Ancam Bongkar Permainan PSB 2012

&..."> Guru Desak Sekdis Pendidikan Makassar Dicopot | Rakyat Sulsel

  • Rabu, 30 Juli 2014
Iklan | Privacy Policy | Redaksi | Citizen Report

Guru Desak Sekdis Pendidikan Makassar Dicopot

Kamis , 16 Agustus 2012 10:23
Total Pembaca : 398 Views

Baca juga

Ancam Bongkar Permainan PSB 2012

 

RAKYAT SULSEL . MAKASSAR- Buntut mutasi terhadap tiga guru lantaran melakukan protes berbuntut panjang. Pihak FK Pagi meminta Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mencopot Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Muhyidin. Pasalnya banyak hal yang dilakukan sangat merugikan dunia pendidikan di Makassar.

“Yang pertama dalam proses mutasi tersebut, Muhyidin  membohongi walikota karena dia memberikan informasi yang tidak benar. Bahwadi tempat kami mengajar sebelumnya tidak mengcukupi 24 jam. Padahal itu tidak benar, dan yang seharusnya di mutasi itu adalah sekolah yang kelebihan guru,”ungkap Ketua FK PAGI Sulsel, Nurdin, Rabu (15/ 8).

Nurdin, menjelaskan, mutasi ini salah sasaran jika mengacu pda Surat Keputusan Bersama (SKB) lima Menteri. Berarti melakukan pemerataan untuk menutupi 24 jam mengajar para guru.

“Ironisnya tempat mengajar kami yang baru itu tidak mengcukupi 24 jam mengajar. Kalau Wali Kota Makassar tidak mencopot sekretaris Disdik, maka kami akan membongkar kasus penerimaan siswa baru (PSB) yang melibatkan Sekretaris Disdik,”lanjutnya.

Dikatakan Nurdin, dirinya memiliki bukti keterlibatan pihak Disdik dalam proses penerimaan siswa baru di Makassar tahun 2012 ini. “Hampir semua sekolah unggulan yang ada di Makassar itu ada permainan dalam proses PSB,”ungkap Nurdin kepada wartawan, kemarin.

Sementara itu, sejumlah anggota DPRD Makassar menyayangkan keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang melakukan mutasi terhadap tiga tenaga pengajar atau guru ke sejumlah wilayah terpencil. Apalagi, mutasi itu dilakukan lantaran mengkritisi keterlambatan pembayaran tunjangan profesi guru.

Anggota Komisi D bidang Kesra DPRD Makassar, Drs Rahman,  mengatakan, tindakan Dinas Pendidikan Makassar itu bisa dinilai sewenang-wenang dan menimbulkan preseden negatif atas jaminan kenyamanan dan kesejahteraan pendidik di Makassar.

Selain itu, keputusan itu memperlihatkan perhatian Pemkot Makassar atas hak kesejahteraan terhadap pahlawan pendidikan ini tak ada dan bahkan terkesan tutup mata. Ia menegaskan, pemutasian guru yang dilakukan dinas terkait adalah bentuk pemasungan kreativitas dan kebebasan berekspresi bagi guru. Sehingga banyak persoalan pendidikan yang terjadi dimasyarakat, guru akan takut untuk melapor.

“Secara pribadi, menolak adanya pemutasian kepada sejumlah guru yang menuntut hak mereka. Sehingga kami dari komisi D akan melakukan evaluasi kepada dinas terkait, sebab ini adalah pelanggaran berat atau penggunaan jabatan atau kekuasaan yang sewenang-wenang,” paparnya.

Menurutnya, meski pemutasian itu dikaitkan dengan implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) lima menteri, namun keputusan itu sangat tendensius. Karena yang terkena mutasi adalah mereka yang telah menggerakkan guru untuk mempertanyakan tunjangan mereka beberapa waktu lalu.

Hal yang sama juga disampikan Anggota Komisi A bidang pemerintahan DPRD Makassar, Yusuf Gunco. Menurutnya, distribusi guru sesuai SKB lima memang bertujuan agar terjadi pemerataan pendidik. Namun dengan melihat kenyataan yang ada, mutasi justru menghalangi nasib ketiga guru untuk memenuhi ketentuan minimal 24 jam mengajar.Terlebih, mutasi menurut pengertian SKB tersebut, hanya ditujukan bagi pendidik yang mengajar di sekolah kelebihan guru dan memenuhi ketentuan minimal mengajar 24 jam.

“Dulu mereka selalu memenuhi ketentuan itu, tapi karena dengan alasan SKB lima , kini mereka malah sulit memenuhi. Yang lain, sekolah asal mereka juga tidak kelebihan guru, lalu kenapa dimutasi?” katanya.

Di tempat terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyidin meminta kepada guru untuk tetap profesional dalam menjalankan tugasnya. Ia membantah jika mutasi yang dilakukan itu karena adanya kritik terhadap tunjangan sertifikasi guru yang belum dibayarkan.

“Itu tidak ada kaitannya,” tandasnya.

Adanya mutasi dua guru Kota Makassar ditanggapi Ketua Dewan Pendidikan Sulsel Prof Dr Halide. Dia mengatakan, jika guru hanya menuntut haknya berupa pembayaran tunjangan atau apapun namanya lantas kemudian disanksi berupa pemindahan ke tempat terpencil adalah sebuah langkah keliru dan tergolong pelanggaran.  “Kalau memang hak para guru yang mereka perjuangkan, maka hal itu wajar. Jangan langsung dimutasi ke pulau,” kata Halide.(RS6-RS1-RS9/her/D).