JUMAT , 17 AGUSTUS 2018

Gugatan Tim Appi-Cicu Dinilai Cacat

Reporter:

Armansyah - Alief

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 24 Februari 2018 11:30
Gugatan Tim Appi-Cicu Dinilai Cacat

Dok. RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menjelaskan secara rinci tentang laporan pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) melalui kauasa hukuAmnya yang tidak mendasar.

Kuasa hukum KPU kota Makassar, Marhumah Madjid merinci bahwa gugatan pemohon ke Bawaslu Kota Makassar kabur dan cacat prosedural. Alasannya, lantaran dasar pemohon merujuk pada pasal 11 ayat 2. Sementara penyelesaiannya ada pada ayat 3 Pasal 71 UU No 10 tahun 2016.

Olehnya dia menegaskan bahwa keputusan KPU berkaitan penetapan pasangan calon Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi) sudah tepat.

“Karena kan sebelum KPU melakukan penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar sudah melalui proses verifikasi syarat administrasi,” kata Mahruma pada Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pilkada Kota Makassar 2018 di kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Jumat (23/2).

Lebih jauh, Marhuma sangat yakin permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil. Dia menjelaskan empat alasan. Ia merujuk pada ketentuan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

“Yang jadi obyek sengketa kan surat keputusan dan berita acara KPU Kota Makassar. Itu jelas dalam pasal 4 ayat 2 Perbawaslu. Ini juga dikuatkan oleh saksi ahli Prof Dr Aminuddin Ilmar yang menyatakan tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus bersama-sama,” papar Marhumah.

Beberapa kali dia mengulang bahwa gugatan pemohon cacat prosedural. Alasannya, dalam musyawarah terungkap alasan pemohon karena adanya dugaan pelanggaran yang dimaksud dalam sengketa.

“Prosedurnya, harus dilapor dulu ke Panwas lalu diproses. Setelah ditetapkan sebagai obyek sengketa baru bisa disengketakan. Hal itu juga diakui oleh Prof Ilmar yang hadir sebagai saksi ahli. Ini prosesnya berbeda. Jadi dasar yang digunakan tidak ketemu dengan alasan mereka. Karena itu saya anggap permohonan mereka kabur,” sebut Marhumah.

Pihak KPU juga menganggap di persidangan terbukti SK KPU dikeluarkan berdasarkan peraturan perundangan. “Tidak seperti permohonan pemohon yang menganggap putusan KPU melanggar UU. KPU menetapkan pasangan calon yang telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi,” tandasnya.

Berdasarkan keempat alasan tersebut KPU yakin permohonan paslon Appi-Cicu akan ditolak.

Terpisah, salah satu kuasa hukum pemohon Tim Appi-Cicu Anwar Ilyas membantah penjelasan dalil-dalil yang disampaikan Marhumah. Ilyas pun yakin gugatannya akan diterima. Menurut Ilyas, di musyawarah terungkap ada pembagian HP, penggunaan tagline dan pengangkatan tenaga kontrak. “Berdasarkan fakta-fakta itulah kami optimis permohonan kami dikabulkan,” katanya.

Sementara itu, Tim Hukum Pasangan DIAmi, Zulkifli Hasanuddin menjelaskan, gugatan yang dilayangkan kubu Appi-Cicu tidak memenuhi unsur.

Tuntutan yang dimaksud yakni penyerahan smartphone kepada RT/RW, pengangkatan pegawai kontrak dan mengenai tagline Makassar Dua Kali Tambah Baik, menurutnya sudah terbantahkan melalui jawaban dan fakta persidangan.

“Jadi tiga gugatan kuasa hukum Appi-Cicu sudah terbantahkan melalui jawaban dan fakta persidangan sebelumnya,” kata Zulkifli.

Ketiga point tuntutan itu menurut Zukkifli, sudah diatur dalam RPJMD Kota Makassar dan tertuang pula dalam Peraturan Daerah (Perda) yang disetujui oleh DPRD kota Makassar.

“Mengenai pengangkatan guru kontrak terbatas, Smartphone RT/ RW dan Tagline Makassar dua kali tambah baik yang masuk di point gugatan, itu terbukti keliru,” tegas Zul.

Ia menyebut sejak awal eksepsi gugatan pemohon sudah kabur. Alasannya, dalil yang dijadikan objek sengeketa bukan mengenai persyaratan calon.

“Seharusnya itu masuk dalam syarat calon, karena termohonnya adalah KPU Makassar. Kemudian pihak pemohon dalam dalilnya juga justru menerangkan tentang TSM (terstruktur, sistimatis dan massif) yang tidak ada relevansinya dengan persyaratan calon,” papar Zul.

Ia memaparkan yang dimaksud syarat calon adalah yang menyangkut administrasi calon. “Bukan kepada tiga point gugatan tersebut. Jadi ini sangat jelas kekeliruannya,” tambah Zulkifli.

Salah satu Tim Kuasa Hukum DIAmi, Yusuf Gunco mengatakan, kesimpulannya dari konteks eksepsi kuasa hukum DIAmi berdasarkan fakta persidangan sudah terbukti. Berdasarkan keterangan saksi, telah memberi pandangan kepada majelis bahwa permohonan-permohonan pihak kuasa hukum Appi-Cicu itu kabur.

“Oleh karena itu berdasarkan eksepsi dan jawaban yang diperkuat oleh saksi-saksi dan fakta persidangan kami yakin gugatan pemohon akan ditolak,” tambah Yusuf Gunco.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Makassar, Nursani mengatakan, usai menerima salinan kesimpulan dari kuasa hukum pemohon, termohon dan pihak terkait, Nursani memutuskan menunda musyawarah dan dilanjutkan Pekan Depan Senin (26/2) dengan agenda pembacaan putusan atau penetapan.

“Pekan depan itu menjadi musyawarah terakhir dari proses gugatan Penyelesaian Sengketa Pilkada kota Makassar 2018 pada tingkat Bawaslu,” kata Nursani. (*)


div>