KAMIS , 26 APRIL 2018

Horeee, Tukin PNS Pemkot Rp 7 Juta Perbulan

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Senin , 02 April 2018 11:52
Horeee, Tukin PNS Pemkot Rp 7 Juta Perbulan

Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, Wakil Walikota Makassar, Syamsu Rizal foto bersama dengan pejabat lingkup Pemkot Makassar beserta pegawai honorer. (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berencana memberlakukan Tunjangan Kinerja (Tukin) untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemberian tunjangan ini adalah bentuk apresiasi pemerintah terhadap kinerja ASN.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal MI, mengatakan, tunjangan kinerja ini sebagai tolak ukur kinerja ASN. Serta, memberikan kesempatan kepada seluruh ASN untuk memperoleh hak sesuai dengan kinerjanya.

“Hampir semua bisa terukur dengan baik, sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal dan profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat,” kata Daeng Ical, sapaan akrabnya, Minggu (1/4) kemarin.

Tukin ini dinilai lebih produktif. Pasalnya, pemberian tunjangan kinerja disesuaikan dengan hasil kinerja, sehingga tunjangan yang diperoleh ASN bervariatif. Pembayaran dilakukan setiap bulan berdasarkan kinerja yang bersangkutan pada bulan itu.

Kata dia, ada beberapa indikator penilaian. Mulai dari sarana dan prasarana, pakaian, kedisiplinan, kinerja, dan outputnya.

“Pendapatan minimal itu Rp 7 juta sampai Rp 8 juta. Tapi sudah tidak ada tunjangan lain-lain, ini juga lebih transparan. Jadi, kelihatan semua kinerjanya,” ungkapnya.

Tukin ini diberikan kepada instansi yang melakukan perbaikan reformasi birokrasi, melalui penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), Muhammad Syarief, menambahkan, jika tukin sudah diterapkan, seluruh pegawai harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Tidak ada lagi yang malas mengikuti upacara bendera, malas apel, cepat pulang, pakaian juga akan diatur. Intinya, dari ujung kaki sampai rambut semua diatur,” tegasnya.

Saat ini, Ortala sementara mengkaji terkait dengan evaluasi jabatan dan kelas jabatan. Misalnya, jabatan kepala SKPD dan pegawai struktural masuk pada kelas mana.

Dia berharap, perampungan kajian bisa selesai pada Mei mendatang, sehingga penerapan tunjangan kinerja efektif dilakukan pada 2019 mendatang.

“Perampungan kajian harus selesai bulan Mei. Persiapan masih banyak, masih perlu sosialisasi, aplikasi juga belum kita kerjakan. Efektif Insya Allah 2019,” tuturnya.

Sementara, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (DP2), Rahman Bando, menilai, pemberian tunjangan kinerja adalah reward terhadap kinerja pegawai. Hanya saja, tunjangan ini jangan dijadikan motivasi dalam bekerja, sebab pekerjaan adalah tanggung jawab yang harus dilakukan secara profesional.

“Tukin ini bukan untuk memotivasi pegawai untuk bekerja, tapi ini hanya memberikan reward berupa peningkatan kesejahteraan, dimana perlu ada standar kerja,” ujar Rahman.

Selama ini, kata Rahman, tunjangan pegawai diperoleh dari honorarium, pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu, melalui mekanisme belanja pegawai dan belanja non pegawai. Sedangkan, pemberian tunjangan berdasarkan honorarium tidak bisa mengakomodir seluruh pendapatan pegawai di satu instansi.

“Penerapan tunjangan kinerja ini jauh lebih baik, karena pendapatan disesuaikan dengan hasil kinerja pegawai bukan pada instansi tempat dia bekerja,” terangnya.

Ia menilai, pemberian tunjangan kinerja ini diperlukan adanya keteraturan dalam bekerja dan kejelasan tupoksi, yang harus dijalankan secara merata oleh seluruh pegawai. Tetapi, dia belum mengetahui bagaimana konsep penerimaan tukin nantinya.

“Tidak ada lagi yang dikatakan pegawai dan pegawai rajin. Kalau malas tidak dapat tunjangan, kalau rajin tunjangan full. Ini sementara dirumuskan oleh Ortala dan Bappeda, nanti menyesuaikan dengan keuangan daerah,” pungkasnya. (*)


div>