SENIN , 16 JULI 2018

Gugatan Wattunami Kadaluarsa

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Selasa , 19 Januari 2016 12:30
Gugatan Wattunami Kadaluarsa

int

PENULIS: SOPHIAN – MUCHTAR SUMA – ASHAR
EDITOR: LUKMAN

JAKARTA, RAKYATSULSEL.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan nasib pilkada di tiga daerah di Sulsel, yaitu Selayar, Gowa dan Bulukumba, Senin (18/1) kemarin

Khusus Pilkada Gowa, MK memutuskan menolak gugatan yang diajukan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Andi Maddusila – Wahyu Permana Kaharuddin (Wattunami) yang dialamatkan kepada KPU Gowa.

Diketahui, sidang sengketa Pilkada Gowa dengan Perkara Nomor 137/ PHP.BUP- XIV/ 2016 menggugat KPU Gowa, dengan paslon nomor 5 Adnan Ichsan YL – Kr Kio selanjutnya sebagai pihak terkait.

Adapun Hakim yang memimpin sidang yakni, Arief Hidayat (Hakim Ketua),  I Dewa Gede Palguna (Hakim Anggota), Manahan MP Sitompul (Hakim Anggota).

Sementara dari pihak pemohon diwakili Refly Harun cs dan pihak termohon dihadiri oleh Ketua KPU Gowa Zainal Ruma yang di dampingi oleh kuasa hukum Marhumah Madjid, cs, serta pihak terkait dalam hal ini paslon Nomor 5 diwakili oleh Mappinawang cs.

Menurut Arief Hidayat, berdasar gugatan yang diajukan pada termohon (KPU) Gowa, maka gugatan itu dianggap kadaluarsa mengingat rentang waktu digunakan melewati batas yang ditentukan.

“Sesuai pasal 157 Undang Undang Nomor 8/2015 tentang Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota maka gugatan hanya dapat dilakukan paling lambat 3×24 jam setelah pihak KPU menetapkan haail penghitungan suara pemilihan, dimana dalam hal ini penetapan dilakukan pada Kamis (17 /12) lalu sementara penggugat baru mendaftarkan pada Senin (21/12) sehingga dianggap kadaluarsa,” ujar Arief saat membacakan amar putusannya, di Gedung MK, Jakarta, Senin (18/1).

[NEXT-RASUL]

Atas pertimbangan tersebut, Ketua Majelis Hakim, Arief Hidayat, memutuskan menolak gugatan pemohon. “Mengabulkan eksepsi termohon dan pihak terkait tentang tenggang waktu pengajuan permohonan. Dua, permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Arief.

Dengan adanya keputusan itu, rencananya pihak KPU Gowa akan melaksanakan rapat internal dan selanjutnya akan melaksanakan koordinasi dengan KPU Sulsel.

“Kami akan lakukan rapat internal terkait rencana penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Gowa periode 2016 – 2021 karena sudah ada putusan yang sah sekaitan sengketa Pilkada Gowa,” ujar Zainal usai sidang di Jakarta.

Dia juga menghimbau kepada kepada masyarakat Gowa jika kekisruhan pilkada sudah selesai. Semua elemen masyarakat harus kembali bersatu demi kemajuan Gowa.

“Pilkada Gowa sudah selesai saatnya kita bersatu, dan saya harap pemohon bisa menerima keputusan ini. Saat saya menunggu arahan KPU pusat untuk penetapan bupati terpilih,” ujarnya.

Tim pemenangan dan pendukung AdnanKio yang terlihat menyaksikan jalannya persidangan melalui televisi di ruang tunggu MK langsung bersorak. Warga Gowa yang ingin mendengar langsung putusan hakim soal sengketa Pilkada di MK memang cukup banyak, bahkan diperkiran mencapai 200 an orang.

Bupati Gowa terpilih, Adnan Purichta Ichsan, yang juga memantau jalannya persidangan di Jakarta, berharap, dengan adanya keputusan MK, semua pihak kini bisa bahu membahu untuk pembangunan Gowa kedepan.

