KAMIS , 18 OKTOBER 2018

Golput Masih Jadi Ancaman di Pemilu 2019

Reporter:

Fahrullah - Iskanto - Suryadi

Editor:

Lukman

Kamis , 02 Agustus 2018 16:40
Golput Masih Jadi Ancaman di Pemilu 2019

ILUSTRASI

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pasca reformasi, dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan dalam empat Pemilu nasional terakhir dan pelaksanaan pemilu kepala daerah (pemilukada) di berbagai daerah, menunjukkan indikasi penurunan jumlah partisipasi pemilih.

Tingkat partisipasi pemilih pasca jatuhnya rezim Soeharto, yakni 1999 (92 persen), Pemilu 2004 (84 persen), Pemilu 2009 (71 persen) dan di Pemilu 2014 hanya diangka 75 persen. Hal tersebut tentu menjadi salah satu tantangan yang dihadapi penyelenggara (KPU) dalam upaya untuk mewujudkan kesuksesan Pemilu 2019 mendatang.

Banyak faktor yang menjadikan tingkat partisipasi mengalami penurunan, antara lain jenuh dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, kesalahan administratif penyelenggaraan pemilu, adanya paham keagamaan anti demokrasi, dan melemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial. Alasan lain sekarang ini karena banyaknya kasus yang membelit partai, minimnya figur potensial yang dimiliki partai politik serta turunnya citra partai.

Pakar Politik Universitas Bosowa (Unibos) Makassar Arief Wicaksono mengatakan, golput memang menjadi persoalan ditiap perhelatan pesta demokrasi. Penyelenggara maupun peserta pemilu harus mampu memberikam kesadaran kepada pemilih untuk memberikan hak suaranya.

“Golput sangat terkait dengan partisipasi politik, dan hal itu sangat bergantung pada aktivitas politik masyarakat untuk memilih pada saat pemilu. Pada pileg kedepan harapan semua pihak golput turun dan partisipasi naik, bukan sebaliknya,” kata Arief.

Jangan sampai, lanjut Arief malah angka golput semakin tinggi hal ini tentu menjadi sebuah kemunduran pada proses demokrasi. Sehingga memang yang terpenting adalah sosialisasi anti golput yang harus diperkuat lagi.

“Tapi kalau justru turun partisipasi politik dan golput naik maka kemungkinan besar sosialisasi atau kampanye anti golput yang dilakukan penyelenggara tidak berhasil. Untuk itu, penyelenggara harus proaktif dalam mensosialisasikan partisipasi politik,” terangnya.

Komisioner KPU Sulsel, Syarifuddin Jurdi mengaku saat ini pihak KPU masih fokus pada tahapan pencalegan sehingga belum membahas mengenai target partisipasi pemilih untuk Pileg 2019. Selain itu, lanjut akademisi UIN Alaudin Makassar ini, KPU juga masih menunggu penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang saat ini juga sementara berjalan.

“Sekarang belum ada pembahasan soal target berapa persen partisipasi pemilih di 2019. Kita belum sosialiasi, lantaran masih fokus di tahapan pencalegan saat ini. Selain itu, juga masih menunggu penetapan DPS/DPT secara nasional,” terangnya.

Komisioner KPU lainya, Asram Jaya juga mengatakan, bahwa saat ini memang belum ada agenda terkait pembahasan atau sosialisasi untuk peningkatan partisipasi pemilih. KPU lanjut dia, masih dalam proses penyusunan DPS, untuk penetapan DPT.

“KPU Sulsel belum bisa menargetkan jumlah partisipasi, soalnya jumlah pemilih pasti saja belum kita tahu, bagaimana mau target partisipasi,” ungkapnya.

Dia mengakui untuk Pilkada serentak 2018 di Sulsel, target KPU Sulsel meleset. Dimana awalnya KPU menargetkan pemilih mencapai 78 persen, namun, tak cukup. “Seperti Pilkada 2018 ini, target 78 persen partisipasi pemilih. Tapi hanya 72 persen,” ujarnya.

