RABU , 20 JUNI 2018

Ganti Rugi Lahan Kereta Api Tidak Sesuai, Warga Padangpobbo Masih Bertahan

Reporter:

Amril

Editor:

asharabdullah

Kamis , 14 Desember 2017 14:15
Ganti Rugi Lahan Kereta Api Tidak Sesuai, Warga Padangpobbo Masih Bertahan

REL KERETA API. Suasana pengerjaan jalur kereta api Trans Sulawesi di Pekkae, Barru, Sulsel, beberapa waktu lalu. Dok. RAKYATSULSEL

BARRU, RAKYATSULSEL.COM – ‎Dari puluhan ribu hektare ruas lahan rel kereta api yang telah dibebasan pihak Satker Pengadaan dan Pembebasan Lahan Kereta Api Dirjen Perkeretaapian Kemenhub RI melalui Badan Pertanahan Kabupaten Barru, ternyata masih ada warga yang belum menerima ganti rugi lahan dengan semestinya.

Salah satu warga Dusun Padangpobbo, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Riky mengatakan, jika ganti rugi lahan miliknya belum ia terima karena tidak sesuai dengan harga yang semestinya.

“Itu masih ada patok bendera yang terpasang, saya tidak sentuh, karena nilai ganti rugi untuk lahan saya tidak sesuai, hanya Rp95 juta itu sudah terhitung tanah, rumah dan tanaman,” ujarnya.

Dia menjelaskan, tanah miliknya seluas dua are, perhitungannya tidak sesuai untuk ganti rugi.

“Makanya saya belum sepakat harga ganti rugi lahan kendati sudah dirapatkan di kantor Kecamatan belum lama ini, bahkan ada pihak aparat pemerintah kelurahan yang menyuruh saya mengambil uang ganti rugi tersebut, tetapi saya teguh tidak mau terima dengan nilai Rp95 juta,” kata Rizky.

Riky menilai, pihak panitia ganti rugi lahan hanya mau membayar setengah dari nilai lahan, rumah dan tanaman miliknya.

“Dia (pihak satker, red) mengatakan kepada saya untuk menerima uang ganti rugi tersebut sebanyak Rp 95 juta nanti di kemudian hari dibayarkan lagi setengahnya,” bebernya.

Sementara itu, Satker Pengadaan Pembebasan Lahan Rel Kereta Api, Hamzah Amri mengklaim jika seluruh pembebasan lahan seluruhnya sudah final, sebab tim penilai untuk ganti rugi lahan warga sudah ditentukan oleh tim appraisal.

“Sehingga jika ada warga yang tidak terima dananya dan menurut mereka tidak sesuai, itu tidak bisa lagi, karena yang tentukan harga itu tim appraisal. Tim ini bekerja independen, menilai semua lahan warga yang terkait ganti rugi lahan yang dilalui rel kereta api. Kalo ada warga yang tidak mau terima dananya terpaksa dititip di pengadilan negeri Barru,” jelasnya. (*)


div>