KAMIS , 15 NOVEMBER 2018

Gerakan Melindungi Hak Pilih, Mampukah?

Reporter:

Suryadi Maswatu - Fahrullah

Editor:

Iskanto

Selasa , 23 Oktober 2018 08:45
Gerakan Melindungi Hak Pilih, Mampukah?

Gerakan Melindungi Hak Pilih

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Tak bisa dipungkiri jika persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih menjadi persoalan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) setiap gelaran pemilihan. Termasuk Pemilu 2019 mendatang.

Untuk mengantisipasi hal itu, KPU telah meluncurkan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) untuk mengajak masyarakat menyukseskan Pemilu 2019.
Gerakan ini bertujuan untuk memastikan seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih.

Komisioner KPU Sulsel, Uslimin mengatakan, tujuan gerakan itu agar bagaimana menciptakan pemilu berjalan dengan lancar dan aman.

“Artinya semua warga bisa terdaftar di DPT untuk menyalurkan hak suaranya saat pemilihan,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, hak pilih juga akan diupayakan untuk kaum divabel atau kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus untuk turut andil dalam menyalurkan hak pilih.

“Misalnya akses menuju tempat pemungutan suara (TPS), juga di luar bagi orang sakit. Semua akan kita lakukan untuk memberikan kesempatan kepada warga yang sudah bisa memilih,” katanya.

Pihaknya menegaskan akan terus melaukan perbaikan dan evaluasi jika mendapat laporan atau keluhan dari masyarakat. “Memang ada laporan. Kita akan evaluasi jika ada saran ataupun masukan masyarakat,” jelas Uslimin.

Ketua KPU RI, Arief Budiman menuturkan, gerakan melindungi hak pilih merupakan suatu hal yang penting dalam proses Pemilu.

Arief menyampaikan, pihaknya telah berupaya agar pemilih berdaulat sejak dari awal hingga akhir tahapan Pemilu 2019. “Intinya data pemilih harus valid, harapan untuk mendapatkan data pemilih yang baik adalah harapan kita semua,” singkatnya.

Sementara Ketua KPU Kabupaten Luwu, Abd Thayyib Wahid terus melakukan pendataan, terhadap nama-nama calon pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dengan menjalankan program gerakan melindungi hak pilih. “Saat ini sudah jalan,” katanya.

Ia mengaku, gerakan ini mendapat respon yang baik dari masyarakat. Apalagi yang tidak masuk dalam DPT. “Respon masyarakat bagus. Dari gerakan ini memang sudah ada laporan masyarakat yang belum masuk DPT. Tapi jumlahnya saya belum tahu,” tuturnya.

Terpisah, Ketua KPU Pinrang, Mansyur Hendrik mengaku telah membuka posko informasi disetiap kelurahan dan meminta kepada masyarakat agar datang mengecek apakah namanya terdaftar atau tidak di DPT.

“Sudah kita buatkan posko dan informasikan supaya masyarakat datang melaporkan dirinya ke posko kalau tidak terdaftar,” tuturnya.

Untuk masyarakat yang melakukan komplain, Manysur mengaku belum mengetahui berapa jumlahnya. “Saya belum cek,” tutupnya.

Sekadar diketahui, GMHP akan berlangsung dari tanggal 1 Oktober hingga 28 Oktober mendatang. (*)


div>