SENIN , 19 FEBRUARI 2018

Hak Interpelasi Dinilai Bernuansa Politis

Reporter:

Editor:

Nunu

Rabu , 14 Juni 2017 13:40
Hak Interpelasi Dinilai Bernuansa Politis

int

RAKYATSULSEL.COM — Hak Interpelasi yang disuarakan oleh beberapa anggota Fraksi DPRD Makassar masih belum menemukan titik terang. Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar memastikan dalam waktu dekat akan menentukan sikap terkait rencana hak interplasi, menyangkut perseteruan antara Anggota DPRD Kota Makassar, Supratman dan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Fraksi Golkar Rahman Pina, Selasa (13/6). “Fraksi Partai Golkar memandang itu adalah dinamika biasa dalam sistem perpolitikan kita. Dan memang  diatur dalam undang  undang,” ungkap Rahman Pina.
“Insya Allah dalam waktu dekat ini Fraksi Golkar akan mengambil sikap. Apakah, ikut secara aktif dalam interplasi itu atau tidak. Nanti kita putuskan,”lanjutnya.
Pada prisipnya, kata RP sapaan akrab Rahman Pina, Fraksi Golkar akan mengambil posisi. Dikatakannya saat ini  tim ahli Fraksi Golkar sedang mengkaji efek yang kemungkinan ditimbulkan oleh interplasi. “Karena kalau ini bergulir, itu dampaknya sangat luar biasa. Karena baru pertama kali di DPRD. Fraksi Golkar benar-benar sangat serius membuat kajian, ketika ini bergulir. Pada saatnya nanti kan ada sikap resmi masing – masing fraksi sebelum masuk Paripurna,” terangnya. Yang dikuatirkan, lanjut RP Kalau sampai hak interplasi ini berjalan, sistem pemerintahan akan terganggu. “karena pak Wali pasti akan fokus betul menghadapi ini,” tuturnya..

Menanggapi hal itu, Pakar Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto, mengungkapkan penggunaan hak interpelasi sudah masuk dalam agenda politik kepartaian. Ritmenya sudah disesuaikan dengan arah dukungan untuk Pilwali. Bahkan bisa meningkat ke penggunaan Hak Angket. “Kalau melihat formasi dukungan di DPRD, bisa jadi Hak Interpelasi ini memang awalnya hanya gertakan, tetapi kemudian menjadi gertakan yang melelahkan Walikota,” ungkap Luhur,
Menurut Luhur substansi Hak Interpelasi ditujukan untuk perihal masalah kebijakan atau program pemerintah yang strategis dan berdampak luas bagi publik. “Makanya, Penggunaan hak interpelasi sebenarnya respon berlebihan atas pelaporan anggota DPRD ke polisi, yang juga sangat berlebihan. Penggunaan hak interpelasi ini akan menjadi pintu masuk pada dinamika baru hubungan pemerintah kota dan DPRD, di situasi momentum Pilwali,” terangnya.
Sementara ketua DPRD Kota Makassar Farouk M Betta mengatakan pengajuan Hak Interpelasi sudah masuk di ruangnya untuk selanjutnya dibahas di rapat Badan Musyawarah (Bamus).  “Sudah masuk suratnya dan akan Rapat di Bamus (Badan Musyawarah),” ungkapnya. (iskanto)


Tag
div>