RABU , 26 SEPTEMBER 2018

Gerindra Serukan Tolak THR Bagi Anggota Dewan

Reporter:

Fahrullah - Alief - Al Amin

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 02 Juni 2018 15:15
Gerindra Serukan Tolak THR Bagi Anggota Dewan

HA Idris Manggabarani SE MM. foto: md fajar/rakyatsulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Jelang Hari Raya Idulfitri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diseluruh Indonesia bakal kembali menerima Tunjangan Hari Raya (THR).

THR untuk anggota dewan itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun pemberian THR itu mendapat penolakan dari Partai Gerindra. “Kalau saya menyarankan tolak saja,” kata Ketua DPP Bidang Advokasi dan Hukum Partai Gerindra, Habiburokhman.

Menurutnya, THR itu jumlahnya sedikit namun menyulut kontroversi. Lebih baik duit itu ditolak.

“Kalau anggota DPR dapat THR menurut saya gak pas, malah bikin ramai. Jumlahnya juga gak sebanding dengan yang harus dikeluarkan untuk membina konstituen,” sambungnya.

Habiburokhman pun berharap rekan-rekannya Partai Gerindra yang duduk di DPR sepakat dengan pendapatnya tersebut. Lantas bagaimana dengan anggota DPRD Kota Makassar?.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Makassar, Amar Busthanul, mengaku jika memang ada imbauan dari DPP Partai Gerindra untuk menolak THR, maka itu harus dijalankan.

“Imbauan dari DPP itu sebagai bentuk rasa peduli terhadap kondisi masyarakat kita. Tapi kalau memang itu merupakan perintah partai maka tentu seluruh kader partai wajib mematuhi,” tegas anggota Komisi D DPRD Makassar ini, Jumat (1/6) kemarin.

Namun, karena itu sifatnya imbauan, dirinya pun mengembalikan kepada masing-masing anggota DPRD apakah menerima atau menolak, apalagi hal tersebut sudah diatur melalui peraturan pemerintah, sehingga hal tersebut bukanlah suatu pelanggaran.

“PP-nya kan ada, jadi kalau mau menerima juga bukan sebuah pelanggaran. Jadi saya kembalikan kepada individu masing-masing. Kecuali jika itu adalah perintah partai, maka tentu harus dijalankan,” ujarnya.

Ketua DPD Gerindra Sulsel, Andi Idris Manggabarani belum mengetahui jika ketua umum telah mengitruksikan kepada kadernya untuk menolak THR tersebut kepada wakil rakyat.

“Saat ini kita belum mendapatkan informasi itu. Namun jika itu ketentuan DPP, kita pasti ikut, karena DPD perpanjangan tangan DPP,” katanya.

Ia menegaskan, apa yang telah diputuskan oleh DPP itu merupakan kewajiban selaku kader yang ada. “Apa yang disampaikan oleh DPP dan itu suatu keputusan, maka itu wajib untuk dijalankan oleh kader,” ucapnya.

Direktur Koordinator Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi Selatan, Musaddaq, turut angkat bicara terkait pemberian THR bagi anggota dewan tersebut. Menurutnya, dengan keluarnya PP 18 yang mengatur kenaikan gaji dan sejumlah tunjangan bagi anggota DPRD, maka idealnya para wakil rakyat tersebut tidak harus mendapatkan THR lagi.

“Anggota DPRD itukan yang dilihat kinerjanya, nah dengan adanya PP 18 kan itu diharapkan kinerja mereka bisa makin meningkat. Tapi kalau melihat yang ada sekarang, malah tidak ada peningkatan, jadi kalau mereka (anggota DPRD) tahu diri, tentu tidak akan menerima THR tersebut karena sudah mendapatkan berbagai tunjangan yang cukup besar,” bebernya.

Namun, Musaddaq juga mengaku sangat mengapresiasi jika ada Ketua Partai yang menyerukan kadernya yang duduk diparlemen untuk menolak THR tersebut. Sebab, hal tersebut tentu dapat diartikan jika partai tersebut memiliki kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang masih banyak lebih membutuhkan dibanding membayarkan THR anggota DPRD yang sudah kenyang dengan berbagai fasilitas.

“Kalau ada partai dan anggota DPRD yang begitu (tolak THR) saya kira itu sangat patut diapresiasi. Berarti mereka peka dengan realitas masyarakat kita. Idealnya memang seperti itu, jadi tunjangan THR itukan bisa dimanfaatkan kepada hal lain yang lebih dibutuhkan masyarakat kita,” pungkasnya.

Senin, Pemprov Sulsel Sudah Cairkan

Pemerintah Provinsi Sulsel berencana akan mencairkan THR para anggota DPRD Sulsel pada hari Senin mendatang.

“Itu diberikan sesuai gaji pokok bulan Mei, termasuk tunjangan lainnya, kecuali beras” ujar Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Andi Sangkawana.

Meski demikian, pihaknya enggan membeberkan besaran anggaran THR bagi wakil rakyat tersebut. “Tapi besaran anggaran yang disiapkan kami belum bisa pastikan, yang jelas semua terbayarkan. Yang jelas Insya Allah hari Senin sudah ditransfer masuk ke rekening DPRD,” jelasnya.

Untuk besarannya, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Tautoto Tana Ranggina mengatakan, pihaknya telah merujuk pada PP nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dalam TA 2018 seluruh PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, maka Ketua hingga anggota DPR juga termasuk yang wajib menerima THR.

“THR DPRD di APBD pokok 2018 semula dianggarkan hanya sebatas gaji pokok saja, tetapi pembayaran akan disesuaikan dengan PP 19 tahun 2018 yaitu sebesar gaji bulan Mei, yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, serta tunjangan jabatan, tetapi tidak termasuk beras,” kata Tautoto.

Terpisah, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Makassar, Adwi Awan Umar mengatakan, THR bagi anggota dan pimpinan akan dicairkan pada minggu ketiga bulan Ramadan. Namun untuk tahun ini, ia mengaku belum mendapat petunjuk teknis terkait THR yang biasa diterima wakil rakyat setiap tahunnya. Saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk resmi dari Kementerian Dalam Negeri perihal pembayaran THR.

“Kalau tahun lalu memang ia, nah untuk tahun ini kita belum dapat petunjuk dari pusat,” katanya, kemarin.

Lebih lanjut ia menjelaskan, jika jabatan legislator daerah termasuk pejabat daerah seperti yang dijelasakan dalam undang-undang pemerintahan daerah. Karena itu setiap anggota dewan berhak menerima THR seperti pejabat daerah lainnya.

Namun, ia belum bisa merinci besaran THR yang diterima anggota dewan. Jika mengacu pada aturan, THR bagi anggota dan pimpinan dewan biasanya dibayar senilai gaji pokok. “Kita tunggu petunjuk teknisnya dulu,” katanya. (*)


div>