MINGGU , 16 DESEMBER 2018

Gedung Anggota DPRD Setahun Tidak Ditempati

Reporter:

hur

Editor:

Kamis , 21 April 2016 16:27

PINRANG, RAKYATSULSEL.COM – Bangunan Gedung baru bagi anggota DPRD Pinrang yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 1 miliar lebih, hingga kini belum juga ditempati. Padahal, gedung baru tersebut telah lama rampung awal Januari 2015 lalu. Bangunan gedung bertingkat itu dikerjakan di tahun anggaran 2013 – 3014.

Beberapa kalangan mensinyalir, gedung baru yang diperuntukkan sebagai ruang kerja bagi 40 anggota DPRD Pinrang itu, belum juga dimanfaatkan karena tidak sesuai dengan ruang kerja yang semestinya. Pada gedung tersebut, terdapat ruang yang disiapkan per anggota DPRD berukuran 2×3 meter. Di dalamnya, terdapat sepasang meja dan kursi, dengan fasilitas AC.

Menurut Anshar Tiro Saputra, mantan Ketua Aliansi LSM Pinrang yang dihubungi via handphone, Kamis (21/4), hal ini wajar karena keinginan DPRD kadang tidak sejalan dengan realisasi hasil pekerjaan ruang gedung tersebut. Artinya, kata Anshar, sinergi antara eksekutif dan legislatif masih kurang, meski dari luar tampak cukup harmonis.

Anshar menyesalkan pembangunan gedung baru itu yang akhirnya mubazir saja, tidak sejalan dengan azas pembangunan yang selalu digaungkan, yakni azas manfaat yang pada kenyataannya tidak memadai sesuai harapan sebagian anggota dewan.Ia berharap, pihak BPK dan BPKP terjun langsung menyibak dan mengungkap hal yang sebenarnya terjadi terkait proses kegiatan pembangunan gedung yang telah lama selesai itu.

Anggota DPRD Pinrang, Arisansyah yang dimintai komentarnya di DPRD mengatakan, ruang kerja yang dibuat bagi masing-masing anggota dewan di gedung itu sangat tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Pinrang nomor 24/2010 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Menurut Arisansyah, dalam Perbup Huruf E disebutkan, ruang kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal ruang kerja 25 m2, ruang rapat 30 m2, ruang tamu 12 m2 dan toilet 4 m2.

“Tapi, kan yang ada sekarang ukurannya hanya 2×3 meter. Sangat tidak memadai, padahal anggota dewan itu setara dengan pejabat eselon II,” kata Arisansyah. Ia berharap, harus ada pembenahan tiap ruang di gedung itu.

Irwan Hasyim, anggota DPRD Pinrang lainnya mengatakan, bila dibandingkan ruang kerja kepala dusun dengan ruang kerja anggota dewan itu, masih lebih baik ruang kerja kadus. Bahkan Irwan berandai, jika ruang itu ada teralinya bisa saja ruang itu dianggap ruang sel tahanan.

Ketua Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (Lalham) Pinrang, Hasjuddin AT berpendapat, buat apa bangunan itu dulu diprioritaskan dikerjakan kalau sampai kini tidak juga dimanfaatkan. Padahal, masih banyak prioritas bangunan lainnya yang harusnya dikerjakan waktu itu.

“Setelah bersusah payah diperjuangkan untuk menjadi kegiatan prioritas, akhirnya setelah selesai dikerjakan tidak juga digunakan. Sia-sia saja,” katanya.


Tag
div>