RABU , 19 DESEMBER 2018

Hak Interpelasi TP2D Terus Bergulir, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Diinternal

Reporter:

Iskanto

Editor:

Senin , 05 November 2018 10:20
Hak Interpelasi TP2D Terus Bergulir, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Diinternal

Ilustrasi (Rakyatsulsel.)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Bergulirnya wacana penggunaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel terkait kewenangan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel yang dinilai melampaui batas kewenangan dan tidak wajar terus menguat.

Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulsel, Kadir Halid membenarkan jika wacana interpelasi sempat muncul dipermukaan dari beberapa anggota DPRD Sulsel dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) beberapa waktu yang lalu. Hanya saja, hal tersebut belum dibicarakan dalam internal fraksi.

“Sudah banyak teman-teman yang lobby-lobby bahwa ini diperlukan. Tapi ini baru bentuk wacana, termasuk di Fraksi Golkar belum kita bicarakan dalam internal kita belum diwacanakan,” kata Kadir saat dikonfirmasi, Minggu (4/11).

Ia mengatakan wacana ini mencuat lantaran wewenang TP2D dianggap melampaui batas. Ia juga mengaku menerima banyak keluhan tentang TP2D mengambil alih tugas dan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Pemprov Sulsel.

“Mau pencairan uangnya masa harus ada rekomendasi TP2D. Khususnya sekretaris TP2D yang itu over akting. Karena banyak laporan disini bahwa harus dulu ketemu sekretaris TP2D untuk pencairan dana. Jadi kalau begitu caranya kita akan tolak. Kita tidak sepakat dengan itu,” jelasnya.

Ia mencontohkan, TP2D membantu OPD mempercepat Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta membantu Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk perencanaan Sulsel 5 tahun ke depan.

“Tapi kalau dia (TP2D) menggantikan pelaksanaan tugas OPD, itu tidak benar. TP2D justru bukan mempercepat kerja OPD dan gubernur tapi semakin memperlambat,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulsel, Darmawansyah Muin menjelaskan hierarki pemerintahan yaitu eksekutif dan legislatif. Dimana, ia sebagai Lembaga Legislatif bertugas untuk mengawasi kinerja dari Lembaga Eksekutif.

“Dan saya tidak kenal yang mana TP2D, yang saya tahu, hierarki dari pemerintahan itu kami bermitra dengan Pemprov dan pelaksana teknis (OPD). Kita ini kan bermitra dengan OPD, Gubernur. TP2D itu adalah badan yang dibentuk oleh gubernur untuk membantu gubernur dalam rangka percepatan pembangunan. Persoalan kami, tidak ada pada posisi TP2D, kami mengawasi kinerja gubernur secara keseluruhan,” kata Darmawansyah.

Kata dia, TP2D sebagai lembaga yang dibentuk gubernur dan wakil gubernur untuk membantu mereka terkait strategi percepatan pembangunan di Sulsel. Kemudian, Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai kepala pemerintahan di Sulsel, memberikan tugas kepada OPD bersangkutan utnuk menjalankan tugas tersebut.

“Jadi saya rasa, TP2D itu bertanggungjawab langsung dengan gubernur untuk membantu gubernur, memberikan masukan, memberikan pandangan terkait percepatan pembangunan. Kemudian gubernur memberikan tugas kepada OPD yang bersangkutan terkait dengan hasil-hasil kinerja terkait TP2D itu. Kami tidak ada dalam kaitan melakukan pengawasan dengan TP2D,” jelasnya. (*)


div>