[NEXT-RASUL]

“Ini adalah lembaga peradilan terkait sengketa hasil Pilkada. Dengan adanya keputusan ini, tentu saya berharap semua pihak kini bisa menyatu kembali untuk kepentingan Gowa,” ucapnya.

Terpisah, Ketua Tim Pemenangan, AdnanKio, H Rahman Syah mengatakan, keputusan itu tidak mengejutkan bagi pihaknya. Sebab kata dia, hal itu adalah keputusan yang kembali mengataskan namakan bahwa kemenangam rakyat di atas segala-galanya.

“Kami tim nomor 5 bersama KPU tidak pernah berniat untuk menciderai demokrasi untuk kepentingan rakyat Gowa,” ujar anggota DPRD Sulsel ini.

Sementara Ketua DPC PDIP Gowa, Hj Andi Hikmawati Kumala Idjo mengatakan, rasa syukur dan bangga dengan lahirnya keputusan yang menguatkan kemenangan paslon nomor urut 5 yang didukung partainya.

“Ini adalah bentuk pengokohan oleh lembaga resmi negara sehingga masyarakat patut berbangga dan ini kemenangan rakyat Gowa jadi harus kita syukuri,” pungkasnya.

[NEXT-RASUL]

Wattunami Bakal Ajukan Gugatan ke PTUN

Sementara Pasangan Andi Maddusila – Wahyu Permana Kaharuddin berencana bakal kembali menggugat hasil Pilkada Gowa pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan yang diajukan sebelumnya.

Pasangan Maddusila-Wahyu bakal melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait putusan hasil Pilkada Gowa yang dianggap banyak terjadi kecurangan.

“Produk KPU sebagai pejabat administrasi negara yang memutuskan hasil Pilkada Gowa kami anggap cacat hukum,” ujar, Andi Maddusila Andi Idjo, Senin (18/1).

Maddusila menilai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa telah melakukan berbagai pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan Pilkada Gowa. Sehingga, keputusan KPU terkait hasil Pilkada Gowa dianggap cacat.

Ia menuding salah satu pelanggaran KPU dalam pelaksanaan Pilkada Gowa adalah meloloskan pasangan Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo-Abdul Rauf Karaeng Kio sebagai calon bupati dan wakil bupati yang maju lewat jalur perseorangan. Padahal, kata Maddusila, pasangan itu tidak memiliki surat dukungan KTP yang cukup.

“KPU juga menerima pasangan itu mendaftar saat pasal larangan dinasti politik belum dihapus,” kata dia.

[NEXT-RASUL]

Olehnya itu, selain menggugat ke PTUN, pasangan Maddusila-Wahyu juga akan melaporkan kelima komisioner KPU Gowa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pihaknya menuntut DKPP menjatuhkan sanksi pemecatan kepada kelima komisioner tersebut.

“Besok (hari ini) kami akan lapor ke DKPP. Setelah itu baru ke PTUN. Kami ingin kelimanya itu dipecat semua, seperti pada Pilkada Gowa 2010. Jika komisioner KPU dipecat, maka semua putusannya dianggap cacat,” kata Maddusila.

Maddusila mengaku menerima putusan majelis hakim MK yang menolak melanjutkan sidang gugatan perselisihan hasil Pilkada Gowa. Kendati demikian, menurut dia, putusan itu diakibatkan oleh kesalahan KPU yang terlambat memberikan nomor surat putusan hasil Pilkada Gowa.

“Laporan kami dianggap kedaluarsa karena KPU. Tapi, yang jelas kami tidak kalah, hanya salah prosedur. Kami juga masih bisa menggugat ke PTUN,” katanya.

Komisioner KPU Gowa Muchtar Muis mengapresiasi putusan MK yang menolak permohonan penggugat. Gugatan pasangan Maddusila Andi Idjo-Wahyu Permana Kaharuddin yang menilai banyak terjadi praktik money politik dan sejumlah kecurangan dinilai lemah. Apalagi selisih surara antara penggugat dengan pemenangan sangat jauh.

“Kami bersyukur dan mengapresiasi karena kinerja kami selama ini dihargai,” katanya

Pasca menerima putusan, lanjut Muchtar, KPU Gowa tinggal menyisakan satu tahapan lagi untuk menyempurnakan semua proses pilkada, yakni pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. Muchtar mengatakan, pelaksanaan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih sisa menunggu salinan putusan MK dan arahan dari KPU RI.

