RABU , 22 AGUSTUS 2018

FIK ORNOP Sulsel pertanyakan Raperda KSP COI

Reporter:

Editor:

hur

Sabtu , 02 April 2016 15:05

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Forum Informasi Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fik Ornop) Sulawesi Selatan, menyoroti kasus penangkapan Mohammad Sanusi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diketahui, Sanusi adalah Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Kamis (31/3/2016) malam lalu.

Dalam operasi tersebut berhasil diamankan uang tunai sebanyak Rp 1,14 miliar dari salah seorang karyawan PT Agung Podomoro Land (APL) yang diduga uang suap yang diberikan kepada Sanusi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) dan Raperda Tata Ruang Kawasan Stategis Pantai Utara Jakarta.

Apa yang terjadi di DKI Jakarta menyangkut Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) dan Raperda Tata Ruang Kawasan Stategis Pantai Utara Jakarta, tak ubahnya dengan apa yang terjadi di Pesisir pantai kota Makassar yang di lakukan oleh Pemprov Sulawesi Selatan. Dengan hal yang mirip Legislatif dan eksekutif mencoba mendorong Ranperda rencana Tata Ruang kawasan Strategis provinsi, Kawasan Terpadu Pusat Bisnis, Sosial, Budaya, Pariwisata dan Centre Point of Indonesia (COI).

Menurut Koordinator FIK ORNOP Sulsel, M Asram Jaya, proyek reklamasi COI yang dilaksanakan oleh PT Yasmin Bumi Asri dan Ciputra Surya TBK seluas 157 ha di mana pada proses pekerjaan reklamasi dan bangunan selesai, nantinya lahan seluas 57 ha (Wisma Negara) akan di serahkan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Namun, Ciputra akan menguasai lahan seluas 100 Ha yang diperuntukkan untuk kawasan bisnis, perhotelan, dan pemukiman mewah.

Ia menambahkan, kerawanan dugaan praktik korupsi kebijakan pada proses penyusunan Ranperda KSP COI oleh Pemrov Sulsel dan Legislatif, berpeluang besar memungkinkan terjadi.

Oleh karena itu, kata Asram, FIK ORNOP Sulsel menuntut tiga hal antara lain, pertama, meminta kepada Pansus Ranperda KSP COI pemprov Sulsel, bercermin pada kasus tertangkapnya Mohammad Sanusi, sebagai peringatan keras dan pembelajaran berarti dalam proses penyusunan Ranperda ini. Kedua, meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut mengawasi Proses penyusunan Ranperda KSP COI ini, sebab hal yang terjadi di DKI Jakarta rawan terjadi juga di Sulawesi Selatan (Kami akan bersurat ke KPK, untuk memantau Proses ini). Ketiga, Kami melihat ada upaya sistematis untuk memaksakan Raperda KSP COI sebagai pembenaran untuk melakukan Reklamasi, yang memunculkan pertanyaan besar untuk kepentingan siapa reklamasi tersebut.


div>