RABU , 13 DESEMBER 2017

Golkar Butuh “Papa” Baru

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Jumat , 17 November 2017 10:17
Golkar Butuh “Papa” Baru

Dok. RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov) kembali mengalami manuver politk di internal partainya setelah ia kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tampuk kepemimpinannya kembali digoyang karena tengah menjadi buruan KPK.

Mantan Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla meminta agar Setnov diganti karena tengah menghadapi kasus hukum dan diburu KPK.

“Dalam sepakbola, masa kapten hilang tidak diganti. Ketua umum menghilang, masa partainya menghilang juga. Mesti harus ada pemimpin baru yang muncul,” ujar Wakil Presiden RI tersebut, Kamis (16/11) kemarin.

Meski demikian, JK tetap menyerahkan sepenuhnya ke internal Golkar apakah mekanisme pergantian Setnov memerlukan ajang Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). “Kriteria pengganti Setnov harus sosok yang bersih dan bisa memimpin Golkar dengan baik. Selain itu, harus mempunyai pengalaman di Golkar. Kalau soal siapa yang layak menggantikan, nantilah dilihat. Yang jelas harus segera mencari pemimpin baru,” jelas JK.

JK juga menyarankan agar Ketua DPR RI itu menjalani proses hukum yang berjalan. JK menegaskan, Setnov sebaiknya kooperatif dengan KPK.

Menurut JK, setiap warga negara harus patuh di hadapan hukum tanpa mencari-cari alasan. “Ya semua kita ini harus taat hukum lah. Jangan mengada-ada aja,” terangnya.

Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) DPP Golkar Abdillah Natsir enggan berkomentar banyak soal pergantian Setnov sebagai ketua umum. Natsir menegaskan pihaknya masih fokus untuk deklarasi kemenangan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) di Pilgub, sehingga DPP dan DPD belum memikirkan kegiatan lainya termasuk Munaslub. “Kita masih fokus deklarasi pak NH-Aziz di pilgub, belum mikir hal lain, apalagi Munaslub,” tuturnya.

Sementara Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menyarankan agar Setnov menyerahkan diri. “Ya paling bagus kan begitu. Serahkan pada hukum,” ucap Ical setelah menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (16/11) kemarin.

Ical mengaku tidak tahu keberadaan Novanto saat ini. Dia juga mengaku semalam tidak berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Golkar itu. “Mana saya tahu dan saya nggak tahu. Belum ada komunikasi,” kata Ical–sapaan akrab Aburizal Bakrie.

Pakar Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Aswar Hasan menilai, pernyataan orang nomor dua di Indonesia itu terkait kasus Setnov menandakan bahwa hal ini sudah menjadi permasalahan yang sangat besar.

“Kalau Wapres sudah mengeluarkan pernyataan seperti itu (pergantian Setnov), berarti sudah serius ini persoalan. Kemudian itu artinya segera harus dilaksanakan, terlepas dari apakah itu perintah resmi atau tidak resmi,” ungkapnya.

Karena memang, kata Aswar Hasan, ada tiga hal yang menjadi catatan apabila JK telah berbicara tentang Setnov. Pertama JK sebagai mantan Ketua Golkar, JK sebagai negarawan, JK sebagai wakil presiden.

“Kalau pak JK sudah bicara tentang Setnov itu isyarat sebagai perintah yang harus dilaksanakan, baik itu perintah dalam aspek internal Golkar, maupun dalam kaitannya keprihatinan pak JK terhadap nasib negara. Kemudian terkait dengan masalah pemerintahan sebagai wakil presiden. Itu tiga hal yang melekat di pak JK dalam kaitannya soal Setnov,” tutur Aswar Hasan.

Perihal siapa yang layak menggantikan Setnov, ia berpendapat bahwa Ketua DPD I Golkar Sulsel, Nurdin Halid (NH) adalah orang yang paling tepat. Hal itu bukan tidak beralasan, karena memang NH adalah orang yang paling paham perihal dinamika Golkar saat ini.

“Dari segi pengalaman dan pemahaman tentang dinamika Golkar tidak lain itu adalah Nurdin Halid. Tapi saya pikir itu sebatas pelaksana tugas, tapi setidaknya itu melanjutkan dulu untuk menghabiskan masa kepemimpinan Setnov sampai muktamar,” jelasnya.

Apalagi memang, kurang dari dua tahun lagi akan digelar pesta demokrasi terbesar di Indonesia yakni pemilihan presiden dan wakil presiden, sehingga, Golkar membutuhkan sosok pemimpin yang mampu memberikan arahan bagaimana kembali membangun nama baik Golkar di Indonesia.

“Maka menurut saya yang efektif itu Golkar tidak langsung menggelar munaslub. Tetapi menunjuk pelaksana tugas harian dan itukan sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Nurdin Halid,” paparnya.

Selain NH, Aswar Hasan juga menyebutkan bahwa, Gubernur Sulsel saat ini, Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang tak lain merupakan mantan Ketua Golkar Sulsel juga memiliki peluang menakhodai partai berlambang beringin rimbun itu.

“Itu bisa saja kalau terjadi perubahan dinamika internal, pak Syahrul itu memiliki peluang. Kenapa karena dia salah satu calon yang pernah diperbincangkan. Dan hanya persoalannya apakah jaringan pak Syahrul masih eksis dan kuat berperan di internal Golkar,” jelasnya lagi.

Jadi, kata dia, selain Nurdin Halid, SYL juga potensial mengambil alih kepemimpinan Golkar. Karena pertama, SYL adalah Gubernur dari Golkar yang sukses, kedua dia sudah memiliki kapasitas kepemimpinan nasional sebagai ketua asosiasi gubernur. Ketiga dia sudah pernah ikut bursa sebagai calon yang diperhitungkan di Munas Golkar lalu.

Dikabarkan Kecelakaan

Sempat tidak diketahui keberadaanya, kini tersiar kabar jika Setnov mengalami kecelakaan mobil dan sedang dirawat di Rumah Sakit Permata Hijau.

Kabar tersebut tersiar lewat grup WahatApp wartawan di DPR RI. Kabarnya juga, Ketua Umum Partai Golkar itu alami kecelakaan dengan mobil jenis Fortuner dengan nomor polisi B 1732 ZLO.

Kabar ini sontak membuat awak media datang ke RS Permata Hijau untuk memastikan kebenaran kabar tersebut. Tetapi, tersangka kasus korupsi e-KTP itu tidak terlihat di RS Permata Hijau.

Anehnya, pihak RS Permata Hijau sempat melarang awak media masuk ke areal RS, dan mobil Setya Novanto juga tidak terlihat di RS Permata Hijau.

Pengacara Setnov, Fredrich Yunandi membenarkan kabar tersebut. “Betul (kecelakaan). Bagian depan mobilnya hancur,” ujar Fredrich.

Menurut sang pengacara, Setya Novanto mengalami saat sedang menuju Gedung KPK. (*)


div>