MINGGU , 24 JUNI 2018

Gugatan DIAmi Mulai Bergulir

Reporter:

Fahrullah

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 05 Mei 2018 09:30
Gugatan DIAmi Mulai Bergulir

Dok. RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lota Makassar, menggelar sidang perdana terkait penyelesaian sengketa Pilwalkot Makassar, Jumat (4/5) kemarin.

Pasangan Moh Ramadhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi) melakukan gugatan ke Panwaslu lantaran pihaknya merasa dirugikan setelah KPU mengeluarkan SK pembatalan DIAmi.

Kuasa Hukum DIAmi, Anzar Makkuasa saat membacakan permohonan mengatakan, bahwa objek sengketa yang diajukan pemohon adalah atas dicabutnya SK nomor 35/P.KWK/HK.03.1- kot/7371/KPU-kot/II/2018 tentang pencalonan DIAmi. Kemudian, menerbitkan SK nomor 64/P.KWK/HK.03.1.Kpt-7371/KPU- kot/IV/2018 tentang panetapan paslon tunggal Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi.

“Bahwa pada pokok permohonannya, pemohon keberatan terhadap terbitnya SK nomor 64 dan seterusnya, dan berita acara pleno, karena diterbitkan secara melawan hukum. Lalu, objek sengketa mengandung cacat formil dan keliru menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat,” urai Anzar Makkuasa.

“SK bernomor 64/P.KWK/HK.03.1.Kpt-7371/KPU- kot/IV/2018 panetapan paslon tunggal Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi mengandung cacat substansi dan formil,” lanjutnya.

Dirinya juga mengurai alasan-alasan dari setiap permohonan yang diajukan. Mulai dari menyebut KPU Kota Makassar mengambil keputusan yang melawan hukum karena tindakan mengeksekusi tidak melibatkan pemohon.

“Tindakan yang mengeksekusi putusan peradilan dimana yang terkait tidak diikutsertakan adalah tindakan melawan hukum. Sebagaimana yurisprudensi MA no 1080, bahwa ada kaidah hukum dimana jika pihak terkait tidak dilibatkan saat mengeksekusi keputusan, adalah tindakan melawan hukum,” katanya.

Dirinya juga menyebutkan, jika objek sengketa juga disebut cacat formil. Karena diktum dalam objek sengketa tersebut menyebut DIAmi didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat.

“Dalam diktum nomor dua objek sengketa, KPU menyatakan DIAmi tidak memenuhi syarat pada Pilwalkot Makassar berdasarkan putusan MA adalah keliru. Karena dalam putusan MA dan PT TUN tidak menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi syarat,” katanya.

Anzar menyebutkan bahwa amar putusan dari dua lembaga peradilan (MA dan PT TUN) tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa DIAmi tidak memenuhi syarat. Dilain sisi, kata dia, bahwa DIAmi sudah ditetapkan sebagai paslon karena sudah memenuhi syarat calon dan pencalonan.

“Dengan pertimbangan tersebut, maka objek sengketa SK nomor 64/P.KWK/HK.03.1.Kpt-7371/KPU- kot/IV/2018 yang diterbitkan KPU harus dibatalkan demi hukum,” katanya.

Sementara kuasa hukum lainnya, Yusuf Gunco mengaku optimistis terkait laporannya akan dikabulkan oleh Panwaslu Makassar. Hal tersebut diungkapkan Yugo, sapaan akrabnya, usai mengikuti sidang perdana gugatan DIAmi di Panwaslu Makassar.

“Saya yakin tanpa mendahului Tuhan, Insya Allah permohonan kami akan di kabulkan oleh Panwaslu,” ujarnya.

Yugo juga menuturkan, jika KPU Makassar seharusnya tetap mempertahankan keputusan awalnya dengan menjadikan DIAmi sebagian kontestan Pilwalkot Makassar, karena SK penetapan adalah produk hukum dari KPU sendiri. “Harusnya KPU mempertahankan produknya. Ini yang tidak dilakukan oleh KPU,” ungkapnya. (*)


div>