SABTU , 18 NOVEMBER 2017

GMPG: Tindakan Setya Novanto Rusak Tatanan Hukum di Indonesia

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Kamis , 09 November 2017 10:11
GMPG: Tindakan Setya Novanto Rusak Tatanan Hukum di Indonesia

Setya Novanto. Foto: dok/JPNN.com

RAKYATSULSEL.COM –

Tindak tanduk Setya Novanto dan kuasa hukumnya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat gerah Koordinator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia.

Padahal menurut dia, kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP yang diduga melibatkan Novanto itu bukan hanya merugikan Partai Golkar namun juga pada bangsa.

“Tetapi langkah dan tindakan SN, termasuk kuasa hukumnya, itu sudah mengarah pada terjadinya kerusakan tatanan politik, demokrasi, sosial, dan hukum di Indonesia,” tegasnya kepada JawaPos.com, Kamis (9/11).

Adapun sejumlah langkah dilakukan Novanto sejak ditetapkan sebagai tersangka korupsi e-KTP hingga statusnya tersebut hilang karena Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar, mengabulkan gugatannya.

Belakangan diketahui, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap Ketua KPK Agus Rahardjo dan wakilnya, Saut Situmorang telah dikeluarkan Bareskrim Mabes Polri. Itupun berasal dari laporan kuasa hukum Novanto, Sandy Kurniawan karena pencekalan terhadap kliennya ke luar negeri diperpanjang oleh KPK.

Apalagi, ada rencana bahwa mereka akan membawa kasus tersebut ke Pengadilan Internasional hingga Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Den Haag, Belanda. Itu jika KPK menetapkan kembali Novanto sebagai tersangka dan jalur praperadilan berikutnya gagal ditempuh.

Apa yang dilakukan Novanto dan kuasa hukumnya itu, kata Doli, adalah sesuatu yang berlebihan dan terkesan mencari-cari kesalahan serta kelemahan pimpinan KPK.

“Indikasi adanya upaya menghabisi bahkan membubarkan KPK, mengadu domba antar institusi penegak hukum, mengendalikan peradilan, dan mangkir dari pemeriksaan, itu semua dapat dipastikan akan merusak tatanan hukum kita,” jelasnya.

Tak hanya terhadap KPK, perilaku yang menyebutkan semua orang berbohong, tak adanya rasa malu, tindak tanduk yang penuh tipu daya, dan upaya pemutarbalikan fakta yang dilakukan Novanto dan kuasa hukumnya dapat merusak tatanan budaya dan kehidupan sosial masyarakat.

Begitu juga dengan tindakan seperti mengadukan masyarakat media sosial yang berekspresi dengan persepsinya dan mengancam mempolisikan orang yang memiliki pandangan kritis.

“Itu semua akan merusak tatanan politik serta dapat mengancam tumbuh kembangnya demokrasi di Indonesia,” pungkas Doli.

(dna/JPC)


div>