SABTU , 20 OKTOBER 2018

Gandeng Kejaksaan RI, BPJS Ketenagakerjaan Klaim Selamatkan Iuran Rp16,8 Miliar

Reporter:

Editor:

Lukman

Selasa , 19 September 2017 17:32
Gandeng Kejaksaan RI, BPJS Ketenagakerjaan Klaim Selamatkan Iuran Rp16,8 Miliar

Sosialisasi, monitoring dan evaluasi BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Senin (18/9) kemarin malam.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – BPJS Ketenagakerjaan menilai kerjasama dengan Kejaksaan RI efektif dalam menegakkan regulasi dan memperluas cakupan perlindungan. Hal itu terbukti, sepanjang tahun 2016 hingga Agustus 2017 di wilayah Sulawesi dan Maluku telah menyelesaikan 765 Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan realisasi iuran senilai Rp16,8 miliar.

Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga (HAL), E Ilyas Lubis mengatakan, monitoring dan evaluasi ini dipandang penting untuk mengukur efektivitas penerapan regulasi atas peningkatan jumlah perusahaan yang patuh terhadap aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap Kejaksaan di Sulawesi, Maluku dan Papua dapat memberikan dukungan penuh dalam penegakan regulasi ini agar semua pekerja mendapatkan hak perlindungan mereka atas jaminan sosial,” ujar Ilyas dalam kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Senin (18/9) kemarin malam.

Dia menilai ada beberapa kategori permasalahan yang dihadapi salam perluasan kepesertaan. Sebut saja, perusahaan penunggak iuran, perusahaan wajib belum daftar (PWBD) dan Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) program, upah serta tenaga kerja. Masalah inilah yang diharapkan turut terselesaikan melalui kerjasama dengan Kejaksaan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK).

“Kendalanya itu masih banyak perusahaan belum tahu manfaatnya. Makanya kita edukasi secara masih. Ada juga perusahaan yang anggap iuran adalah beban biaya. Padahal, ini bukan soal pengeluaran biaya perusahaan. Namun tetapi, bagaimana membuat pekerja bisa kerja dengan tenang karena terlindungi. Jika tenang, produktifitas kerja naik dan profit perusahaan tentu juga naik,” terangnya.

Sementara, Plt Sekretaris Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Sesjamdatun) Tarmizi menuturkan, kerjasama ini telah membuahkan hasil yang signifikan. Sepanjang tahun 2016 hingga Agustus 2017 di wilayah Sulawesi dan Maluku telah di selesaikan sebanyak 765 SKK dengan realisasi iuran Rp16,80 miliar dan 1.025 Tenaga Kerja.

Realisasi itu akan terus berlanjut dari pelimpahan sebanyak 1.605 SKK dengan potensi iuran Rp28,25 miliar dan potensi Tenaga Kerja sebanyak 2.162 orang.

“SKK penting untuk melaksanakan permintaan BPJS TK. SKK juga dasar untuk pendekatan perusahaan melaksanakan kewajibannya. Termasuk pendekatan berupa imbauan secara persuasif,” ungkapnya.


div>