Penurunan minat masyarakat dan keterlibatan para calon pemilih dalam politik dan pemilu itu tentu menjadi berita buruk bagi partai politik, terutama bagi kehidupan demokrasi Indonesia yang sedang berkembang. Sebenarnya, partai politik tidak hanya mempunyai kewajiban meningkatkan elektabilitas partai ataupun calon presiden yang diusung partainya, melainkan juga mendongkrak keterlibatan para pemilih.

Sejumlah Parpol di Sulsel pun mengagas sejumlah program dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada pileg 2019 mendatang. Seperti yang dilakukan Dewan Pimpinan Wilayah (DPD) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulsel, yang sejak jauh hari telah mengintruksikan kepada seluruh kader partai berlambang Ka’bah ini datang kepada masyarakat untuk meyakinkan kepada mereka jika Pemilu itu merupakan salah satu kepentingan bangsa ke depan.

“Kita tentu melakukan sosialisasi yang pro kepada rakyat dan menyampaikan kepada mereka sangat sayang jika mereka tidak ikut pemilu, kalau perlu nanti kami akan menjemput calon pemilu datang ke TPS,” kata ketua DPW PPP Sulsel, Muhammad Aras saat dikonfirmasi, Rabu (1/8).

Namun menurutnya, saat ini masyarakat sangat perlu diberikan pemahaman terkait Pemilu, mengingat saat ini menurut Aras masih banyak masyarakat yang memilih masa bodoh menjelang pemilihan.

“Masyarakat saat ini masih memliki masa bodoh kadang-kadang mengatakan biar saya datang saya tetap kaya seperti ini tidak datang juga kaya begini (Nasib),” ucapnya.

Dengan demikian, PPP Sulsel mengharapkan kepada seluruh stakeholder yang ada agar bisa berperang aktif dalam melakukan sosialisasi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat demi meningkat pemilu. Menurutnya, tingkat partisapasi pemilih di Sulsel idealnya bisa mencapai hingga 85 persen.

“Kita perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat, jika nasib bangsa mereka harus terlibat bukan hanya berpangku tangan. Jadi selain penyampaian informasi, pemerintah juga harus ikut terlibat, jika menginginkan Pemilu yang betul-betul masyarakat bisa ikut berpartisipasi,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris PDIP Sulsel, Rudy Pieter Gony, menilai angka golput yang cukup tinggi pada Pemilu lalu didasarkan oleh beberapa faktor yang dialami oleh para masyarakat. Hal inilah yang menjadi peluang PDIP untuk merangkul para pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya untuk ikut berpartisipasi pada pemilu nanti.

“Kami melihat golput itu adalah potensi, misalnya yang golput itu merasa tidak ada gunanya dia pergi ke TPS, kondisinya masih itu-itu ji buang-buang waktu ji. Ada golput juga yang benar-benar tidak dapat kartu pemilih. Tapi yang paling besar menurut saya yang merasa aspirasinya tidak terwakili ji jadi dia bleng,” kata dia.

Apalagi ia optimis dengan hasil kerja-kerja dari Presiden RI Joko Widodo yang merupakan kader PDIP para golput akan memberikan hak suaranya. Dimana pencapaian Jokowi beberapa tahun terakhir sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia.

“Nah kami optimis melihat kinerja Jokowi, melihat hasil-hasil pilkada dan sebagainya kami optimis masyarakat mulai melihat. Yang golput inikan orang-orang cerdas rata-rata, mereka mulai melihat bahwa saatnya saya harus menggunakan hak pilih saya, kalau bukan sekarang kapan lagi,” terangnya.

Sehingga memang, kata Rudy, PDIP terus bergerak untuk meberikan kesadaran kepada masyarakat agar mau menggunakan hak suaranya. Bahkan ia mengaku hal itu menjadi salah satu tugas utama kader PDIP untuk lebih dekat dengan masyarakat.

“Kondisi bangsa inikan kondisi disaat dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Jadi giat voter itu yang paling penting dilakukan oleh partai-partai, dan PDI Perjungan ada di barisan terdepan untuk itu. Kami sekarang di leading partai, merasa bahwa itulah tantangan terbesar bagi partai bagaimana merebut hati para golput,” tandasnya. (*)


div>