RABU , 21 NOVEMBER 2018

Fospeni: Tidak Ada Keterlibatan Danny pada Kasus Buloa

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Rabu , 16 Agustus 2017 17:11
Fospeni: Tidak Ada Keterlibatan Danny pada Kasus Buloa

Ketua Fospeni Kota Makassar, AM Syarifuddin Dg Nassa SH. foto: doelbeckz/rakyatsulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Investigasi dan kajian yang dilakukan Forum Solidaritas dan Pengkajian Nelayan Indonesia (Fospeni) Kota Makassar dengan tegas menyatakan tidak ada keterkaitan dan keterlibatan Wali Kota Makassar Moh Ramadhan ‘Danny’ Pomanto pada kasus dugaan korupsi sewa lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar yang mendudukkan Asisten I Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar Muhammad Sabri sebagai salah satu tersangka.

Hal ini sekaligus membantah pernyataan sebelumnya dari salah seorang pengacara Sabri yang menyatakan adanya keterlibatan wali kota pada kasus ini.

Ketua Fospeni Kota Makassar, AM Syarifuddin Dg Nassa SH, Rabu (16/8), mengatakan, tidak ada keterlibatan Danny pada kasus Buloa.

“Apa yang dinyatakan pengacara Sabri tentang adanya keterlibatan wali kota pada kasus Buloa itu sama sekali tidak benar,” terang Syarifuddin yang juga Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Sulsel.

Syarifuddin mengatakan, jika memang disebutkan ada keterlibatan wali kota, maka pastinya ada surat perintah yang diterbitkan terkait masalah ini. “Nyatanya tidak ada surat perintah wali kota mengenai hal itu,” jelasnya.

Syarifuddin menduga, kasus ini bahkan jauh kebelum pemerintahan Danny Pomanto. “Kami heran kenapa tiba-tiba kasus ini mencuat dan mengaitkannya dengan Pak Danny, padahal masalah ini hadir jauh sebelumnya,” ujar Syarifuddin.

Pada kesempatan ini, Syarifuddin mengatakan, salut dengan dan memuji kebijakan Danny yang tetap mempertahankan posisi Sabri meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Banyak dan kuatnya tekanan agar Pak Wali mengganti Sabri sebagai asisten I, namun Pak Danny tetap mempertahannya. Itu menunjukkan besarnya perhatian Pak Danny kepada setiap bawahannya,” ujar Syarifuddin.

[NEXT-RASUL]

Sebelumnya, salah seorang kuasa hukum tersangka dugaan korupsi sewa lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar, Sabri sempat menyebutkan ada peranan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto dalam proses mediasi lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Didalam kasus ini, selain Sabri, Kejati Sulselbar juga menyeret dua orang tersangka lain, yakni pemilik lahan Jayanti dan penerima ganti rugi lahan atau penerima sewa Rusdin.

Adapun tindak pidana korupsi ini, bermula saat penutupan akses jalan di atas tanah negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar tahun 2015.

Peran tersangka, Jayanti dan Rusdin mengakui memiliki surat garapan tahun 2003 atas tanah negara yang merupakan akses ke proyek pembangunan Makassar New Port.

Atas dasar itu, para tersangka Jayanti dan Rusdin yang difasilitasi Sabri bertindak seolah-olah atas nama Pemerintah Kota Makassar, dengan meminta dibayarkan uang sewa kepada PT PP selaku pelaksana pekerjaan.

Uang yang diminta sebesar Rp500 juta selama satu tahun yang dituangkan dalam perjanjian. Padahal, diketahui surat garap yang dimiliki tahun 2003 tersebut, lokasi masih berupa laut hingga di tahun 2013. (***)


div>