SELASA , 21 AGUSTUS 2018

Hamzah Hamid: Banyak Perda Inisiatif Tidak Berjalan

Reporter:

Editor:

hur

Selasa , 08 September 2015 16:04

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi D, Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra), Hamzah Hamid mengaku ada beberapa Peraturan Daerah (Perda) Inisiatif yang tidak berjalan dengan maksimal. Perda yang dimaksud adalah Perda tentang Cagar Budaya dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Menurut Hamzah, banyaknya Perda Inisiatif yang dihasilkan oleh anggota DPRD Makassar tidak berjalan karena tidak mendapat dukungan penuh dari pemerintah kota itu sendiri.

“Muda-mudahan di pemerintahan pak Dani tahun ini, kita bisa mendapat dukungan penuh agar menjalankan Perda Inisiatif yang baru dengan baik,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (8/9).

Hamzah Hamid menambahkan bahwa Perda Cagar Budaya dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak berjalan dengan maksimal, padahal sudah di setujui oleh DPRD Kota Makassar dan Pemerintah pusat. Hal itu, kata dia, akan sangat berdampak kepada Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasus), karena dapat berubah menjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti lahan hijau berubah menjadi bangunan.

“Dari Perda itu, kita harapkan sebanyak 30 persen RTH namun. Kenyataan sangat berada di lapangan, bahkan banyak sekali Fasum dan Fasus yang menjadi bangunan, yang mestinya harus dilindungi dan agar tetap menjadi RTH,” tambah Hamzah.

Menanggapi Perda yang tidak berjalan tersebut, Badan Legislatif DPRD Makassar, Rahman Pina mengatakan bahwa pada Selasa (8/9), tepat satu tahun anggota DPRD kota Makassar dilantik. Sampai saat ini, aku Rahman, DPRD hanya menyelesaikan Perda yang bertahun-tahun selama dua priode tidak pernah selesai.

Salah satu yang ditunjuk Rahman adalah Perda Pemekaran yang sudah di paripurnakan. Namun, Perda RTRW itu selalu ada perbaikan dianggap tidak pernah selesai.

“Untuk Perda lainnya, mudah-mudahan DPRD bisa lebih memfokuskan diri lagi agar Perda yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik dan Perda inisiatif usulan DPRD, perlu di dukung. “Yang menjadi penggeraknya di DPRD. Persoalan eksekusi menjadi kewenangan eksekutif. Persoalan eksekusi, setidaknya ranahnya eksekutif, bukan lagi ranah legislatif,” kata Rahman.


div>