SELASA , 25 SEPTEMBER 2018

Hak Angket KPK Cuma Akal-akalan Politik

Reporter:

Editor:

faisalpalapa

Minggu , 30 April 2017 03:40
RAKYATSULSEL.COM —  Masyarakat harus gunakan otoritasnya untuk mengecam dan menarik dukungan serta tidak memilih wakil rakyat yang mendukung hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz saat diskusi bertema ‘DPR Mengangket’ di kawasan Menteng, Jakarta (Sabtu, 29/4).

Menurutnya, langkah DPR RI menggulirkan hak angket terhadap KPK telah menunjukkan tindakan yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Sebab, dewan berupaya menghambat kinerja KPK dalam menjalankan proses hukum. Salah satunya kasus besar yang sedang ditangani yakni korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

“Karena tidak ada mekanisme menghentikan mereka maka publik harus gunakan otoritas untuk kecam dan menarik dukungan serta tidak memilih orang-orang yang mendukung hak angket,” jelas Donal.

Dia menilai, hak angket yang diputuskan DPR tidak sesuai dengan definisi yang dijelaskan dalam Pasal 79 ayat 3 Undang-Undang 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Pasal itu menyebutkan tiga unsur penting dalam menggunakan hak angket. Pertama, untuk penyelidikan. Kedua, terhadap kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas. Ketiga, harus ada dugaan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara, anggota DPR setidaknya menggunakan dua alasan dalam mengajukan hak angket. Pertama, adanya dugaan kebocoran data atau informasi terkait proses hukum yang dilakukan KPK. Kedua, menduga ada ketidakharmonisan di internal lembaga anti rasuah.

“Apa kebocoran informasi atau konflik internal berdampak luas dan berpengaruh pada bangsa dan negara? Kan tidak. Apa KPK bertentangan dengan undang-undang? Tidak juga,” ujar Donal.

Dia menambahkan, setiap poin dalam pengajuan hak angket seharusnya mencantumkan undang-undang apa yang dilanggar. Hak angket yang digulirkan DPR bukannya untuk pengawasan, justru lebih cenderung untuk tujuan mengganggu upaya pemberantasan korupsi.

“Hak angket kepada KPK ini saya lihat hanya akal-akalan secara politik,” tegas Donal. [wah] 


Tag
div>