KAMIS , 22 NOVEMBER 2018

Golkar Terapkan Tanggung Renteng

Reporter:

Suryadi Maswatu - Fahrullah - Arini

Editor:

Iskanto

Selasa , 06 November 2018 08:13
Golkar Terapkan Tanggung Renteng

KARIKATUR

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sejumlah kasus korupsi yang menjerat kader Partai Golkar, membuat internal Golkar sedikit pesimis dengan perolehan suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) mendatang. Sehingga, DPP Partai Golkar memberi target yang tidak main-main bagi Calegnya, bahkan diimingi akan digantikan biaya kampanye.

Meski demikian, ada target besar yang harus diraih oleh caleg Golkar untuk bisa mendapatkan uang pengganti kampanye. Adapun target tersebut, yakni Caleg DPR RI harus bisa memperoleh sedikitnya 50 ribu suara, sementara Caleg DPRD Provinsi sebanyak 30 ribu suara, dan 10 ribu suara untuk Caleg DPRD kabupaten/kota.

Sekretaris DPD Partai Golkar Makassar, Abdul Wahab Tahir membantah adanya ganti rugi biaya kampanye. Ia menjelaskan, sistem yang digunakan Partai Golkar adalah Tanggung Renteng. Dimana, masing-masing caleg diwajibkan untuk menyetorkan biaya saksi yang diserahkan kepada Partai Golkar.

Namun, anggaran yang disetorkan tersebut akan diganti oleh caleg yang menang pada Pileg tersebut. “Jadi, bukan diganti rugi. Caleg terpilih punya kewajiban Tanggung Renteng. Sesama caleg menyetor biaya saksi ke partai, yang terpilih itu punya kewajiban mengembalikan kepada caleg-caleg itu kembali,” jelasnya.

Pihaknya juga membantah adanya target 10 ribu suara dari internal Partai Golkar kepada caleg DPRD kabupaten/kota. Ia menuturkan, bahwa terkait hal tersebut merupakan rahasia internal partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Pokoknya semua caleg punya kewajiban mencari suara sebanyak-banyaknya. Ada patokannya, tapi tidak bisa kita sampaikan,” tuturnya.

Sehingga, untuk memastikan caleg kabupaten/kota hingga provinsi bekerja mencapai target tersebut. Pimpinan Golkar Sulsel akan langsung melakukan peninjauan ke seluruh kabupaten/kota di Sulsel.

“Untuk pencapaian target itu, Ketua Golkar Sulsel akan melakukan road show se Sulsel bulan ini,” ujarnya.

Caleg DPRD Kota Makassar Dapil Makassar II yang meliputi Kecamatan, Bontoala, Sangkarrang, Tallo, Wajo dan Ujung Tanah ini terus berusaha untuk mencapai target yang sudah ditetapkan.

“Kita berupaya semaksimal mungkin melakukan konsolidasi. Jadi menurut saya yang paling penting adalah keluarga. Kalau kita mampu berdayakan dan bergerak secara terus menerus, dan kontinue kita akan meraih hasil memuaskan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, partainya akan mengganti dana kampanye caleg DPR RI dan DPRD. Namun dengan syarat mampu mencapai target perolehan suara yang ditentukan.

“Syaratnya para caleg harus bisa mencapai target angka yang kita tentukan,” ujar Airlangga di Jakarta, belum lama ini di Jakarta.

Menurut dia, caleg DPR RI harus bisa memperoleh sedikitnya 50 ribu suara, sementara caleg DPRD Provinsi sebanyak 30 ribu suara, dan 10 ribu suara untuk tingkat DPRD kabupaten/kota.

Namun Airlangga tidak menyebutkan berapa persentase penggantian dana kampanye yang akan diberikan bagi para caleg. Ia menekankan, bahwa penggantian dana kampanye itu sebagai strategi Golkar untuk bisa mencapai target 110 kursi DPR RI atau setara 18 persen suara nasional, dan meningkatkan perolehan kursi DPRD pada Pileg 2019.

Sementara itu, Ketua Harian Badan Pemenangan pemilu (Bapilu) Partai Golkar Sulsel Syamsu Rizal mengatakan, sesuai instruksi DPP target suara caleg di semua tingkatan telah disepakati bersama untuk dijalankan. “Selain itu, target kursi di semua dapil akan menjadi kewajiban kader untuk penuhi,” ujarnya.

Syamsu Rizal menjelaskan, DPD Partai Golkar Sulsel menargetkan akan menang secara nasional pada Pemilu 2019 mendatang.

Ia yakin, meski sejumlah kader dililit kasus hingga masalah hukum, namun partai beringin optimis target tersebut bisa diraih setelah melihat kekuatan partai Golkar dalam beberapa waktu belakangan ini. “Kita optimis menang. Mesin partai terus panas untuk memenangkan Golkar dalam menghadapi Pemilu 2019 mendatang,” jelasnya.

Sementara Koordinator Bidang (Korbid) Kepartaian DPP Partai Golkar Ibnu Munzir mengatakan, Partai Golkar akan mengupayakan untuk meraih suara terbanyak untuk menang di Pemilu 2019. “Kami di DPP Partai Golkar telah menargetkan masuk meraih urutan atas kemenangan besar pemenang Pemilu 2019 mendatang,” katanya.

Ia menyebutkan, pihaknya optimis target tersebut bisa diraih setelah melihat kekuatan Partai Golkar dalam beberapa waktu belakangan ini. “Mesin partai terus panas untuk memenangkan Golkar dalam menghadapi Pemilu 2019 mendatang. Kami Partai Golkar akan semakin optimis untuk menghadapi Pemilu 2019 nanti,” pungkasnya.

Pakar Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Andi Ali Armunanto menilai, jika ada biaya caleg yang duduk menggantikan biaya caleg yang tidak duduk itu sangat lucu, karena dia anggap semua caleg harus bekerja untuk partai bukan perseorangan.

“Itu kebijakan internal partai, tapi lucu, dan duduk diminta menggantikan. Padahal masing-masing bekerja, dan ini perseorangan. Urusan pemilu bukan urusan perseorangan tapi urusan partai,” kata Andi Ali Armunanto.

Dirinya juga menilai, jika urusan biaya oprasional itu seharusnya ditanggung oleh partai bukan caleg. Karena dipastikan partai-partai yang besar memiliki iuran dari kader-kader mereka dan hasil badan usaha milik mereka.

“Pada dasarnya, kebutuhan-kebutuhan operasional disiapkan oleh partai. dan partai harus memiliki kemampuan finasial dari iuran anggotanya, dan dari usaha yang dilakukan partai untuk keuangan kandidat yang maju bertarung,” demikian kata Andi Ali. (*)


div>