KAMIS , 24 JANUARI 2019

Hari Ini Empat Kada Dilantik ‘Jangki Lupa Janjita’

Reporter:

Iskanto

Editor:

FAHRULLAH-JEJETH-SURYADI

Rabu , 26 September 2018 07:20
Hari Ini Empat Kada Dilantik ‘Jangki Lupa Janjita’

ilustrasi (Dok rakyatsulsel)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Harapan besar ditujukan kepada empat kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 27 Juni lalu yang akan dilantik hari ini di Baruga AP Pettarani Kampus Unhas.

Masyarakat berharap agar para kepala daerah yang dilantik mampu menunaikan jani-janji politiknya saat kampanye lalu.

Empat pasangan kepala daerah yang dilantik, yakni Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo HM Judas Amir-Rahmat Masri Bandaso, Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Ilham Azikin-Sahabuddin, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai A Seto Gadhista Asapa-Kartini Ottong serta Bupati dan Wakil Bupati Bone Fahsar M Padjalangi dan wakilnya Ambo Dalle.

Bupati Bantaeng, Ilham Azikin menegaskan akan mejalankan apa yang telah dijanjikan kepada masyarakat Bantaeng. “Apa yang telah saya sampaikan tidak akan saya ingkari,” ujarnya.

Ia mengaku memiliki program 100 hari kerja pertama. Dirinya akan melakukan sinkronisasi visi-misi agar dapat fokus dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Dalam seratus hari kerja kedepan kami akan melakukan proses sinkronisasi, supaya kita fokus diproses penyusunan RPJMD, karena itu yang menjadi landasan kita lima tahun kedepan,” jelas bupati bergelar doktor ilmu pemerintahan ini, Selasa (25/9).

Dia juga mengatakan bahwa tiga program unggulannya akan mulai berjalan pada tahun 2019 mendatang. “Insya Allah kami target 3 program unggulan kami berjalan tahun 2019,” jelas dia.

Dia juga berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bantaeng agar diberikan do’a serta dukungan demi kelanjutan dari proses pemerintahan di Kabupaten Bantaeng.

“Kami berharap doa dan dukugan dari seluruh masyarakat karena ini merupakan keberlanjutan dari proses pemerintahan, apa yang sudah baik akan kita jaga, kita hadir untuk melengkapi dan terkhusus untuk program peningkatan ekonomi kerakyatan,” jelasnya.

Sekedar diketahu, tiga program unggulan Ilham Azikin – Sahabuddin yakni pertama, penyediaan perlengkapan sekolah setiap tahun ajaran baru. Program ini untuk menyiapkan kebutuhan perlengkapan sekolah untuk mengurangi beban pengeluaran orang tua bagi peserta didik baru di setiap tahun ajaran baru. Dengan kelompok sasaran peserta didik baru TK/sederajat, SD/sederajat dan SMP/sederajat.

Kedua, penciptaan lapangan kerja melalui bantuan modal usaha berbasis dusun dan RW. Program ini untuk membantu pelaku usaha mengembangkan usahanya berbasis dusun dan RW. Dengan kelompok sasaran yakni pelaku usaha UMKM baik perorangan, kelompok, koperasi ataupun unit usaha BUMDesa.

Dan yang ke tiga, asuransi pertanian dan jaminan ketersediaan benih dan pupuk. Merupakan program untuk mengurangi beban resiko petani disaat gagal panen dan menjamin ketersediaan bibit dan pupuk. Dengan kelompok sasaran yakni para petani dan nelayan.

Bupati Sinjai, A Seto menyebutkan, untuk agenda yang akan dijalakan usai dilantik telah ada. “Kalau agenda semuanya ada di Humas,” tuturnya.

 

Untuk program 100 hari kerja pertama, A Seto tak ingin menyebutkannya namun ia tetap komitmen terhadap apa yang telah dijanjikan kepada masyarakat sebelum pemilihan. “Sudah adami semua (Program 100 hari dan janji politik) nanti kita sampaikan,” jelasnya.

Pakar Pemerintahan Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar, Andi Lukman Irwan berpendapat, ada setumpuk harapan masyarakat kepada kepala daerah yang dilantik untuk tunaikan janji politik saat kampanye.

“Ada banyak harapan masyarakat agar kepala daerah yang akan dilantik bekerja untuk laksanakan program demi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Ia menyarakan agar kepala daerah terpilih tidak memikirkan momentum politik 2019. Bahkan ia mengimbau agar tidak terlibat aktif dalam kampanye Capres-Cawapres. “Jadi, harapan kita bagaimana mereka harus netral. Tak boleh aktif pada kampanye pilpres,” harap dia.

Lebih lanjut dijelaskan, mereka yang dilantik harus menjalankan tugas sebagai kepala daerah, tak boleh menggunakan model abuse of power (penyimpangan kekuasaan). Bahwa kepala daerah mulai mengabaikan dan mengesampingkan tugas-tugas pokoknya sebagai pelayan masyarakat.

“Harus mengontrol dan mengawasi birokrasi, jangan lebih banyak waktunya tersita untuk urusan Pilpres,” katanya.

Dikatakannya, birokrasi akan berjalan buruk karena kepala daerahnya lebih sibuk urus Pemilu, sehingga kalau ini terjadi terus menerus maka target-target yang tertuang dalam program pasti tidak bisa terwujud.

“Hal ini akan berimbas pula pada para pejabat eselon yang akan kehilangan motifasi untuk bekerja menjalankan tupoksinya. Dan diyakini mereka akan ikut nimbrung lebih banyak pada aktivitas membantu kepala daerah,” tuturnya.

Dia menambahkan, yang harus diperhatikan jangan sampai kepentingan politik 2019 menunggangi kegiatan-kegiatan pemerintahan yang ada di SKPD. (*)


div>