SENIN , 20 NOVEMBER 2017

Golkar Kembali Dirundung Petaka

Reporter:

Iskanto

Editor:

asharabdullah

Senin , 13 November 2017 11:12
Golkar Kembali Dirundung Petaka

Dok. RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Partai Golkar kembali dirundung petaka. Ketua Umum DPP Golkar, Setya Novanto, kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kemenangan Setya Novanto (Setnov) dalam praperadilan atas kasus dugaan korupsi KTP elektronik (e-KTP) yang menjeratnya, ternyata belum berakhir. KPK kembali menetapkan Setnov sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Status tersangka yang disandang Setnov dinilai akan mengganggu eksistensi Partai Golkar. Hal tersebut juga akan berdampak terhadap popularitas dan elektabilitas partai beringin itu. Utamanya, dalam menghadapi ajang Pilkada Serentak 2018 hingga Pemilu dan Pilpres 2019.

Sebagai orang nomor satu di kepengurusan partai, pasti segala tindakan Setnov akan selalu dijadikan celah bagi lawan politiknya untuk melakukan serangan-serangan politik. Akan ada orang yang menilai, kok calonnya didukung oleh partai yang ketumnya terjerat korupsi.

Sebelumnya, Setnov memang menang dalam praperadilan. Hanya memang, hasil praperadilan itu sebenarnya tidak masuk dalam pokok perkara. Artinya, belum masuk dalam ranah pemeriksaan dakwaan. Melainkan hanya pemeriksaan administrasi dan prosedur penetapan tersangka.

“Jadi, pra peradilan yang diperiksa itu adalah pemeriksaan administrasi terhadap penyidikan dan penuntutan. Apakah secara adminstrasi alat bukti itu diambil sesuai prosedur atau tidak? Nah itulah yang diuji. Kemudian kalau dia dikabulkan, misalnya hakim mengatakan tidak sesuai prosedur, penetapan tersangka Pak Setya Novanto kan tidak sesuai prosedur, terlalu cepat ditetapkan tersangka, tapi tidak pernah diperiksa. Itu bisa diulang lagi, diperbaiki oleh penyidik,” ungkap Pakar Hukum Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Prof Marwan Mas, Minggu (12/11) kemarin.

Dia mengatakan, dengan adanya proses praperadilan bisa saja menguntungkan penyidik. Alasannya, hanya melakukan penetapan tersangka ulang sesuai prosedur. Sehingga, penetapan Setnov sebagai tersangka bisa saja menjadi petaka yang menjebloskan Ketua DPR RI itu masuk ke dalam jeruji besi.

“Kenapa menguntungkan penyidik? Karena ikuti saja perintahnya itu hakim, baru tetapkan ulang tersangka. Banyak yang salah kaprah itu. Saya kira teman-teman pengacara tau itu. Dia kira kalau putusan praperadilan dikabulkan sudah selesai itu perkara, tapi tidak. Tetap berlanjut karena bukan pokok perkara,” papar Marwan Mas.

Dia menjelaskan, bisa jadi alasan yang digunakan pada praperadilan digunakan pada saat pemeriksaan pokok perkara. Jika ini dilakukan, bisa jadi Setnov bebas. Alasannya, karena KPK akan kalang kabut mencari alasan. Hanya memang, karena hal itu sudah menjadi alasan di praperadilan, sehingga sulit lagi Setnov mengelak di kemudian hari.

“Nah, karena itu dikemukakan dipraperadilan, jadi KPK tau, oh ini kelemahannya. Dia ikuti saja itu, tambahkan sedikit alat bukti ditetapkan sebagai tersangka, selesai,” jelasnya.

Prof Marwan mengatakan, Setnov bisa saja mengajukan praperadilan ke dua. Tapi, praperadilan kedua sudah susah untuk dimenangkan Setnov.

“Kenapa? karena semua yang pertama itu sudah diikuti oleh penyidik KPK. Kemudian dia tambah lagi alat bukti yang lain. Yang lalu saya liat itu, KPK terlalu terburu-buru menetapkan orang sebagai tersangka. Nah, Pak Setnov belum diperiksa langsung ditetapkan sebagai tersangka,” tandasnya.tentu memberikan dampak buruk bagi Golkar.

Khususnya calon kepala daerah usungan Golkar yang akan bertarung pada Pilkada Serentak 2018. Hal ini dikatakan oleh Pakar Politik Universitas Hasanuddin, Adi Suryadi Culla.

“Pasti akan terasa bagi Golkar. Di semua daerah, saya kira sama. Khususnya di Sulawesi Selatan. Karena yang paling terkena dampak itu kan daerah. Terutama mereka yang melaksanakan Pilkada. Karena menyangkut terhadap kepercayaan masyarakat, terhadap partai politik,” ungkap Adi.

Dia mengatakan, kasus yang dialami Golkar dengan penetapan Setnov sebagai tersangka, akan berpengaruh terhadap kepercayaan politik masyarakat. Apalagi selama ini, memang terjadi penurunan elektabilitas dan akseptabilitas. Hal ini dibuktikan dari berbagai survei.

“Biasa kalau ada partai yang dirongrong masalah korupsi yang menjadi konsumsi publik, akan terjadi penurunan elektabilitas. Bukan hanya Golkar kan, Partai Demokrat juga pernah menghadapi badai. PKS juga pernah mengalami yang sama. Bahkan Golkar ini kan sudah mengalami berulang kali,” terangnya.

Yang tidak bisa ditampik, menurut dia, bahwa masyarakat mempertanyakan komitmen Partai Golkar terhadap misi pemberantasan korupsi. Menurutnya, DPP Golkar memang memerlukan langkah pasti untuk memperbaiki citra partai.

“Akibatnya juga bisa menimbulkan konflik internal. Sebelumnya tanda-tanda konflik sudah ada, pada saat penetapan (tersangka) sebelumnya sudah ada beberapa kader meminta pergantian kepemimpinan, dan keributan yang terjadi di DPP berpengaruh juga pada konsolidasi Golkar dalam menghadapi Pilkada,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Abdillah Natsir, mengatakan, Golkar tidak terpengaruh dengan penetapan tersangka Setnov.

“Buat Golkar itu, kalau Pak Setya Novanto tersangka, tidak menganggap bahwa itu kasus Golkar. Itu kasus beliau pribadi,” kata Abdillah.

Abdillah menegaskan, DPD I Golkar Sulsel dan DPD II Golkar Kabupaten/Kota tetap mendukung Setnov. “Semua kita serahkan ke proses hukum. Biarkan proses hukum berjalan. Yang namanya tersangka itu kan masih praduga tak bersalah, sehingga Golkar menyikapinya dengan menyerahkan kepada proses hukumnya yang berjalan,” bebernya.

Menurutnya, konsolidasi Golkar sama sekali tidak terganggu. “Golkar normal semua, DPD II solid, DPD I solid, untuk mensukseskan semua kegiatan-kegiatan partai. Termasuk persiapan-persiapan Pilkada tidak akan terganggu. Karena ini kan persoalan pribadi yah, yang ditersangkakan ke beliau,” pungkasnya. (*)


div>