekuasaan yang paling tinggi dalam politik. Sehingga, untuk meraih suara yang banyak, Parpol mengusung orang yang sudah memiliki banyak pendukung seperti artis dan yang dapat mendukung keuangan partai, seperti pengusaha.

“Apa yang dilakukan parpol itu untuk meraih suara dominan dibanding partai rivalnya. Salah satunya adalah menggait para artis dan tokoh yang karismatik. Disinilah kesalahan parpol, harusnya parpol mendidik kadernya dan melahirkan kader terbaik dari masing-masing parpolnya. Karena sejauh ini, parpol tidak melihat sejauh mana kader potensial mereka (parpol) untuk duduk di parlemen, karena parpol mengejar suara terbanyak,” jelasnya.

Pihaknya juga mendapati, sebenarnya banyak kader Parpol yang potensial. Namun karena mereka tidak memiliki banyak suara dan dana, sehingga diantara mereka banyak yang tidak dicalonkan saat pencalonan.

Ia juga menjelaskan, dari beberapa tahapan pemilihan saat ini, banyak parpol yang tidak ideologis lagi terkait visi, misi dan tujuan parpolnya masing-masing.

“Sehingga, parpol tidak lebih dari pada bus kota. Siapapun yang mau menumpangi bus kota itu yang penting punya ongkos, maka silahkan elit parpol untuk menaiki bus kota itu. Tanpa melihat kader potensial di partainya,” ungkapnya.

Selain itu, pengakuan masyarakat dan fasilitas negara yang diberikan juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Kata dia, jabatan anggota legislatif merupaka jabatan yang istimewa di mata masyarakat.

“Kalau itu pasti, apalagi sampai saat ini kan anggota DPRD itu masih dianggap sesuatu yang istimewa, dan makanya masih disebut yang terhormat. Bahkan yang tidak memiliki prestasipun orang-orang berlomba, yang penting dia dikenal,” pungkasnya. (isk-yad-mg02)


div>