SELASA , 16 OKTOBER 2018

Gugatan Menumpuk di Panwaslu

Reporter:

Suryadi - Syamsuddin - Anastasya - Iskanto - Fahrullah - Jejeth

Editor:

asharabdullah

Rabu , 21 Februari 2018 12:00
Gugatan Menumpuk di Panwaslu

Dok. RakyatSulsel

Didominasi Aduan Netralitas PNS

 

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Tahapan kampanye kandidat yang akan bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, baru saja dimulai. Namun, sejumlah berkas gugatan sudah menumpuk di Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Nampaknya, Panwaslu harus bekerja ekstra dalam melakukan pengawasan, sekaligus menyelesaikan laporan atau gugatan yang diterima. Berdasarkan data yang dihimpun Rakyat Sulsel, khusus Kota Makassar saja, sudah ada 19 aduan yang diterima Panwaslu.

Koordinator Divisi Bidang Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kota Makassar, Moh Maulana, mengungkapkan, sejak pendaftaran, pencabutan nomor urut hingga awal kampanye, sudah ada 19 kasus aduan yang mereka terima. Dari jumlah tersebut, ada lima temuan pelanggaran.

“Pelanggaran kebanyakan soal keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga membutuhkan waktu untuk direkomendasikan kepada ASN pusat serta kewenangan KemenpanRB untuk ditindaklanjuti dalam bentuk sanksi,” ungkap Maulana, Selasa (20/2) kemarin.

Dia menjelaskan, Panwaslu tidak bisa mengambil langkah teknis untuk memberikan sanksi kepada ASN yang terlibat politik praktis, karena merupakan kewenangan pemerintah. Panwaslu hanya mengawasi dan mendeteksi keterlibatan oknum dan jenis pelanggaran di lapangan, saat pilkada berlangsung.

“Dominan kasus ASN, dan untuk saat ini ada enam yang sudah direkomendasikan kepada Komisi ASN untuk diberikan sanksi,” jelasnya.

Maulana menambahkan, setelah penetapan pasangan calon, tentu ancaman hukuman bagi ASN yang terbukti tidak netral dalam pilkada bukan hanya sanksi sebagaimana yang diatur dalam UU ASN. Tetapi juga sanksi pidana. Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada ASN untuk selalu menjaga netralitasnya.

“Utamakan kepentingan pelayanan kepada masyarakat, dan hentikan seluruh aktifitas politik praktis.

Sebab bukan hanya diri ASN yang dicederai, tetapi kepentingan umum,” terangnya.

Sementara, Panwaslu Sinjai hingga kini belum menerima aduan terkait pelanggaran pilkada. Tetapi, Panwaslu menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh tiga ASN, dan sudah diproses untuk pemberian sanksi.

“Beberapa pelanggaran yang telah diproses oleh Panwaslu bukanlah aduan, tetapi merupakan temuan,” ungkap Ketua Panwaslu Sinjai, Muh Rusmin, saat dikonfirmasi terpisah.

Adapun hasil temuan Panwaslu tersebut, antara lain adanya keterlibatan oknum ASN dalam politik praktis. Tiga nama ASN sudah diteruskan ke Komisi ASN, dan satu ASN rekomendasinya sudah keluar.

Di Kota Parepare, sepanjang tahapan awal pilkada hingga memasuki masa kampanye, terhitung sudah ada 32 ASN yang diduga terlibat politik praktis. Jumlah tersebut dipastikan akan terus meningkat.

Ketua Panwaslu Parepare, Zainal Asnun, mengungkapkan, puluhan ASN yang diduga tidak netral tersebut masih sebatas pelanggaran kode etik dan disiplin ASN. Pihaknya sudah melakukan proses klarifikasi, dan hasilnya diteruskan ke Komisi ASN untuk ditindaklanjuti.

“Jika sudah memasuki masa kampanye, ASN yang ditemukan melanggar dan diduga tidak netral akan diberikan sanksi. Selain administratif, kode etik, dan disiplin, juga akan bergeser ke sanksi pidana,” kata Zainal.

Untuk Alat Peraga Kampanye (APK), lanjut Zainal, hingga saat ini belum ditemukan adanya pelanggaran dari kandidat yang bertarung. “Kami belum temukan. Saat ini, kami fokus sterilkan APK yang dipasang sebelum masa kampanye. Kami juga sudah koordinasi dengan KPU dan kepolisian terkait penertiban APK,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Panwaslu Jeneponto, Saiful, membeberkan, sudah ada 18 ASN yang tertangkap basah terlibat politik praktis. Dan untuk mengantisipasi agar jumlahnya tidak bertambah, telah dilakukan berbagai upaya pencegahan. Seperti sosialisasi kepada ASN yang ada di instansi pemerintahan.

“Selama pengawasan Panwaslu di pelaksanaan Pilkada Jeneponto, setidaknya sudah ada 18 ASN yang tertangkap basah ikut terlibat politik praktis. Sehingga, Panwaslu sesegera mungkin mengambil langkah tegas untuk dilakukan penindakan,” bebernya.

Kata Saiful, para ASN sudah kerap kali diberikan peringatan perihal sanksi yang didapatkan apabila terbukti tidak netral. Di berbagai forum, Panwaslu juga tak henti-henti mengingatkan pasangan calon untuk tidak melibatkan ASN dalam kegiatan kampanye.

Sejumlah aduan juga masuk ke Panwaslu Bantaeng. Ketua Panwaslu Bantaeng, Muhammad Saleh, mengungkapkan, ada dua laporan masuk dari tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 3. Aduan dari paslon nomor urut 2 tentang ujaran kebencian dan SARA di medsos ( Facebook) yang dilakukan oleh salah seorang warga. Sedangkan laporan nomor urut 3 terkait kegiatan kampanye kandidat lain yang dilakukan tanpa pemberitahuan KPU, Polres Bantaeng dan Panwaslu.

“Semua aduan masih dalam tahap penyelidikan dan pengumpulan bukti – bukti. Kedua laporan yang telah masuk sudah dibahas di sentra Gakkumdu dalam giat pembahasan pertama dugaan pidana pemilu,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Calon Bupati Jeneponto, Mulyadi Mustamu, mengatakan, dalam pilkada ASN tidak bisa dilibatkan. Namun, mereka memiliki hak suara pada tanggal 27 Juni mendatang.

“Kita tidak bisa pungkiri ASN memiliki hak pilih, namun mereka harus patuh pada aturan yang ada dengan memperlihatkan netralitasnya selaku aparat negara,” kata Mulyadi.

Senada, Calon Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, mengatakan, pihaknya telah mengimbau kepada seluruh ASN Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, agar ASN tetap bersikap netral. Sebelum cuti, pihaknya telah membuat surat ke semua SKPD untuk melarang terlibat dalam politik praktis.

“Kalau kita sudah larang dan mereka tetap ikut (terlibat politik), itu urusan pribadi mereka. Ada Panwaslu yang akan mengawasi,” kata Danny. (*)

 

 

 


div>