Minggu, 26 Maret 2017

Ema Sofyan (Aktivis Perempuan)

Gugatan Pilkada di MK

Rabu , 15 Maret 2017 10:01
Penyelenggaraan Pilkada serentak gelombang II pada 15 Pebruari 2017 yang dilaksankan pada 101 Wilayah, yang meliputi Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota telah usai. Saatnya pasangan calon yang tidak ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi RI. Adapun permohonan yang telah di registerasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak 50 permohonan.

Dibandingkan dengan Pilkada Serentak gelombang I pada tahun 2015 yang diselenggarakan 269 Pilkada dari total 537 Kepala Daerah yang akan melakukan Pilkada di seluruh Indonesia atau prosentasenya 53%.

Pada Pilkada Gelombang I  tahun 2015 yang lalu, permohonan yang terdaftak di MK sebanyak 147 gugatan, dan yang lanjut pada pemeriksaan pokok perkara hanya sebanyak 7 perkara. Selebihnya digugurkan oleh MK pada pembacaan putusan sela, sebab tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditegaskan dalam UU Pilkada.

Apakah Pilkada serentak gelombang II Tahun 2017 ini juga akan serupa dengan gelombang I yang banyak menggugurkan permohonan sebab tidak memenuhi persyaratan prosentase. Hal tersebut “kemungkinan” terjadi kalo MK konsisten dengan putusan-putusan yang telah dibacakan sebelumnya. Yaitu syarat formal pengajuan gugatan berupa legal standing dari Pemohon, Daluarsanya permohonan dan syarat prosentase permohonan tidak terpenuhi. Apalagi jumlah Permohonan sebanyak 50 perkara.

Ternyata  kandidat dan tim pemenangannya tidak belajar pada pengalaman Pilkada gelombang I sebelumnya, dimana MK hanya meneruskan 7 perkara dari total 147 perkara yang di daftarkan di MK. Sebab prinsifnya pengadilan tidak boleh menolak perkara, nantilah panel hakim yang memeriksa dan diputuskan dalam pleno hakim MK yang menyidangkan layak tidaknya suatu perkara yang telah diregister oleh kepaniteraan MK untuk dapat diteruskan dalam pokok perkara.

Adapun jadwal pemeriksaan pendahuluan, berupa pembacaan permohonan pada Hari Kamis dan Jumat, tanggal 16 dan 17 Maret 2017. Termasuk Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Takalar, yang juga merupakan permohonan pertama yang terdaftar di MK,  yang sedianya pemeriksaan pendahuluannya akan dibacakan pada hari Jumat pukul 14.00 Wib. Dimana para pihak yang berperkara di MK masing-masing diwakili oleh Pengacara yang telah berpengalaman, semisal Prof. Yusril Ihza Mahendra di pihak Pemohon, dan Hamda Zoelva mantan Ketua MK yang mewakili Pihak Terkait. Kemudian jawaban dari Termohon dan tanggapan dari Pihak Terkait (Kepala Daerah yang ditetapkan KPU). Setelah pemeriksaan pendahuluan akan dilanjutkan dengan putusan sela.

Bukan tanpa sebab MK melakukan putusan sela, sebab UU Pilkada telah tegas mengatur hal tersebut. Dan jauh hari sebelumnya, yaitu pada masa tahapan Pilkada MK telah mengundang dan memfasilitasi KPU dan semua pasangan calon tanpa terkecuali untuk mensosialisasikan tata cara beracara di MK, plus dengan materi tentang prosentase selisih suara yang dapat mengajukan gugatan di MK. Sebagaimana penegasan dalam Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*