SENIN , 15 OKTOBER 2018

Hanya di Bantaeng, Perda Lebih Tinggi Dari Perpres

Reporter:

Jejeth

Editor:

Lukman

Selasa , 24 April 2018 18:30
Hanya di Bantaeng, Perda Lebih Tinggi Dari Perpres

Kantor Bupati Bantaeng

BANTAENG, RAKYATSULSEL.COM – Ketua DPD Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Bantaeng, Yuzdanar mempertanyakan aturan percepatan ekonomi. Pasalnya salah satu pengusaha semen selaku pengecer tidak bisa memperpanjang izin usahanya.

“Dalam Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha, telah diatur jika pelaku usaha memang harus dipercepat untuk peningkatan ekonomi di Indonesia atau kata lain hirarkinya diberi kemudahan untuk berusaha bagi pengusaha eceran (usaha skala kecil),” ungkap Danar, Senin (23/4).

Diketahui sebelumnya jika telah di atur Perda nomor 26 tahun 2007 tentang penataan tata ruang. Yuzdanar juga menyampaikan jika SK Bupati nomor 503/VI/687/XII/2017 tentang pembentukan satuan tugas percepatan pelaksanaan Kabupaten Bantaeng.

“Anehnya Asisten II Setda tetap ngotot mempertahankan perda, sementara sudah ada Perpres, artinya Pemda Bantaeng dalam hal ini Asisten II anggap lebih tinggi perda ketimbang perpres,” pungkas Yuzdanar.

Sementara itu, Asisten II Setda Bantaeng, Syamsul Suli mengatakan, jika ada yang ingin pengurusan izin usaha itu, harus kita pelajari dulu tata ruangnya. “Harus ditinjau dulu,” jelasnya.

Untuk permasalahan izin usaha pengusaha pengecer semen, kata dia, bahwa awal mulanya gudang pengusaha tersebut bukanlah usaha perdagangan.

“Awalnya itu bentuk klinik. Dalam undang-undang, sudah ada aturannya. Selain itu, harus dilihat dari besaran modal dan jumlah karyawan, serta letak posisi gudangnya, apa dia berada di poros jalan Nasional atau tidak,” terangnya. (*)


div>