JUMAT , 17 AGUSTUS 2018

Gubernur Terima Draf Pergub Jasa Konsultasi

Reporter:

Al Amin Malliuri

Editor:

doelbeckz

Senin , 06 Agustus 2018 13:30
Gubernur Terima Draf Pergub Jasa Konsultasi

BAHAS KONSULTAN. Ketua DPP Inkindo Sulsel Satriya Madjid (kedua kanan) bersama rombongan saat bertemu Pj Gubernur Sulsel Soni Sumarsono, akhir pekan lalu. Salah satu materi pembicaraan adalah Pergub Sulsel tentang Pelaksanaan Jasa Konsultasi Provinsi Sulsel yang tengah diperjuangkan Inkindo Sulsel. al amin malliuri/rakyatsulsel

Inkindo Perjuangkan Pemberdayaan Konsultan Lokal

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (DPP Inkindo) Sulsel akan menjadi inisiator lahirnya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pelaksanaan Jasa Konsultasi Provinsi Sulsel.

Perjuangan itu sedikit lagi menjadi kenyataan. Hal itu setelah Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono, memberikan respon positif atas pengajuan draf Pergub Pelaksanaan Jasa Konsultasi Provinsi Sulsel, seperti terlihat saat melakukan pertemuan dengan pengurus DPP Inkindo Sulsel, akhir pekan lalu.

Hadir pada pertemuan ini, Sumarsono didamping Kepala Biro Humas dan Protokol Muh Hatta dan lainnya. Sementara, Ketua Inkindo Sulsel Satriya Madjid didampingi Wakil Ketua Umum DPN Leo Hehanusa dan tim penyusun Pergub Pelaksanaan Jasa Konsultasi Provinsi Sulsel.

Pergub Pelaksanaan Jasa Konsultasi Provinsi Sulsel ini, mentikberatkan agar bagaimana konsultan daerah berdaya dan mampu sejahtera di daerahnya sendiri.

Sumarsono bahkan secara khusus meminta kepada seluruh stakeholder yang terkait, diantaranya Biro Hukum, Biro Pembangunan, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, dan lainnya bersama-sama Inkindo Sulsel segera membahas isi draf pergub ini, seperti melakukan Forum Group Discussion (FGD).

“Kita sadari ini bukan pekerjaan mudah, harus melibatkan semua stakeholder atau instansi teknis hingga Kementerian Dalam Negeri, tetapi kita yakin dengan perjuangan ini bisa diwujudkan jika dikerjakan secara maksimal. Apalagi, nantinya pergub ini sangat membantu dan mendukung pemberdayaan pengusaha lokal,” jelas Sumarsono yang juga Dirjen Otonomi Daerah (Otoda) Kementerian Dalam Negeri yang sangat mengetahui alur kebijakan pemerintahan.

Sementara, Ketua DPP Inkindo Sulsel, Satriya Madjid, mengaku bersyukur dengan respon positif Pj Gubernur Sulsel.

“Alhamdulillah, Pak Gubernur Sulsel sangat respon dan mengusulkan segera melakukan FGD membahas rencana ini bersama instansi teknis di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel,” jelasnya.

Satriya mengatakan, pihaknya memperjuangkan Pergub Jasa Konsultasi ini, dengan tujuan bagaimana konsultan daerah berdaya dan mampu sejahtera di daerahnya sendiri. Hal ini diatur Undang-Undang (UU) Nomor 2 Jasa konstruksi 2017, khususnya pasal 24 yang berbunyi kegiatan yang menggunakan dana APBD yang anggarannya kecil dan menengah berteknologi sederhana hingga madya pemprov bisa membuat aturan khusus.

“Dari dasar itulah, sehingga kami pengurus Inkindo menampung aspirasi teman-teman untuk memperjuangkan lahirnya aturan ini. Itu dimulai ketika tiga bulan lalu, kami sudah konsultasi dengan Biro Hukum dan Biro Pembangunan Pemprov Sulsel. Alhamdulillah, saat ini Gubernur Sulsel memberikan respon yang luar biasa,” terangnya.

Satriya didampingi Humas DPP Inkindo Sulsel Muh Amin mengakui, di dalam draf pergub ini, memiliki dua muatan utama yang sangat berguna bagi pemberdayaan konsultan lokal, yaitu segmentasi pasar dan standar remunerasi minimum.

“Segmentasi pasar pemberdayaan pengusaha lokal yang merujuk pada UU Nomor 2 Jasa konstruksi 2017. Pengusaha besar dari luar yang masuk ke Sulsel mengerjakan anggaran besar yang diusulkan dalam pergub itu, maka harus menggandeng tenaga konsultan lokal. Jadi tidak alasan harus ada pemberdayaan konsultan lokal pada setiap pekerjaan,” jelasnya.

“Standar remunerasi minimum mengatur tentang billing rate yang diterapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Jadi ada standar tarif tenaga konsultan. Misalnya, tenaga ahli madya dengan pengalaman lima tahun tarifnya Rp30 juta, maka itu menjadi standar dan tidak boleh lagi menerima tarif di bawah Rp30 juta itu,” tambahnya. (****)


div>