JUMAT , 22 JUNI 2018

Hati-hati Main Uang di Pilkada !!

Reporter:

Suryadi - Iskanto - Armansyah - Fahrullah -

Editor:

asharabdullah

Jumat , 02 Maret 2018 13:30
Hati-hati Main Uang di Pilkada !!

Dok. RakyatSulsel

* Danny : Kalau Ada Money Politik Kita Tangkap Ramai-ramai
* Pakar : Masih Berlangsung Secara Terstruktur dan Massif
* Abraham: Tingginya Mahar Partai Jadi Pemicu

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menegaskan akan terus mengawasi perilaku kepala daerah atau penyelanggara negara selama Pilkada 2018.

Lembaga Antirasuah ini tidak hanya melakukan pengawasan terhadap maraknya mahar politik jelang penetapan calon kepala daerah, akan tetapi KPK juga turut melakukan pengawasan sampai pada hari pencoblosan, terutama yang berkaitan dengan saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Setidaknya, sejauh ini ada empat calon kepala daerah ikut Pilkada 2018 yang terjaring operasi senyap KPK dan telah mendekam di rutan. Mereka adalah calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Marianus Sae, Calon Bupati Jombang Nyono Suharli, Calon Bupati Subang Imas Aryumningsih, dan calon Gubernur Lampung Mustafa. Yang terbaru calon gubernur Sulawesi Tenggara Asrun, diciduk KPK bersama anaknya, Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dalam operasi tangkap tangan (OTT), Selasa (27/2/2018) malam lalu.

Calon Wali Kota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto yang juga merupakan calon wali kota petahana mengatakan, dirinya bersama seluruh tim pemenangan DIAmi mendukung apa yang menjadi perhatian dari KPK

“Mari kita sama-sama jaga adanya politik uang, saya malah mendukung KPK untuk sama-sama menjaga itu, kalau ada Money Politik kita tangkap ramai-ramai,” ujar Danny Pomanto, Kamis (1/3)

Ia mengatakan bahwa dirinya tidak bakal melakukan money politik pasalnya dirinya tidak memiliki uang untuk hal-hal yang menjurus money politik, ditambah lagi Tim yang dbentuknya bukan karena adanya iming-iming uang.

“Jangankan money politik, teman-teman yang bergabung ke saya tidak pernah saya beri uang, mereka bergabung karena semangat dan harga diri, karena saya menganggap harga diri jauh lebih mahal dari pada saya beri duit ke mereka,” jelas Danny

Ia menambahkan bahwa dirinya telah menghimbau kepada tim untuk tetap berjuang karena dirinya berjuang dari suara demi suara, pihaknya ingin bermain secara fair (adil), tidak menggunakan uang.

Calon petahana lainnya di pilkada Jenenpono, Mulyadi Mustamu ikut mengaspresiasi penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK, khususnya pemantauan terhadap kandidat kepala daerah terhadap praktik money politik. “Kalau itu kita sangat mengaspresisasi dan saya sangat setuju kalau tidak ada politik uang,” katanya.

Ketua Hanura Jeneponto ini juga melanjutkan, dirinya terus mengingatkan kepada tim dan relawan agar kiranya tidak melakukan politik uang. Selain dipantau, menurut Mulyadi, lebih baiknya dilakukan penyadapan, agar tidak terjadi pertemuan antara pihak-pihak tertentu khusunya politik uang. “Harus dipantau, kalau perlu dilakukan penyedapan, kan kami juga incumbent tapi incument tidak punya banyak uang,” ungkapnya.

Mantan ketua KPK, Abraham Samad menuturkan, maraknya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap kandidat calon kepala daerah, dikarenakan tingginya mahar politik yang dilakukan partai pengusung mereka. “Orang bisa dicalonkan menjadi bupati, walikota atau atau gubernur dengan membayar sejumlah mahar,” katanya.

Ia melanjutkan, jika saat ini partai politik tidak memiliki pertanggujawaban, sehingga pihak pemerintah tidak bisa melakukan audit keuangan partai tersebut. “Partai politik tidak memiliki pertanggujawabab keuangan, kalau ada pastinya bisa diaudit seberapa besar jumlah sumbangan yang masuk. Karena tidak ada laporan keuangan, maka sejumlah pengurus partai seenaknya saja mengenakan mahar kepada calon kepada daerah yang akan bertarung,” demikian kata Abraham.

