JUMAT , 19 OKTOBER 2018

Hotel di Makassar Rawan Tidak Bayar Pajak

Reporter:

Editor:

hur

Minggu , 27 September 2015 17:21

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Amar Bustanul

mengungkapkan ada beberapa hotel ternama di Makassar yang dinilai rawan tidak membayar pajak serta tidak mencapai target.

Komisi B bidang perekonomian dan pembangunan DPRD Kota itu mengatakan, sebanyak 11 hotel yang ada di Makassar, pembayaran pajaknya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 11 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 persen.

Amar Bustanul mengatakan bahwa ada 11 hotel ternama di Makassar yang bermasalah dengan setoran pajaknya. Selain sama sekali tak menyetorkan pajak, juga ada yang setoran pajaknya tidak mencapai target sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dia lalu mengungkap ke-11 hotel yang bermasalah dengan setoran pajak masing-masing adalah Hotel Coklat, Maricaya, Pantai Gapura, Makassar Golden Hotel (MGH), Arya Duta, Banua, Aswin, Grand Imawan, Grand Asia, Novotel dan Hotel Horison.

“Hotel yang kita panggil, ada beberapa yang tidak bayar pajak,” ujar Amar Bustanul. Dia lalu menunjuk Hotel Banua yang selama hampir satu tahun tidak membayar bajak, dan tunggakan pajaknya cukup besar. Demikian pula Hotel Aryaduta yang telah diberi keringanan untuk mengangsur.

Selain itu, ada beberapa hotel yang pembayaran pajaknya sangat minim, dengan alasan tidak ada tamu yang menginap.

Oleh Amar, alasan itu dianggap tidak masuk akal, karena di Makassar selalu ada event acara yang dihadiri banyak tamu dari daerah lain.

“Semuanya kita temukan, ada yang menunggak pajak serta tidak menyetorkan sama sekali hingga tak capai target yang diberikan. Sementara aktivitas di hotelnya cukup ramai,” ujar legislator Fraksi Gerindra Makassar ini.

Dikatakan bahwa temuan itu terungkap setelah masuknya laporan dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar jika masih banyak hotel yang tidak menyetorkan pajaknya.

“Kita heran, pengusaha hotel dalam hal ini kan hanya wajib pungut. Artinya, uang pajak yang dititip dari pengunjung tapi tidak disetor ke Dispenda. Ini kan jelas manipulasi uang pajak,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B, Hasanuddin Leo menekankan kepada Dispenda agar memberikan
sanksi kepada hotel-hotel yang mangkir pajak tersebut, karena pengusaha-pengusaha hotel itu seolah menganggap setoran pajak hanyalah main-main.

“Memang kami tekankan kepada Dispenda agar lebih tegas memberikan sanksi kepada pengusaha, agar mereka taat kepada peraturan. Tidak ada alasan untuk menunda pembayaran pajak. Karena pajak itu kan hanya mengumpulkan dari konsumen. Sekarang banyak hotel dan rumah makan tidak bayar pajak tepat pada waktunya. Kita anggap mereka main-main, bisa dikatakan mereka telah memanipulasi pajak,” tegas Hasanuddin Leo.

Bentuk sanksi dari Dispenda, kata Hasanuddin, seperti memasang spanduk atau baliho depan hotel mereka bahwa hotel itu tidak membayar pajak.

“Sanksinya yang pertama bisa seperti memasang spanduk di depan hotel bahwa tidak bayar pajak. Kedua, Pemerintah Kota bisa mencabut izin usahanya. Institusi penegak Perda seperti Satpol dan Disperindag juga harus bisa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah seperti itu,” katanya.


div>