KAMIS , 18 OKTOBER 2018

Hadapi Sidang di MK, Panwaslu Akui Tak Punya Persiapan Khusus

Reporter:

Editor:

Lukman

Rabu , 01 Agustus 2018 12:43
Hadapi Sidang di MK, Panwaslu Akui Tak Punya Persiapan Khusus

Mahkamah Konstitusi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini menjadwalkan sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pilkada untuk enam kabupaten/kota di Sulsel. Masing-masing Makassar, Parepare, Bantaeng, Sinjai, Palopo dan Pinrang.

Materi sidang yakni akan meminta tanggapan/jawaban dari termohon (KPU, serta pihak terkait dari Panwaslu.

Ketua Panwaslu Makassar, Nursari mengatakan, telah mempersiapkan jawaban kepada majelis hakim yang memimpin sidang. “Ia, kami sudah diinformasikan sejak sidang pertama kemarin,” katanya.

Pada sidang ini, Nursari hanya menyampaikan apa hasil pengawasannya selama Pilkada di Kota Daeng berlangsung. “Sekaitan dengan pengawasan yang sudah kami lakukan selama masa pemilihan kemarin,” tuturnya.

Ketua Panwaslu Parepare, M Zainal yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya tidak menyiapkan persiapan khusus perihal penyampaian keterangan di MK. Karena memang ia patuh dan taat pada aturan yang berlaku sesuai dengan aturan.

“Kami dari Mahkamah Konstitusi saja, artinya kami mengikut saja apa keinginan Mahkamah Konstitusi,” kata dia.

Apalagi memang, agenda sidang yakni mendengarkan jawaban pihak termohon, dalam hal ini KPU Parepare dan pihak terkait atas gugatan Faisal Andi Sapada-Asriady Samad (FAS). Dimana, Panwaslu merasa tidak punya kepentingan lebih pada sidang yang akan digelar di MK.

“Karena kita tidak punya kepentingan apa-apa disitu, pokoknya kita sebagai pemberik keterangan saja,” terangnya.

Terpisah, Ketua Panwaslu Bantaeng, Muhammad Saleh juga mengaku tidak mempunyai persiapan khusus menghadapi sidang itu. “Yang harus bersiap itu termohon, kami ini cuma memberikan keterangan terkait hasil pengawasan dan penindakan. Tidak ada persiapan khusus,” jelasnya.

Selaku pihak pengawas di Pilkada Bantaeng, dia bakal memberikan keterangan sesuai dengan apa yang terjadi di Bantaeng. Baik itu hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran yang ada. “Ya, sesuai dengan hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran,” singkatnya.

Sementara Kuasa Hukum Paslon nomor urur tiga, Ilham Azikin – Sahabuddin (IlhamSAH), Suardi mengaku yakin permohonan pemohon akan ditolak oleh MK. Menurutnya, ambang batas perkara masih menjadi acuan utama dalam persidangan ini. Suardi menyebut, sidang di MK ini akan menjadi penyempurna kemenangan IlhamSAH di Pilkada Bantaeng.

“Kami optimis karena MK masih menetapkan ambang batas sebagai acuan utama untuk memutuskan Dismissal ini,” jelas dia.

Komisioner KPU Bantaeng Divisi data dan informasi teknik penyelenggaraan, Andi Harianto mempertegas bahwa tidak ada Pemugutan Suara Ulang (PSU) pada delapan kecamatan seperti disebutkan oleh kuasa hukum pemohon, Feldy Taha, kepada Hakim MK pada saat sidang pendahuluan.

“Kami akan mengajukan bukti – bukti yang kuat dan meyakinkan hakim bahwa tidak boleh ada PSU di delapan kecamatan karena tidak ada keberatan di delapan kecamatan. Bagaimana caranya PSU kalau tidak ada yang keberatan di delapan kecamatan,” tegasnya. (fah-isk-mg01)


div>