MINGGU , 22 JULI 2018

Gugatan Appi – Cicu di PT TUN Keliru

Reporter:

Suryadi - Alief

Editor:

asharabdullah

Rabu , 07 Maret 2018 11:15
Gugatan Appi – Cicu di PT TUN Keliru

Dok. RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Kota Makassar menggelar sidang kedua sengketa Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar, Selasa (6/3). Adapun permohonan sengketa tersebut berasal dari kuasa hukum Munafri Arifuddin – Andi Rachmatika Dewi (Appi – Cicu).

Sidang berisi penyampaian atau pembacaan jawaban dari KPU Makassar sebagai pihak tergugat. KPU Makassar yang diwakili kuasa hukumnya dalam pembacaan sidangnya menyampaikan, menolak sepenuhnya permohonan gugatan sengketa dari penggugat, yakni kuasa hukum Appi – Cicu.

Pihak tergugat, melalui kuasa hukumnya, Marhumah Majid, menyampaikan itu dalam sidang ke majelis. Dia menolak dalil permohonan penggugat soal dugaan penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan yang digunakan Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto sewaktu menjabat sebagai Wali Kota Makassar.

Marhumah menganggap, apa yang menjadi objek permohonan sengketa dari penggugat tak pernah dipersoalkan sebelumnya.

“KPU baru mengetahui ada persoalan ini ketika dibacakan permohonan di Panwaslu. Tidak pernah ada tanggapan dari masyarakat bahwa itu ada pelanggaran,” kata Marhumah, usai sidang.

Menurutnya, KPU anggap itu sebuah kekeliruan jika surat keputusan penetapan calon yang diterbitkan KPU Makassar digugat, dengan meminta mengugurkan pasangan calon Mohammad Ramdhan Pomanto – Indira Mulyasari (DIAmi).

“Itu keliru dengan menetapkan SK KPU sebagai gugatan. Objek yang dijadikan objek gugatan itu SK putusan KPU Makassar tentang penetapan calon itu tidak bisa diajukan di sini. (PT-TUN),” jelas Marhumah.

Menurut dia, alasan gugatan penggugat bukan soal hasil kerja pihak penyelenggara. Bukan berupa syarat pencalonan dan syarat calon yang dipersyaratkan KPU. “Soal dugaan pelanggaran ini pun tidak pernah dilaporkan ke KPU sebelum penetapan,” terangnya.

Sementara, pihak kuasa hukum Appi – Cicu, Habibi, mengatakan, gugatan yang dilakukan sudah tepat. Gugatan tersebut mengacu kepada pasal 71 ayat 5. Pasal yang didalilkan oleh pihaknya, tidak mengacu kepada administrasi syarat calon.

“Menurut kami ini adalah perbedaan penafsiran, antara pandangan kami dengan pihak KPU. Jadi tidak ada korelasi, terkait dengan dalil yang kami dalilkan dengan bantahan dari KPU,” ungkap Habibi.

Menanggapi hal ini, pakar politik dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Andi Luhur Prianto, menilai, Appi – Cicu seharusnya tak melanjutkan materi gugatan. Hanya buang tenaga, pikiran, serta biaya yang besar. Selain itu, juga akan berdampak pada jalannya demokrasi.

“Jika diteruskan, bisa rugikan Appi-Cicu, karena publik menilai tak siap hadapi pilkada,” tuturnya.

Ia menduga, hal tersebut salah satu strategi politik untuk bisa mewujudkan lawan kotak kosong. Hal itu sulit terwujud, karena landasan KPU dan panwas sebagai rujukan legitimasi pasangan DIAmi. “Sulit terwujud kotak kosong,” imbuhnya. (*)


div>