MINGGU , 23 SEPTEMBER 2018

Golkar Dukung Apapun Hasil Nego Pemerintah dengan Freeport

Reporter:

Editor:

dedi

Minggu , 02 April 2017 23:38
Golkar Dukung Apapun Hasil Nego Pemerintah dengan Freeport

Ilustrasi

JAKARTA, RAKYATSULSEL.COM – Golkar akan mendukung langkah apapun yang diambil pemerintah dalam negosiasi dengan PT Freeport Indonesia.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto kepada wartawan, Minggu (2/4).

“Kami dukung sepenuhnya langkah pemerintah dalam negosiasi dengan Freeport. Asal langkah-langkah yang diambil itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

Dalam rapat dengan Komisi VII, Jumat pekan kemarin, Menteri ESDM Ignatius Jonan menerangkan kepada Dewan bahwa pihak Freeport mulai melunak. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu bersedia melakukan penawaran saham (divestasi) sebesar 51 persen ke pihak Indonesia.

Dito menganggap, sikap Freeport ini merupakan kemajuan yang diperoleh pemerintah dalam melakukan negosiasi. Meski sampai sekarang komitmen divestasi itu belum tertuang secara resmi, namun kemajuan itu dianggapnya sudah cukup bagus.

“Nggak apa-apa, namanya juga lagi nego,” imbuhnya.

Dia hanya mengingatkan mengenai pentingnya bagi Freeport mengubah perjanjian dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan ‚Äémembangun industri pemurnian logam (smelter).

Pembangunan smelter ini dianggap sangat penting sebagai bentuk hilirisasi tambang. Dengan pembangunan smelter ini, nilai tambah atas mineral hasil tambang Freeport akan dinikmati Indonesia.

[NEXT-RASUL]

Mengenai divestasi, Dito tidak mau bicara panjang dulu. Kata dia, yang perlu ditentukan pemerintah saat ini adalah, akan diperpanjang atau tidak perjanjian dengan Freeport yang akan habis pada 2021.

“Kalau nanti tidak diperpanjang, buat apa divestasi. Toh nanti akan diambil alih semua oleh kita,” ujarnya.

Jika divestasi itu tetap dilakukan, Dito juga tidak masalah. Dia hanya berpesan agar pemerintah lebih teliti dalam menghitung harga saham Freeport tersebut. Dia tidak mau cadangan yang ada di tambang Papua dihitung sebagai aset milik Freeport.

“Kewajaran harga sahamnya harus diperhitungkan. Cadangan jangan dihitung sebagai aset Freeport, karena cadangan itu kan milik kita. Kalau cadangan dihitung juga, sama saja kita membeli barang sendiri,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan menerangkan, kesediaan Freeport melakukan divestasi sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1/2017 terkait IUPK.

“Mereka (Freeport) menerima (kewajiban divestasi),” ucapnya.

Jonan mememastikan, divestasi 51 persen dari IUPK tidak melanggar aturan. Sebab, Freeport Indonesia yang mengikuti aturan Kontrak Karya 1991 juga mencantumkan persyaratan penawaran saham tersebut.

“Divestasi itu ada juga tercantum dalam perjanjian Kontrak Karya tahun 1991,” jelas Jonan.

Pada pelaksanaannya, saham Freeport akan mengikuti skema yang ada di PP Nomor 1/2017. Selain itu, juga harus melihat kesiapan dari pemerintah saat penawaran dimulai.

“Eksekusinya tergantung PP Nomor 1/2017 dan kesiapan pemerintah,” ungkap Jonan.


div>