SELASA , 23 OKTOBER 2018

Fatwa Sumarsono, Patokan KPU

Reporter:

Suryadi - Fahrullah - Alief

Editor:

asharabdullah

Kamis , 12 April 2018 14:00
Fatwa Sumarsono, Patokan KPU

Dok. RakyatSulsel

– Terkait Anggaran Pilgub Sulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Penjabat Gubernur Sulsel Soni Sumarsono, meminta agar anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak diganggu. Hal tersebut menjadi kekuatan bagi KPU, untuk tetap berpatokan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati sebelumnya.

Humas KPU Sulsel, Asrar Marlang, mengatakan, KPU masih berpatokan pada NPHD yang telah disepakati sebelumnya.

Oleh sebab itu, dengan adanya statement dari Penjabat Gubenur Soni Sumarsono, akan menjadi penguatan bagi KPU untuk menjalankan anggaran yang telah disepakati bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD pada tahun 2017 lalu.

“Kami tak mau campur soal pemangkasan anggaran pilgub. Namun, KPU sangat mengapresiasi statement Penjabat Gubernur yang minta supaya tidak ada pemotongan,” ujarnya, Rabu (11/4) kemarin.

Asrar berharap, semua pihak memahami kerja-kerja KPU sebagai penyelenggara pemilu. Biarkan KPU bekerja sesuai tahapan dengan rasionalisasi anggaran saat ini. Jika kelak setelah selesai pelaksanaan pilgub dan masih ada kelebihan anggaran, maka KPU akan mengembalikan ke kas negara sesuai peraturan yang berlaku.

“Biarkan kami jalan dulu dengan rencana anggaran yang telah disepakati. Kalau pun kedepan pelaksanaan misalnya sebelumnya target enam paslon jadi empat paslon, selesai pilgub uang bisa kami kembalikan ke kas negara,” lanjutnya.

Saat ini, kata Asrar, masih banyak tahapan yang harus dilalui. Misalnya debat, percetakan logistik surat suara, distribusi ke berbagai pelosok, serta penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Begitupun dengan hajatan tak terduga lainnya.

“Ini semua kan membutuhkan anggaran. Artinya, lebih baik lebih daripada kurang,” imbuhnya.

Sebelumnya, Sumarsono menilai, pemotongan anggaran bisa mengganggu proses penyelenggaraan pilgub. Apalagi, tahapan sudah berjalan. Ia bakal mengupayakan agar anggaran pilgub ini tidak dipotong.

“Saya minta tidak ada pengurangan (anggaran) sedikit pun, karena bisa mengganggu proses penyelenggaraan pilgub,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri ini.

Dia mengganggap, pilkada serentak merupakan program strategis nasional yang perlu dikawal agar berjalan lancar. Jangan sampai, program itu tersendat hanya karena rasionalisasi anggaran yang dilakukan di tengah jalan. Efisiensi tak mesti jadi alasan pemotongan anggaran. Sebab setiap pengeluaran, tentu telah diperhitungkan dengan matang. Adapun sisanya, pasti akan dikembalikan ke kas negara.

Sumarsono mencontohkan, saat dia bertugas sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, anggaran hibah pemerintah untuk KPU pada pelaksanaan pilkada menyisakan dana Rp 60 miliar lebih, dan telah dikembalikan beserta rincian pertanggungjawaban.

“Pengembalian NPHD itu tidak di tengah tahapan. Tapi di akhir pilkada kalau ada sisa. Pertanggungjawabannya di belakang,” ungkapnya.

Sementara, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel menginginkan agar anggaran dipangkas, mengingat hasil kesepakatan sebelumnya dengan KPU memperkirakan ada enam paslon. Namun kenyataannya, saat ini hanya diikuti oleh empat paslon. Dengan demikian, Banggar menginginkan anggaran pilkada dipangkas hingga Rp 50 miliar.

Ketua Banggar DPRD Sulsel, Fachruddin Rangga, mengatakan, pihaknya tetap menunggu hasil rasionalisasi anggaran. Dimana, tiga instansi yakni DPRD, KPU dan Inspektorat mendapatkan kesepakatan beberapa waktu lalu pada saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), untuk menunggu hasil Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Kami tetap pada pandangan kami semula yakni pemotongan anggaran, karena hasil rapat yang telah mendapatkan putusan untuk menunggu berapa jumlah TPS dan DPT,” katanya Fachruddin.

Soal adanya keinginan Sumarsono, pihaknya akan membawa ke RDP selanjutnya. “Kami hargai yang disampaikan oleh Penjabat Gubernur, dan ini kita akan bawa pada saat rapat nanti,” imbuhnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Pakar Pemerintahan Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Arief Wicaksono, mengatakan, DPRD dan Pemprov Sulsel harus bisa menjelaskan secara detail alasan pemotongan anggaran pilgub. Pasalnya, anggaran Pilgub Sulsel yang diajukan oleh KPU tentu sudah dirasionalisasikan. Berarti, telah melalui perencanaan sebelum diajukan.

“DPRD mesti jelaskan dulu apa alasannya dipangkas. Apalagi, sistem keuangan pemerintah kita sekarang itu berbasis perencanaan. Jadi kalau misalnya KPU sudah anggarkan pelaksanaan pilgub sekian, berarti itu sudah melalui hitung-hitungan yang direncanakan. Sehingga kalau sekarang ada wacana untuk memotong, apa alasannya?” terang Dekan Fisipol Unibos ini.

Menurut Arief, pemotongan anggaran tersebut harusnya dilakukan sejak jauh hari. Jangan saat pilkada memasuki tahapan-tahapan krusial, sebab pemangkasan tersebut bisa saja menjadi kendala serius bagi KPU dalam melaksanakan pilkada yang berkualitas.

“Pastinya proposal yang KPU ajukan sudah melalui proses rasionalisasi yang cukup panjang. Bisa saja berdampak terhadap kualitas pilkada yang tentu makin jauh. Tapi kalaupun memang harus dipangkas, harus transparan, harus dijelaskan juga kepada publik. Kalau misalnya pemerintah atau DPRD yang punya inisiatif untuk memangkas, perlu dipertanyakan apa motifnya pemerintah memangkas itu. Karena sudah sejak awal sudah dianggarkan, jauh-jauh hari. Apa motifnya pemerintah memangkas itu,” terangnya.

Senada dikatakan Pakar Politik Pemerintahan Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Haris.

Menurutnya, pemangkasan anggaran pilgub harus disertai alasan yang jelas. Adanya pemangkasan dinilai dapat mengganggu kualitas pilkada.

“Kalau anggaran honor orang-orang yang dipangkas, jelas pengaruhnya besar. Tapi kalau yang dikurangi itu misalnya pertemuan-pertemuan yang sebelumnya dianggarkan lima kali, kemudian dipadatkan dua atau tiga kali saja, tempatnya yang sebelumnya di hotel bisa dipindahkan ke gedung pemerintah, saya kira tidak ada pengaruhnya. KPU pastinya bisa melihat hal-hal tersebut,” terangnya.

Diketahui, Pemprov Sulsel menganggarkan dana pilgub lewat NPHD kepada KPU Sulsel senilai Rp 456 miliar lebih. Jumlah tersebut berdasarkan hitungan jika Pilgub Sulsel diikuti enam paslon. Namun, dengan jumlah peserta Pilgub yang hanya empat pasang kandidat, Banggar DPRD Sulsel kemudian ingin anggaran Pilgub Sulsel dirasionalisasi kembali atau dipangkas. (*)

 


div>