JUMAT , 19 OKTOBER 2018

Hindari Persoalan Hukum, 124 Kades Dibekali UU Desa

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Minggu , 17 April 2016 14:36
Hindari Persoalan Hukum, 124 Kades Dibekali UU Desa

Bupati Luwu Timur, HM Thoriq Husler, saat membuka Sosialisasi Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Aula Sasana Praja Kantor Bupati Luwu Timur. foto: dedi/rakyat sulsel.

LUWUTIMUR, RAKYATSULSEL.COM – Dalam rangka memberikan pemahaman mendalam tentang tatacara pengelolaan dana di setiap desa oleh para kepala desa, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI menggelar Sosialisasi Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Aula Sasana Praja Kantor Bupati Luwu Timur.

Kegiatan tersebut dihadiri ratusan Kepala Desa (Kades), hadir pula anggota DPR RI Amran SE yang sekaligus anggota Badan Anggaran DPR RI, Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur, HM Thoriq Husler dan Irwan Bachri Syam, Sekda Luwu Timur Bahri Suli dan para Camat serta para pejabat dinas terkait.

‎Kasubdit Investasi dan Kapasitas Keuangan Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Dr Mariana Dyah Savitri, menyampaikan pokok pokok kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), materi tersebut meliputi Kebijakan Dana Transfer Umum dan Khusus serta Kebijakan Dana Intensif Daerah untuk Tahun Anggaran 2016.

Secara khusus ia juga menjelaskan, perkembangan dana transfer ke daerah di Kabupaten Luwu Timur dari Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp34,65 miliar menjadi Rp77,72 miliar pada tahun 2016 atau naik sebesar 124 persen.

Dengan memperhatikan jumlah desa di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 124 desa, maka rata-rata setiap desa pada tahun 2016 akan menerima sebesar Rp626 juta. Sementara berdasarkan data alokasi DAU dan perkiraan alokasi DBH tahun 2016, ADD yang harus diberikan oleh Kabupaten Luwu Timur kepada setiap desa mencapai sekitar Rp128 juta, sedangkan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang harus diberikan kepada desa oleh Kabupaten Luwu Timur adalah sebesar 10 persen dari penerimaan PDRD-nya. Sehingga dari Dana Desa, ADD, dan bagi hasil PDRD tersebut, setiap desa di Luwu Timur akan memperoleh dana kurang lebih pada kisaran Rp750 juta.

Sementara, anggota DPR RI, Amran, menyampaikan, berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kebijakan Desa, desa merupakan bagian terdepan yang sangat berpengaruh dalam kemajuan setiap daerah. Dari pengesahan terhadap UU tersebut merupakan wujd penghargaan yang diberikan kepada desa, maka dari itu pelaksanaan sosialisasi ini merupakan hal yang penting untuk diikuti.

Demikian juga disampaikan Bupati Luwu Timur, HM Thoriq Husler, saat membuka sosialisasi tersebut, menyampaikan dari dengan bertambahnya anggaran pemerintah pusat yang dialokasikan untuk desa dapat dikelola secara ekonomis, efektif, dan efisien.

“Dana desa yang didapatkan setiap desa harus dapat digunakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, sehingga desa-desa di Luwu Timur lebih maju, mandiri, sejahtera serta terkemuka sebagaimana visi misi pemerintah daerah saat ini,” harap Husler. (***)


Tag
  • uu DESA
  •  
    div>