KAMIS , 15 NOVEMBER 2018

Gakumdu Bawaslu Sulsel Periksa TP

Reporter:

Fahrullah

Editor:

Iskanto

Selasa , 25 September 2018 09:30
Gakumdu Bawaslu Sulsel Periksa TP

HM Taufan Pawe, Walikota Parepare

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Wali Kota Parepare terpilih, Taufan Pawe – Pangerang Rahim (TP), belum bisa bernapas lega. Setelah mendapatkan kemenangan pada 27 Juni lalu dan gugatan rivalnya Andi Faisal Sapada – Asriadi Samad (FAS) ditolak oleh Mahkamah Agung (MA), kini tim FAS melaporkan TP ke Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI.

Laporan FA tersebut telah dilimpahkan ke Bawaslu Sulsel. Laporan terkait dana kampanye, yang ditengarai ada yang tidak benar atau melebih batas. TP pun telah menghadiri panggilan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Sulsel, di Jl AP Pettarani Makassar, Senin (24/9).

Taufan dipanggil, untuk memberikan keterangan terhadap dugaan pelanggaran yang ditujukan kepadanya, pasca Pemilihan Wali Kota beberapa waktu lalu. Laporan tersebut dilayangkan oleh ketua tim pemenangan rivalnya, FAS, Yasser S Latif.

“Laporannya, terkait laporan dana kampanye, yang ditengarai ada yang tidak benar. Diduga melebih batas sumbangan dana kampanye dan sumber dana,” terang Komisioner Bawaslu Sulsel Azry Yusuf, saat ditemui disela-sela pemeriksaan, Senin (24/9).

Menurut Azry, laporan itu merupakan laporan yang dilimpahkan dari Bawaslu RI ke Bawaslu Sulsel, sejak Jumat (21/9). Saat ini, sejumlah pihak sudah diperiksa untuk dimintai keterangan. Mulai dari Taufan Pawe, pelapor, KPU setempat, sampai Bawaslu Kota Parepare.

“Kita juga telah memeriksa saksi pelapor dan pihak terlapor (TP) dan KPU Parepare,” ucapnya.

Azry juga menyebutkan jika hasil pemeriksaan ini akan rampung dan akan diplenokan pada 26 September nanti. “Waktu kerja kami lima hari. Jadi, kami akan selesaikan tanggal 26 nanti,” tuturnya.

Terkait sanksinya, menurut Azry, saat ini belum bisa menentukan, apakah nanti TP akan didiskualifikasi atau pelanggaran pidana. “Kita lihat nanti, sanksinya seperti apa. Kalau tidak terbukti, kita tidak katakan terbukti. Tapi kalau terbukti, kita akan kualifikasi apakah pelanggaran pidana atau administrasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan TP, Kaharuddin Kadir, mengatakan, soal dana kampanye yang dilaporkan oleh tim FAS, sepertinya mereka tidak mengetahui aturan PKPU soal dana kampanye pasangan calon yang tidak dibatasi.

“Saya kira dia menghayal, karena undang-undang pilkada nomor 10 tahun 2016 pasal 7 sudah jelas, bisa gabungan partai politik, perorangan, badan usaha. Tapi kalau pasangan calon tidak dibatasi,” ungkapnya. (*)


div>