RABU , 13 DESEMBER 2017

Hadapi MEA, DPRD Wajo Mulai Godok Perda Pemberdayaan Tenaga Kerja

Reporter:

Abdul Muis

Editor:

Lukman

Jumat , 10 November 2017 21:54
Hadapi MEA, DPRD Wajo Mulai Godok Perda Pemberdayaan Tenaga Kerja

Penyerahan cendramata oleh Anggota DPRD Wajo AD Mayang ke Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Sulsel.

WAJO, RAKYATSULSEL.COM – Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wajo mulai membahas Peraturan Daerah (Perda) tentang pemberdayaan tenaga kerja.

Dengan berlakunya MEA sejak 1 Mei 2016, lalu, maka menjadi konsekuensinya akan terjadi liberalisasi perdagangan barang, jasa, tenaga terampil tanpa hambatan tarif dan non tarif. Akibatnya kompetisi perdagangan di ASEAN akan semakin ketat.

Indonesia akan diserbu dengan arus bebas barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil. Demikian sebaliknya, Indonesia dapat menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara.

Tidak hanya itu, MEA juga membuka pasar tenaga kerja profesional. Ada delapan profesi yang dibuka (free of skill labour) saat MEA mulai bergulir yaitu insinyur, arsitek, perawat, tenaga survei, tenaga pariwisata, praktisi medis, dokter gigi, dan akuntan.

Dibukanya delapan profesi tersebut untuk tenaga asing berpotensi mendorong peningkatan pengangguran dari kalangan terdidik.

Anggota DPRD Wajo, AD Mayang mengatakan, terkait hal itu pemerintahan Kabupaten Wajo mulai menyiapkan Perda untuk mengantisipasi berbagai ancaman. Sehingga perlu adanya Perda yang mengatur tentang pemberdayaan tenaga kerja.

Lebih lanjut, Legislator partai Demokrat ini menjelaskan, Perda tersebut diharapkan memberi solusi bagi permasalahan ketenagakerjaan dalam menghadapi MEA.

“Kita akan atur keberpihakan anggaran bagi sektor ketenagakerjaan supaya memastikan informasi pasar kerja, pelatihan tenaga kerja dan kerjasama antara kelompok kepentingan dalam membenahi masalah ketenagakerjaan” kata AD Mayang usai melakukan study komparasi pada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulsel, Jumat, 10 November 2017. (*)


Tag
  • DPRD Wajo
  •  
    div>