JUMAT , 19 OKTOBER 2018

Erwin Haiyya Terancam 20 Tahun Penjara

Reporter:

Irsal

Editor:

asharabdullah

Kamis , 28 Juni 2018 13:00
Erwin Haiyya Terancam 20 Tahun Penjara

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Makassar, Erwin Syafruddin Hayya

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa mantan kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Makassar, Erwin Syafruddin Haiyya dengan pasal berlapis.

Terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Uang Makan Minum (Mamin), di lingkup BPKAD Pemkot Makassar, tahun 2017. Hingga mengakibatkan timbulnya kerugian negara sebesar Rp313 juta.

Sidang dipimpin Yamto Susena selaku ketua majelis hakim dan dua orang anggota majelis hakim Yuli Effendy serta Abdul Razak.

Tim JPU, Andi Wawo, Rachmat dan Abdullah dalam dakwaannya, menyatakan bila terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal berlapis.

“Terdakwa telah bersalah melanggar undang Tindak pidana korupsi dan melanggar, Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengadaan barang dan jasa,” tegas JPU Andi Wawo dalam dakwaannya yang dibacakan di pengadilan Tipikor Makassar, Selasa (26/6) kemarin.

Terdakwa kata Andi Wawo selaku kepala BPKAD Pemkot Makassar, telah melakukan order fiktif demi keuntungan pribadi, orang lain atau orang lain secara melawan hukum. Hingga mengakibatkan timbulnya kerugian negara sebesar Rp313 juta.

Terdakwa didakwa melanggar pasal 2 dakwaan primair, pasal 3 juncto pasal 18 dakwaan subsidaer, undang undang Tipikor.

Selain itu juga terdakwa melanggar pasal 1 hingga pasal 12 Peraturan Presiden nomor 54, tentang pengadaan barang dan jasa. Dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Dimana terdakwa telah dengan sengaja mengantongi atau menggunakan, mengelola langsung uang pengadaan Makan Minum (Mamin) Pemkot Makassar sebesar 95 persen.

Sedangkan anggaran sebesar 5 persennya lagi diberikan kepada pemilik perusahaan pemenang lelang yakni CV Wyata Praja.

Ada 15 item kegiatan anggaran pengadaan, yang dikelola oleh terdakwa sendiri,” bebernya.

Adapun 15 item pengadaan tersebut yakni berupa belanja makanan dan minuman antara lain. Untuk kegiatan rapat pembentukan tim survey penghapusan barang sebesar Rp12 juta.

Untuk panitia penghapusan barang sebesar Rp21 juta, Mamin harian pegawai pada kegiatan asisten RKBMD pemeliharaan barang sebesar Rp14 juta.

Belanja pengadaan kegiatan penyelesaian Ranper Walikota tentang perubahan APBD sebesar Rp46 juta. Dengan total keseluruhan anggaran yang telah digunakan oleh terdakwa sebesar Rp313 juta.
Usai mendengarkan dakwaan JPU, terdakwa melalui penasihat hukumnya, Bakhtiar. Akan mengajukan nota keberatan (Eksepsi) atas dakwaan JPU pada sidang pekan depan.(*)


div>