SABTU , 22 SEPTEMBER 2018

Gowa Bisa Jadi Percontohan Tata Kelola Keuangan Desa

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Senin , 26 Maret 2018 15:29
Gowa Bisa Jadi Percontohan Tata Kelola Keuangan Desa

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, Maliki Heru Santosa saat berjabatan tangan dengan Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, di Workhshop Evaluasi Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

GOWA, RAKYATSULSEL. COM—– Kabupaten Gowa bisa menjadi salah satu dari 14 Kabupaten di Indonesia yang patut dijadikan percontohan terkait tata kelola keuangan berbasis aplikasi Siskuedes.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, Maliki Heru Santosa pada saat menghadiri Workshop Evaluasi Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam tata kelola keuangan desa, di Rumah Jabatan Bupati Gowa Baruga Tinggimae, Senin (26/3)

Ia mengatakan, Aplikasi Siskeudes di Kabupaten Gowa merupakan salah satu dari 14 Kabupaten di Indonesia yang menjadi perbincangan dan melaksanakan secara konsisten dengan pemenuhan 121 Desa.

“Sejak dicanangkannya aplikasi ini, Gowa sangat aktif dalam bersosialisasi, dan pada tahun 2016 lalu telah digunakan secara serentak pada 121 Desa di Kabupaten Gowa, maka dari itu Gowa ini masuk di salah satu 14 Kabupaten di Indonesia yang patut dijadikan percontohan tentang tata kelola keuangan desa, ” ungkapnya

Sementara itu, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan YL, mengungkapkan kegiatan workshop ini dilakukan untuk merefresh apa yang telah dilakukannya pada tahun 2016

“Apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk menyempurnakan apa yang telah ada, dan yang terpenting memberikan pemahaman lagi kepada para Camat, dan Kepala Desa beserta jajarannya tentang penggunaan aplikasi ini,” kata orang nomor satu di Gowa itu.

Tak hanya itu,  dirinya membeberkan dalam waktu dekat,  dana desa akan dinaikkan hingga Rp 120 Triliun, sehingga butuh pengawasan yang sangat ketat.

“Dana desa akan naik Rp 120 triliun dan itu 10 persen dari APBD jadi jika di hitung setiap Desa nantinya akan mendapatkan rata-rata Rp 2 Miliar,” beber Adnan.

Kendati demikian,  Adnan berharap dengan adanya sistem aplikasi ini tidak ditemukannya Kepala Desa terkena masalah hukum, karena ini akan sangat transparan.

“Satu harapan besar saya, semoga tidak ada kepala desa yg kena persoalan hukum, dan karena inilah workshop dilaksanakan agar bagaimana para Kades dan jajarannya memahami betul sistem aplikasi yang akuntabel dan transparan itu, ” harapnya.

Kegiatan Workshop ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan mengangkat tema Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif,  Transparan, dan Akuntabel menggunakan Aplikasi Siskeudes, dihadiri oleh 300 peserta, serta Turut hadir Anggota DPR RI Komisi XI, Amir Uskara,  Wakil Ketua DPRD Gowa, Sahir Pasang,  Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan para Pimpinan SKPD Lingkup Kabupaten Gowa.  (***).

 


Tag
div>