SABTU , 15 DESEMBER 2018

Hari Kartini, ‘Aisyiyah Pangkep Suarakan Aspirasi Perempuan

Reporter:

Editor:

hur

Jumat , 22 April 2016 07:45

CITIZEN REPORTER – Puluhan perempuan dari ‘Aisyiyah Pangkep, mengunjungi kantor DPRD Pangkep. Mereka datang untuk menyuarakan aspirasi perempuan terkait peningkatan layanan kesehatan dan anggaran responsif gender.

Kunjungan ‘Aisyiyah Pangkep merupakan kunjungan yang ketiga kalinya dalam upaya mendorong peningkatan layanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, partisipasi perempuan dalam pembangunan serta mendorong anggaran responsif gender. Kedatanagn mereka itu diterima Wakil Ketua DPRD Pangkep, Rizaldi Parumpa, Aleg Perempuan DPRD Nurbaeni, Sitti Rabiah dan Hj. Nirwana Mar serta anggota DPRD Komisi 3 Arsyad Kunnu, 2 anggota komisi 1 DPRD H. Suardi Syam dan H. Nurdin Mappiara, Kamis (21/4).

Dalam kunjungan, ‘Aisyiyah Pangkep bersama puluhan kader Desa/Kelurahan Program MAMPU ‘Aisyiyah dihadiri langsung oleh Ketua Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Pangkep Dra. Sri Hajati Fachrul Islam yang dalam penyampaian aspirasinya mengemukakan bahwa Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Pangkep sesungguhnya sudah sangat mendesak untuk dibenahi sebagaimana temuan ‘Aisyiyah Pangkep melalui kerja-kerja para tim Program MAMPU di lapangan seperti mendorong penambahan dokter Obgyn di RSUD Pangkep untuk melayani kesehatan reproduksi kaum perempuan.

“Sejak tahun 2014, ‘Aisyiyah melakukan penelitian hingga melakukan pendampingan pelayanan kesehatan perempuan miskin sebagaimana issu Kespro yang menjadi focus gerakan kami melalui Program MAMPU hingga tahun 2016 ini memang pelayanan kesehatan masih belum maksimal. Sebut saja, betapa sulitnya para ibu-ibu di Desa/Kelurahan untuk melakukan pemeriksaan Papsmear sebagai upaya pencegahan kanker serviks bagi perempuan di RSUD karena terkendala tenaga kesehatan, faskes dan belum adanya kebijakan anggaran yang berpihak padaa perempuan miskin ini,” ujar Sri Hajati.

“Selain itu biaya yang mahal dan belum maksimalnya pelayanan BPJS yang mengcover para perempuan-perempuan miskin ini untuk mendapatkan KIS atau BPJS PBI pun menjadi rangkaian masalah yang membutuhkan penanganan serius oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan para wakil rakyat di DPRD. Ibu-Ibu yang hadir dalam pertemuan ini sebahagian besar adalah saksi betapa masih lemahnya akses pelayanan kesehatan dasar bagi perempuan,” sambung Sri Hajati.

Selain Ketua Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Pangkep koordinator Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) Nhany Rachman pun menuturkan bahwa sudah banyak landasan hukum terkait peningkatan layanan kesehatan ini yang seharusnya terimplementasi dengan baik di daerah Pangkep namun kenyataan di lapangan sungguh masih lemah.

“Upaya peningkatan layanan kesehatan ini sudah diatur oleh UU Kesehatan No.36 tahun 2014, selanjutnya kesehatan reproduksi perempuan diatur dalam PP No.61 tahun 2014 belum lagi Perda Kesehatan Gratis tahun 2009 seharusnya sudah cukup menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan gratis berkualitas kepada masyarakat. Percuma ada UU dan Perda jika tidak dapat disikapi dengan baik di unit layanan kesehatan. Bayangkan jika ratusan perempuan setiap minggunya harus menunggu 1 orang dokter ahli yang kadang datang kesiangan, tidak ada di tempat dan yang berdampak pada kekecewaan para pasien. Masalah lain yang tak kalah peliknya adalah masalah KIS dan BPJS yang juga hingga detik ini tidak jelas penerima manfaatnya. Dan cara tercepat untuk menyelesaikan semua permasalahan kesehatan ini adalah segera membentuk pansus guna mencari solusi konstruktif untuk semua masalah kesehatan ini” Ujar Nhany Rachman

Menanggapi aspirasi ‘Aisyiyah Pangkep hampir semua anggota DPRD yang hadir dan  diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Pangkep Rizaldi Parumpa menyampaikan kebanggaannya dengan kehadiran puluhan Ibu-Ibu ‘Aisyiyah Pangkep di DPRD dalam rangka Hari Kartini ini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.

“Kami berbangga sekali dengan kehadiran ‘Aisyiyah Pangkep di DPRD yang bertepatan dengan Hari Perjuangan Kartini sebagaimana perjuangan para Ibu-Ibu ‘Aisyiyah terkait Layanan Kesehatan, yang sebenarnya apa yang menjadi perasaan ibu-ibu sama dengan apa yang dirasakan oleh semua anggota DPRD saat ini yang hadir, kami merasakan betapa masih buruknyaa pelayanan kesehatan seperti di RSUD Pangkep. Berbagai kasus seperti dugaan malpraktek, kurangnya dokter ahli dan belum maksimalnya implementasi UU dan Perda yang ada di Pangkep” Tutur Rizaldi

“Kami komitmen bahwa issu peningkatan mutu layanan kesehatan ini adalah masalah mendesak yang memang harus segera di tangani, maka dari itu dengan dukungan ‘Aisyiyah Pangkep termasuk sejumlah mahasiswa yang sebelumnya juga telah menyampaikan aksinya menuntut perbaikan layanan kesehatan, maka pembentukan Pansus adalah upaya mendesak yang akan segera diusulkan ke pimpinan DPRD lainnya untuk selanjutnya dapat di kawal bersama” Tutup Rizaldi

Penyampaian Aspirasi ‘Aisyiyah pangkep tertuang dalam 10 rekomendasi untuk para anggota DPRD Pangkep yang merupakan hasil kajian dan temuan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Pangkep di lapangan melalui Program MAMPU sejak tahun 2014.

Penulis: Syahria (Humas ‘Aisyiyah Pangkep)


div>