SENIN , 18 JUNI 2018

Giliran Wakil Ketua MPR Ikut Kecam KPK Soal Aliran Duit ke Amin Rais

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Senin , 05 Juni 2017 14:10
Giliran Wakil Ketua MPR Ikut Kecam KPK Soal Aliran Duit ke Amin Rais

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid. foto: net

JAKARTA – Sejumlah tokoh Partai Politik dan Ormas bereaksi keras atas terungkapnya mantan Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais terailiri duit Rp600 juta, yang diduga berasal dari korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) yang melilit mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari.

Setelah sebelumnya mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, kini giliran Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid‎ mengecam tindakan yang dilakukan KPK.

Ia mengatakan, apa yang diungkapkan JPU adalah bentuk pembunuhan karakter, dan bentuk pencitraan negatif terhadap tokoh yang selama ini dikenal sebagai tokoh yang bersih, tokoh yang reformis, dan tokoh yang tegas membela kepentingan umat Islam.

Pasalnya, kata Hidayat, sebelum ‎KPK mengungkap nama Amien Rais, harus terlebih dahulu meminta klarifikasi kebenaran. Jangan hanya tiba-tiba menjustifikasi terhadap Amien Rais.

“Saya melihat Amien Rais dicemarkan namanya, mestinya dipanggil, diklarifikasi. Itu kemudian diberitakan di media seolah-olah sudah tersangka,” kata Hidayat saat dikonfirmasi, Senin (5/6).

Dengan pencitraan negatif, maka menurutnya, KPK akan kehilangan kepercayaan publik apabila terus melakukan tindakan seperti itu.

‎”Ini adalah salah satu bentuk ketidakpercayaan publik karena informasi yang dilakukan saat penyelidikan, bisa diomongkan begitu saja oleh jaksa di pengadilan,” cetusnya.

[NEXT-RASUL]

Sebelumnya, uang korupsi mantan Menteri Kesehatan RI Siti Fadilah Supari diduga turut mengalir ke rekening mantan Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais‎. Hal itu, tercantum dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK terhadap Siti Fadilah terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan guna mengantisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) tahun 2005, pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan.

Surat tuntutan itu, dibacakan JPU KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/5). Dalam tuntutannya, Siti dinilai terbukti menyebabkan kerugian negara sekira Rp6,1 miliar. Sejumlah uang yang diterima sebagai keuntungan pihak swasta terkait pengadaan Alkes juga masuk ke rekening Amien Rais dan beberapa orang lain.

Menurut jaksa, dalam kegiatan pengadaan Alkes, Siti membuat surat rekomendasi mengenai penunjukan langsung. Dia juga meminta agar kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen, Mulya A Hasjmy, menunjuk langsung PT Indofarma Tbk sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa.

Awalnya, pada September 2005, Siti beberapa kali bertemu dengan Direktur Utama PT Indofarma Global Medika dan Nuki Syahrun selaku Ketua Sutrisno Bachir Foundation (SBF). Nuki adalah adik ipar dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Soetrisno Bachir.

Menurut jaksa, penunjukan langsung yang dilakukan Siti terhadap PT Indofarma merupakan bentuk bantuan Siti terhadap Partai Amanat Nasional (PAN). Pengangkatan Siti sebagai Menteri Kesehatan merupakan hasil rekomendasi Muhammadiyah.

Dalam hal ini, Nuki Syahrun memerintahkan Sekretaris pada Yayasan SBF, Yurida Adlaini, untuk memindahbukukan sebagian dana keuntungan PT Indofarma kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan kedekatan dengan Siti Fadilah. Salah satunya adalah Amien Rais.

Rekening Amien Rais enam kali menerima transferan uang dengan masing-masing nilainya Rp100 juta. Yaitu, penerimaan pertama pada 15 Januari 2007 dan terakhir kali pada 2 November 2007.

JPU menuntut agar Siti Fadilah Supari dijatuhi pidana enam tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Dia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp1,9 miliar. (jpg)


div>