Sabtu, 24 Juni 2017

HIPMI Tidak Setuju dengan Presiden yang Ingin BUMN Dipimpin Bule

Kamis , 05 Januari 2017 12:00
Ketua BPP HIPMI, Anggawira.
Ketua BPP HIPMI, Anggawira.

JAKARTA – Persoalan mendasar yang terjadi dalam perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan terletak pada para pimpinan atau tenaga kerja lokal maupun asing. Melainkan, kesalahan dalam tata kelola perusahaan dan kepentingan politik yang dibaurkan dalam urusan bisnis.

“Akar persoalan dari perusahaan pelat merah bukan terletak pada tenaga kerja WNA atau WNI yang mengelola. Tapi, pada tata kelola perusahaan dan banyaknya kepentingan politik yang dicampur adukan dalam pekerjaan,” papar Anggawira, Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Kamis (5/1).

Komentar tersebut menyusul perkataan Presiden Joko Widodo yang ingin agar perusahaan-perusahaan BUMN dipimpin Warga Negara Asing (WNA) profesional. Dengan begitu, Presiden meyakini kinerja perusahaan negara akan menjadi lebih optimal. Selain itu, Presiden juga mengatakan bahwa Indonesia perlu belajar dari kemajuan perusahaan milik negara di Uni Emirat Arab (UEA), dan negara tetangga Singapura, yang menerapkan langkah serupa.

“Kita tidak perlu ‘mencontek’ strategi semacam itu untuk meningkatkan kinerja perusahaan negara. Pasalnya, perusahaan asing dengan value bisnis yang mapan di dunia, dan memiliki cabang di Indonesia justru berharap tenaga kerja Indonesia semakin siap secara teknis dan behavior untuk mengambil alih,” imbuh Anggawira, pengusaha muda tersebut.

Untuk meningkatkan kualitas pekerja Indonesia agar dapat setara dengan pekerja profesional dari luar negeri, Anggawira merasa perlu adanya jenjang leadership yang dinamis sesuai kondisi pasar dan bukan mempekerjakan WNA untuk memimpin jabatan-jabatan penting dalam perusahaan BUMN.

“Karena itu saya katakan perlunya jenjang leadership development yang disiapkan sesuai dengan kondisi market, sosial, dan politik di negara ini. Pemerintah juga harus memiliki program untuk mendukung percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja dalam negeri,” kata Anggawira.

Dalam rilisnya, Ia menyebut bahwa BUMN juga ke depannya harus sinergi dan kolaborasi dengan swasta. Agar bisa menghasilkan karya nyata.

“BUMN dan swasta harus sinergi. Semangat kolaborasi dan kerja sama harus kita bangun. Jangan sampai BUMN matikan swasta Ini yang banyak terjadi, anak cucu dan cicit BUMN hidup dari bisnis didalam BUMN ini harus diperhatikan pemerintah karena menimbulkan iklim usaha yang tidak sehat, tutup Anggawira. (rmol)