SABTU , 23 JUNI 2018

Hari Ini, Danny Lantik Camat Baru

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Rabu , 06 Juni 2018 10:45
Hari Ini, Danny Lantik Camat Baru

Danny Pomanto, foto: mdfajar/rakyatsulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pasca kembali menjadi Walikota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto membuktikan komitmennya untuk mengevaluasi seluruh ASN yang bermasalah. Rencananya Danny akan melantik camat baru, Rabu (6/6).

“Saya bersama Baperjakat melakukan evaluasi semua ASN bermasalah, termasuk camat, kalau ditinjau dari kasus indikasi kasus korupsi, semua (camat) terindikasi, tapi keputusan proses berlangsung. Besok (hari ini) jam 6 pagi pelantikannya,” ucap Danny Pomanto.

Ia mengatakan bahwa pihaknya masih fokus pada eselon III dan IV karena camat dan lurah merupakan hak prerogratif ada di walikota. “Kepala dinas sementara proses karena kepala dinas itu eselon II ada prosedur khususnya,” ucap Danny.

Danny menambahkan, bahwa dirinya tetap mempertimbangkan apabila ada ASN yang dianggap tidak netral. Pihaknya akan memisahkan mana ASN netral dan mana yang memang terang-terangan terlibat politik.

“Prinsipnya adalah kita akan segera melakukan penyegaran di seluruh kecamatan. Yang terindikasi netral tetap dipisahkan, tetap saya bisa promosikan kembali, tapi yang tidak netral biarkan mereka jalani hukuman mereka dulu,” jelasnya.

Adapun persiapan yang telah dilakukan, Danny telah menggelar rapat akhir evaluasi kinerja di ruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar di Kantor Balaikota Makassar lantai 9, Selasa (5/6) siang.

Rapat tertutup itu hanya dihadiri sebagian pejabat eselo II yaitu, Penjabat Sekda Kota Makassar Yasir, Kepala Inspektorat Makassar Zainal Ibrahim, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar Baso Amiruddin dan Kepala Bappeda Makassar Andi Hadijah Iriani.

Selain menonaktifkan camat-camat bermasalah dengan hukum atas kasus dugaan korupsi, orang nomor satu di Pemerintah Kota Makassar itu akan menonaktifkan camat atau ASN yang terbukti melakukan politik praktis. Kemudian melanjutkan dengan memberikan sanksi terhadap kepala dinas yang bermasalah. (*)


div>