MINGGU , 20 JANUARI 2019

Hindari Politik Identitas

Reporter:

Iskanto

Editor:

Senin , 10 Desember 2018 09:30
Hindari Politik Identitas

Ilustrasi (Rakyatsulsel)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 kini memasuki tahap kampanye. Berbagai cara dilakukan peserta Pemilu (caleg dan Parpol) untuk meraih simpati rakyat.

Salah satunya dengan memainkan politik identitas. Politik identitas berkaitan dengan isu sentimen terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pada Pemilu 2019.
Pihak penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu perlu mewaspadai hal itu agar Pemilu 2019 yang digelar 17 April berjalan aman, damai dan sejuk.

Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengaku jika saat ini ada golongan yang memanfaatkan politik identitas untuk meraih kemenangan.

“Kalau dulu (Politik) menjadi idiologi. Namun saat ini politik identitas dimanfaatkan untuk bisa memenangkan kelompok tertentu,” kata Saiful Jihad, Minggu (9/12).

Ia menyebutkan, politik identitas bisa merusak sendi-sendi pesta demokrasi di Indonesia. Apalagi teknologi semakin maju dan masyarakat sangat muda untuk mengakses infomasi melalui dunia maya.

“Titik kekhawatiran kita, karena politik identitas bisa merusak sendi-sendi bangsa. Dengan teknologi yang sangat maju, orang bisa bertengkar di media sosial hingga media nyata,” jelasnya.

Ia juga mengaku telah melakukan pencegahan, agar politik identias tersebut tidak terjadi di Sulsel. Salah satu caranya dengan melibatkan peran masyarakat. Seperti di Takalar ada desa dimana warganya diminta untuk jadi pengawas.

Menurut Saiful, peran masyarakat sekitar sangat penting dalam membangun pesta demokrasi yang aman dari money politic atau politik identitas. “Kita libatkan teman-teman pemuda di desa dan kita kumpulkan pengawasan agar tidak terjadi money politic. Mereka sendiri mencetak stiker dan ditempelkan di rumah-rumah warga,” tuturnya.

Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Nasional, Nasrullah menuturkan, jika politik identitas itu tak lepas dari dasar negara. “Dalam Pemilu politik identitas susah dihindarkan. Orang saling cemooh, orang bertengkar gara-gara Pilpres,” katanya.

Mantan Ketua Bawaslu RI ini menambahkan, Pilpres dan Pileg yang bersamaan sangat rentan terjadi politik identitas. Olehnya ia meminta ada kelompok yang menjadi penengah untuk menghindari politik identitas. “Kita tidak usah saling serang. Harus ada kelompok penengah,” tuturnya.

Sementara itu, Praktisi Hukum Kepemiluan, Mappinawang mengatakan, terjadinya politik identitas karena partai politik tidak bisa menampung wadah aspirasi masyarakat.

“Partai politik saat ini tidak seluruhnya berdiri bersama rakyat dan meperjuangankan rakyat sehingga bayak aspirasi tidak bisa diperjuangkan di parlemen yang membuat terjadinya politik identitas,” ungkapnya. (Fah)


div>