JUMAT , 17 AGUSTUS 2018

Gaji Tenaga Kontrak RS Daya Masih Mandek

Reporter:

Alief

Editor:

asharabdullah

Kamis , 12 April 2018 10:15
Gaji Tenaga Kontrak RS Daya Masih Mandek

Sampara Sarif. ist

* Dewan Nilai Kinerja Pemkot Lamban

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Polemik belum terbayarnya gaji tenaga kontrak di lingkup RSUD Daya Kota Makassar yang berujung aksi unjuk rasa pegawai honorer beberapa waktu lalu juga ditanggapi oleh Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Sampara Sarif.

Komisi yang merupakan mitra kerja RSUD Daya ini menegaskan akan tetap mengawal tuntutan para pegawai kontrak rumah sakit tersebut. “Kita di komisi telah menindaklanjuti polemik itu. Bahkan kita sudah meminta agar Plt Walikota untuk segera memproses pencairan gaji para tenaga kontrak disana,” ujar Sampara Sarif, Rabu (11/4).

Legislator asal PPP Makassar ini mengatakan, jika pembayaran gaji mereka hanya terkendala di bagian keuangan Pemkot, yang belum cair karena proses administrasinya lamban diproses.

“Yang belum terbayarkan itu, gaji tinggal satu bulan kemarin, karena anggaran di Dinkes itu tiap tiga bulan diproses. Saya juga sudah bicara sama direktur RS kemarin. Saya bilang kenapa tak dicairkan, tapi hari ini katanya sudah dicairkan. Apalagi Plt Walikota juga sudah turun tangan sudah diselesaikan. Di keuangan ji itu penyelesaiannya,” terangnya.

Ia pun meminta agar pemerintah kota agar kejadian ini ke depannya tidak terulang. Sebab, selain bisa menghambat pelayanan yang ada di rumah sakit milik pemkot tersebut, juga berdampak terhadap pemenuhan biaya hidup para tenaga kesehatan disana.

“Saya minta agar ini tidak terulang lagi. Kasian kan mereka sudah dituntut bekerja memberikan pelayanan maksimal, tapi tidak diperhatikan soal upahnya, sementara mereka juga butuh dana untuk kebutuhan sehari-hari,” harapnya.

Terkait pengangkatan tenaga kontrak baru sementara masih banyak tenaga sukarela yang tak kunjung mendapatkan SK Kontrak pun menjadi perhatian, Sampara Sarif. Menurutnya, hal tersebut tidak hanya terjadi di RS Daya, tapi di instansi lain juga terjadi hal seperti itu.

“Saya meminta pemerintah kota, tentunya memperhatikan hal itu. Jangan hanya kepentingan sesaat, kepentingan lain diabaikan. Kasihan, kan yang mengabdi sudah lama tidak diperhatikan, tiba-tiba yang diangkat adalah tenaga baru yang tidak tahu apa-apa soal kegiatan institusi. Kasihankan lama mengabdi jadi sukarela, tiba-tiba yang diangkat adalah tenaga baru yang tidak tahu apa-apa soal kegiatan institusi, karena tiba-tiba ada yang terangkat padahal sebelumnya bukan pegawai ataukah sukarela disitu,” bebernya.

Meski dirinya kerap menerima laporan terkait persoalan tersebut, Sampara, mengaku belum bisa menggelar RDP saat ini lantaran masih momen pilkada.

“Wacana RDP ada, tapi kita tidak mau ada kesan dikira kita main lagi, apalagi inikan momen politik lagi hangat. Jadi kita belum mau masuk area situ. Tunggulah, jangan sampai tumpang tindih, nanti kita dikira main lagi atau bagaimana,” pungkasnya.

Sementara, Anggota DPRD Kota Makassar, Abdi Asmara, juga menyoroti lambannya pencairan gaji tenaga kontrak di lingkup RSUD Daya Kota Makassar tersebut. Menurut Abdi, keterlambatan gaji tersebut bukanlah kesalahan pihak RSUD Daya Makassar atau dalam hal ini Direktur RSUD, dr Ardin Sani, M Kes.

“Masalahnya itu bukan di pihak RSUD, tapi karena lambannya pihak Pemkot Makassar memproses administrasi pencairan keuangan para tenaga kontrak disana. Jadi kami meminta segera Pemkot Makassar dalam hal ini Plt Walikota Makassar untuk menyelesaikan segera proses administrasi terkait pembayaran gaji honorer dan kontrak,” tegas Abdi.

Dia mengatakan, gaji adalah kebutuhan dan hal wajar jika ada reaksi karena permasalahan perut serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Keterlambatan tersebut bukan hanya terjadi di RSUD Daya saja, tapi di beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan juga belum dibayarkan. Padahal, uang sudah ada tinggal proses administrasi saja, sehingga serapan anggaran di instansi-instansi tersebut pun masih minim.

“Jadi aksi menuntut untuk mencopot Dirut, Kadis atau siapa, saya kira itu bukan solusi, malah bisa menganggu kinerja dan pelayanan yang sudah berjalan, ujung-ujungnya pasien yang akan dirugikan karena lambat mendapatkan pelayanan,” sesal legislator asal Demokrat ini.

Direktur RSUD Daya Makassar, dr. Ardin Sani, juga mengakui jika pihaknya telah mengupayakan agar pembayaran gaji tenaga kontrak tersebut segera dicairkan. Namun ia meminta agar para tenaga kontrak bisa bersabar karena proses administrasinya juga membutuhkan waktu.

“Kami sudah mengupayakan agar dana pegawai kontrak di RSUD Daya ini segera dicairkan BPKAD. Namun memang membutuhkan waktu untuk proses administrasi pencairannya. Kami terbuka dan tidak ada yang kami tutup-tutupi,” singkat dr Ardin. (*)

 


div>