JUMAT , 14 DESEMBER 2018

Honor Pegawai Tidak Merata di DPRD Makassar

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Kamis , 14 April 2016 22:06
Honor Pegawai Tidak Merata di DPRD Makassar

Kantor DPRD Kota Makassar.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sejumlah pegawai tenaga honorer mengeluhkan tidak meratanya honor kegiatan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.

Pasalnya, beberapa honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi sebagai aparat di pemerintahan, justru tidak mendapatkan honor kegiatan, sementara beberapa lainnya justru mendapat bagian.

Hal inilah yang dianggap pegawai kontrak kalau honor kegiatan tidak merata di Sekretariat DPRD Makassar. Salah satu tenaga honorer enggan disebutkan namanya, mengaku, adanya ketidakadilan dalam pembagian jatah honor kegiatan di DPRD.

Sebab terhitung sejak masuk tahun 2016, ia mengaku, tidak pernah lagi mendapatkan honor kegiatan dan semata-mata hanya memperoleh gaji sebagai tenaga honorer sebesar Rp500 ribu per bulan.

“Dulu kita masih diberi Rp325 ribu setiap bulan, diterima bersamaan gaji honorer, sekarang sudah tidak ada lagi,” terang honorer yang sudah lima tahun mengabdi di DPRD Kota Makassar.

Namun, diketahui ada beberapa pegawai yang juga masih berstatus tenaga honor malah mendapatkan honor kegiatan setiap bulannya sebesar Rp332 ribu. Misalnya, tenaga honorer di bagian perlengakapan Sekretariat Dewan, Bagian Umum, Bagian Persidangan, dan Bagian Keuangan.

“Yang dapat itu tidak semuanya, hanya beberapa orang saja. Padahal, porsi kerja kita sama saja, tetap kenapa soal gaji dibeda-bedakan. Ada yang dapat, ada tidak,” keluhnya.

Sementara, Sekretariat Dewan DPRD Kota Makassar, Adwi Awan Umar, tidak menampik honor kegiatan pegawai kontrak yang tidak merata. Menurutnya, anggaran yang disediakan pemerintah memang hanya cukup untuk mencakup beberapa tenaga honorer yang punya kinerja baik.

“Kita memang selektif memberikan honor kegiatan kepada tenaga kontrak, hanya mereka yang punya tingkat absensi dan kehadiran yang bagus serta kinerja yang mendapatkan,” tuturnya.

Mantan Kepala Bagian Umum DPRD Makassar ini, menambahkan, penerima honor kegiatan disebutkannya bisa berubah sewaktu-waktu, misalnya bulan ini ada tenaga honorer yang mendapat, jika kinerjanya kurang bisa saja digantikan dengan tenaga honorer lainnya.

“Jadi kapan saja bisa berubah, untulk menilainya tolak ukurnya ada pada daftar hadir dan penilaian atasan siapa yang berhak,” katanya.

Pegawai honorer di lingkup Sekretariat Dewan disebutkan Adwi, berjumlah 105 orang, yang menerima honor kegiatan sebanyak 50 orang. “Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) punya masalah yang sama soal pemagkasan honor kegiatan, tidak saja di DPRD. Sehingga agar bisa mengakomodir tenaga honorer kita lakukan sistem berbasis kinerja untuk bisa mendapat honor kegiatan,” jelasnya. (***)


div>