Direktur riset Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Wiwin Suwandi menambahkan, ACC menghimbau kepada lapisan masyarakat untuk menghindari praktek money politik. “Masyarakat jangan mudah terpancing dengan money politik Karena itu akan mempengaruhi presepsi masyarakat yang tidak sedar politik dan tidak bisa dipungkiri bahwa money politik merupakan praktek politik yang tidak sehat,” ujar Wiwin.

Wiwin menilai bahwa dengan adanya money politik, maka hal ini akan mendorong terjadinya praktek korupsi. Hal ini merupakan siklus korupsi. “Siklus korupsi bersumber dari praktek money politik yang dilakukan oleh kandidat untuk mendapatkan pada saat pemilihan umum, dan itu (money politik) merupakan siklus korupsi,” lanjutnya.

“Hampir semua pemilukada yang berlangsung di semua daerah di Indonesia, mempunyai kemungkinan untuk memanfatkan uang untuk memenangkan pemilu,” jelasnya

ACC menyarankan agar penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), harus jujur, menjaga independensi untuk tidak berpihak kepada siapapun. “Kalau mereka mendeteksi kecurangan, atau dipaksa untuk berbuat curang, langsung dilaporkan saja,”tuturnya.

Menanggapi hal itu, Pakar Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Syarifuddin Jurdi menuturkan, politik uang sudah menjadi budaya yang akan terus berlanjut pada setiap tahapannya. Karena dalam memburu kursi kekuasaan pastinya segala cara akan dilakukan oleh para politisi.

“Praktek politik uang dalam sistem pemilu yang kapitalistik merupakan suatu keniscayaan. Hal itu sudah dimulai pada saat kandidat berburu partai sebagai kendaraan politiknya, praktek itu akan berlanjut pada proses berikutnya,” kata Syarifuddin Jurdi.

Kehadiran KPK dalam melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang adalah sebuah bentuk keinginan untuk menghadirkan proses demokrasi yang sehat. Apalagi pemerintah telah membuat berbagai lembaga untuk mengawasi hal itu meskipun ada Bawaslu yang punya peran besar dalam melakukan pengawasan.

“Kalau KPK melakukan kontrol dan pantauan terhadap aktivitas calon dengan timsesnya, itu merupakan suatu langkah penting untuk mengontrol proses pilkada agar bermartabat. Meskipun ada Bawaslu yang ikut mengontrol dan mengawasi, tetapi hadirnya KPK akan makin mengokohkan integritas calon agar tidak melakukan politik uang,” paparnya.

Dengan adanya sejumlah kasus yang telah menjerat sejumlah kandidat, kata dia, harus menjadi perhatian bagi kandidat lain untuk tidak mencoba bermain dengan praktek politik uang.

“Sejumlah kasus yang terjadi bisa menjadi pelajaran bagi para calon di sulsel untuk tidak melakukan hal yang sama. Kompetisilah secara sehat dan beradab, raih kemenangan dengan cara yang terhormat dan tidak melanggar aturan,” terangnya.

Pakar Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto menuturkan, petahana punya akses, kontrol dan distribusi pada kekuasaan politik dan sumber daya material. Pihak Petahana memang selalu punya previlege untuk menjadikan APBD sebagai bancakan kerja-kerja elektoralnya.

“Bahkan modus penggunaan kewenangan lain, seperti pemberian izin atau konsesi-konsesi investasi, menjadi sumber-sumber pembiayaan elektoral yang mendukung kokohnya praktek politik uang,” kata Luhur.

Luhur menjelaskan, KPK memang harus terlibat di fungsi-fungsi pencegahan politik uang. Sebagai institusi yang punya public trust yang tinggi, pengawasan KPK hingga di TPS-TPS bisa menjadi solusi. “Selama ini, penyelenggara negara formal dan penyelenggara Pilkada kurang efektif mengatasi praktik politik uang. Sulit di buktikan, tapi faktanya masih terus berlangsung secara terstruktur dan massif,” terangnya. (*)


div>