[NEXT-RASUL]

“Dalam PKPU Nomor 2 sebenarnya ditetapkan pelantikan 12 Februari bagi pilkada yang berlanjut ke MK. Tapi kami tunggu dulu salinan putusan dan arahan dari KPU Pusat,” terangnya.

Hasil serupa juga diputuskan untuk Pilkada Bulukumba. Hakim MK menolak gugatan yang diajukan Askar HL karena dinilai tidak terkait dengan materi gugatannya.

Hal itu diungkapkan oleh, Ketua KPUD Bulukumba Azikin Patedduri. Menurut dia, keputusan hakim MK sudah sesuai dengan keyakinannya sebelumnya, jika gugatan Askar HL akan ditolak.

“Jadi ini sudah sesuai dengan keyakinan kita sebelumnya. Insyallah besok malam (hari ini) kita plenokan bupati terpilih,” ujarnya.

Azikin menjelaskan, kesalahan Askar dalam memasukan administrasi tim hukum di MK. Sekedar diketahui Askar sebelumnya mendaftarkan pengacaranya di MK yakni Acram Mappaona namun tiba-tiba diganti oleh Nurul Qamar.

“Jadi MK itu tidak menolak, majelis hakim merasa tidak pernah menerima tuntutan. Ini dikarenakan kesalahan pemohon yang menarik pengacara dan gugatan pertamanya kemudian menggantikannya pengacara baru dan tuntutan baru,” jelasnya.

[NEXT-RASUL]

Sementara Calon Bupati Askar HL mengaku belum menerima keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai gugatannya yang ditolak. “Saya belum bisa berkomentar mengenai hal keputusan itu,” ungkapnya

Menurutnya, saat ini ia mengumpulkan tim hukumnya untuk menilai hasil keputusan MK apakah itu sesuai dengan asas keadilan atau tidak. Jika tidak sesuai, ia akan melanjutkan gugatan pertimbangan kembali di Mahkamah Agung.

“Saya akan rapat dulu ?dengan tim hukum saya. Kami akan menyikapi apakah ini berasas keadilan atau tidak. Jika tidak, kita akan persiapan langkah selanjutnya, ” tuturnya.

Sementara di Kabupaten Selayar, gugatan Syaiful Arif terhadap KPUD Selayar juga di tolak oleh MK. Menurut Ketua KPUD Selayar Hasiruddin, penolakan gugatan pemohon lantaran majelis hakim menganggap gugatan Syaiful Arif juga dianggap kadaluarsa.

Sekedar diketahui, sesuai regulasi, kandidat hanya diberikan batas waktu tiga hari semenjak pleno rekapitulasi hasil suara untuk menggugat.

“MK tidak¬† menerima gugatan pemohon karena terlambat. Semenjak KPU melakukan pleno rekapitulasi hasil suara, batas waktu pemohon mengajukan gugatan ke MK tanggal 19 Desember, namun pemohon memasukan tanggal 21 Desember,” kata Hasiruddin.

Atas keputusan itu, Hasiruddin menganggap Pilkada Selayar sudah selesai. Pleno bupati terpilih untuk Basli Ali akan dilakukan segera. “Pilkada Selayar sudah selesai, paling lambat Kamis (21 Januari) pleno bupati terpilih kita lakukan, ” jelasnya.

[NEXT-RASUL]

Tak seperti Maddusila dan Askar HL yang belum menerima keputusan MK, Syaiful Arif menerima keputusan itu secara lapang dada. Menurutnya, keputusan MK merupakan keputusan yang sudah sesuai dengan ketentuan UUD.

“Keputusan MK final dan mengikat tidak ada jalan untuk upaya hukum terhadap keputusan MK. Maka kita harus legowo menerimanya. Kami bukan tak mau akui kekalahan, karena regulasi dan tahapan masih memberikan ruang untuk itu maka kami mendaftar di MK. Lagian KPU Selayar tidak sendiri bahkan Gresik hanya terlambat 7 menit, permohonannya juga tidak diterima, ” pungkasnya.


div>