RABU , 17 OKTOBER 2018

Forum Kades di Sinjai Tolak BPJS Kesehatan

Reporter:

Editor:

hur

Selasa , 09 Februari 2016 15:11

SINJAI, RAKYATSULSEL.COM – Sejumlah Kepala Desa di Kabupatem Sinjai yang tergabung dalam Forum Kepala Desa Sinjai mendatangi DPRD Sinjai untuk menyampaikan aspirasi mengenai keluhan warga mengenai BPJS Kesehatan, Selasa (09/2).

Pasalnya, BPJS kesehatan ini hanyalah menambah penderitaan rakyat lantaran Bukan lagi negara yang menanggung Jaminan Sosial Masyarakat akan tetap sebaliknya, Rakyatlah yang menghidupi Negara.

Koordinator Forum Kepala Desa Sinjai yang juga sebagai Kades Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Ambo T mengatakan aspirasi ini untuk menyampaikan keluhan warga mengenai BPJS Kesehatan. “Kami sendiri yang tergabung dalam Forum Kepala Desa Sinjai sepakat menolak UU BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Dikatakan bahwa pihaknya menolak UU BPJS ini karena jaminan sosial yang seharusnya yang menjadi tanggung jawab negara untuk menyelenggarakan, telah dialihkan menjadi tanggung jawab sosial dengan kewajiban tiap orang membayar iuran. Besarnya iuran tersebut, disesuaikan dengan manfaat yang akan diperoleh oleh peserta BPJS, yang akan menghilangkan tanggung jawab negara. Selain itu, UUD BPJS ini menjadi celah terjadinya diskriminasi dan perbedaan pelayanan yang disesuaikan dengan nilai konstribusi (Kelas di Rumah Sakit) merupakan salah satu bukti penggunaan prinsip liberalisme/kapitalisme yang mendiskriminasikan rakyat.

“Penerima bantuan iuran (PBI) bagi masyarakat miskin berpotensi menjadi lahan korupsi bagi pejabat, selain itu, UUD BPJS ini bertentangan denga peraturan daerah No. 7 tahun 2012 dan peraturan bupati No. 1 tahun 2016 tentang retribusi pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Untuk itu Forum kepala desa Sinjai menuntut untuk menolak UU SJSN dan BPJS, menolak peraturan Bupati Sinjai No. 1 tentang penyesuain tarif pada peraturan daerah No. 7 tentang retribusi pelayanan kesehatan.

“Kami meminta kepada DPRD kabupaten Sinjai untuk tetap mengawal dan menjalankan visi bupati Sinjai yang dianggap menjadi blunder dengan adanya BPJS yaitu menwujudkan Sinjai bersatu yang sejahtera, unggul dalam kualitas hidup, terdepan dalam pelayanan publik’. Dan meminta kepada pemerintah daerah untuk membangun sinergitas dari semua unsur pengambil kebijakan dari semua aspek mulai dari desa, kecamatan, dan kabupaten,” katanya.

Sementara, Anggota DPRD Sinjai, Muh. Sabir mengatakan bahwa aspirasi Forum Kepala Desa Sinjai ini akan kami tindak lanjuti. “Dalam waktu dekat ini kami akan panggil pihak pemerintah daerah memgenai keluhan Kepala Desa dan Warganya mengenai BPJS Kesehatan ini,” ujarnya.

Aggota DPRD dari Fraksi PPP, Andi Zainal Iskandar dihadapan Forum Kepala Desa Sinjai secara pribadi juga menolak UUD BPJS Kesehatan. “Sampai sampai saya mendatangi Kementerian Kesehatan bahkan Saya juga sudah sampaikan ke DPRD Pusat agar UUD ini ditinjau ulang,” pungkasnya.

Para Kepala Desa yang hadir ini antara lain Kades Desa Lasiai, Ambo T, Kades Desa Sukamaju, Kamaruddin, Kades Desa Kalobba, Muh. Taufik, Kades Desa Saukang, Abd. Razak,
Kades Desa Panaikang, Bahtiar dan Kades Desa Bua, Andi Aziz Soi.


div>