KAMIS , 13 DESEMBER 2018

Gubernur Takut APBN Sulsel Dipangkas

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Rabu , 20 April 2016 20:41
Gubernur Takut APBN Sulsel Dipangkas

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. foto: mdfajar/rakyatsulsel,

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah pusat memangkas anggaran belanja sejumlah Kementerian dan Lembaga (L/K) senilai Rp50,6 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Dampaknya, anggaran sejumlah mega proyek di Sulsel pun terancam dipotong pemerintah pusat.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengaku, masih melakukan lobi-lobi agar tidak terjadi pemotongan anggaran. “Saya sangat takut dilakukan pemotongan anggaran, saya lagi membujuk,” kata Syahrul, Rabu (20/4).

Syahrul mengatakan, pihaknya sudah menjelaskan ke pemerintah pusat bahwa Sulsel berkontribusi terhadap pangan masyarakat Indonesia. Karena itu, anggaran pembangunan irigasi dan empat bendungan besar jangan sampai dipotong.

“Saya lagi bargaining, kita kasi makan 250 juta orang. Makanya jangan potong itu irigasi, empat dam,” ujarnya.

Namun, diakuinya, tidak mudah meyakinkan pemerintah pusat. “Ini kan gak gampang meyakinkan pemerintah pusat. Tentu saja lobi yang paling penting, bagaimana kita menjelaskan kepada mereka apa pentingnya semua ini,” terangnya.

Gubernur mengaku sudah tiga kali mengundang anggota DPR RI dan DPD RI yang berasal dari Provinsi Sulsel agar ikut mempertahankan konsep pembangunan Sulsel. Misalnya, airport dan kereta api yang bukan hanya untuk kepentingan Sulsel, tapi seluruh hub di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

“Ini semua tidak gampang, bagaimana seharusnya. Lobi harus tetap jalan pada high level, begitu juga komunikasi dengan eksekutif harus jalan,” tuturnya.

Terkait serapan anggaran, ia menyebut, berdasarkan laporan yang ia terima semuanya on the right track atau sesuai aturan. “Jangan juga dipaksakan lebih dari aturan proses tendernya, bahwa dia sudah diproses tender, sebenarnya uangnya sudah jalan. Yang tidak boleh kalau proses tendernya tidak jalan,” tuturnya.

Menurut Syahrul, serapan anggaran harus dilihat dari proses atau fisiknya. “Kalau fisiknya ada, tapi prosesnya tidak ada? Bisa masuk peradilan lagi nantinya,” tegasnya. (***)


Tag
  • APBN
  •  
    div>