KAMIS , 20 SEPTEMBER 2018

Hotel Myko “Nakal” Lagi

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Kamis , 22 Desember 2016 12:03
Hotel Myko “Nakal” Lagi

ASEP/RAKYATSULSEL/D BERMASALAH. Tampak area depan Hotel Myko usai dibongkar paksa oleh pihak Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kota Makassar, Jl Boulevard, Makassar, Selasa (20/12) lalu. Pembongkaran halaman depan Hotel Myko dilakukan, lantaran mengambil ruas jalan umum dan tidak sesuai dengan perencanaan gambar bangunan.

MAKASSAR, RakyatSulsel.com – Proses pembangunan Hotel Myko yang berlokasi di Jalan Boulevard, Panakkukang dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah pelanggaran. Yang terbaru, petugas Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kota Makassar membongkar paksa ramp beton atau akses jalan masuk menuju hotel.

Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, Ahmad Kafrawi mengatakan, pembongkaran yang dilakukan Selasa (20/12) lalu, karena DTRB menilai pembangunan ramp beton Hotel Myko tersebut terlalu menjorok ke luar ke jalan. Dimana batas garis sempadan jalan yaitu 7 meter dari bibir jalan, termasuk pagar yang telah berdiri juga dibongkar.

“Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2008 tentang peruntukan lahan dan garis sempadan jalan, kita sudah lakukan penghentian sementara pekerjaan parkiran Hotel Myko. Pengerjaannya itu sudah melanggar GSB 7 meter. Selain itu, plat pelintas di depan Hotel Myko juga ikut dibongkar,” jelas Kafrawi, Rabu (21/12)

Kafrawi mengakui, bahwa dirinya memang sejak awal diinstruksikan oleh Wali Kota Makassar, agar Hotel Myko diawasi dengan ketat sesuai prosedur pembangunan.

“Awalnya petugas hanya melakukan pengecekan saja, tetapi ternyata ditemukan adanya plat pelintas yang melampaui dari batas yang telah ditentukan pemerintah, sehingga sesuai instruksi pak wali kita melakukan pembongkaran,” bebernya.

[NEXT-RASUL]

Kafrawi pun menjelaskan, bahwa meletakkan plat pelintas tidak diperbolehkan melewati batas pagar dari kemiringan dan ketinggian lahan tersebut, yang mengakibatkan plat pelintas itu sampai ke badan jalan.

“Untungnya belum dilakukan pengecoran, baru sebatas pemasangan balok casting, tidak boleh ada bukaan disitu. Kemungkinan akan terjadi hal seperti itu (bukaan) sehingga pembangunan plat sunparking yang di depan Hotel Myko juga kita bongkar,” tegasnya.

Kafrawi menambahkan, manajemen Hotel Myko sebelumnya telah diberikan sanksi terkait pelanggaran tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) saat dalam pembangunan. Sehingga dijatuhkan sanksi, berupa kompensasi 100 booth Kaki Lima’ta dengan total nilai Rp1,5 miliar.

“Sanksi pembongkaran yang kita jatuhkan ini masih merupakan pembinaan dengan melakukan pembongkaran. Akan tetapi jika kembali ditemukan pelanggaran, kami kembali akan bongkar sekaligus memberi sanksi yang lebih tegas. Dan perlu juga dicatat, penindakan kami bukan hanya Hotel Myko saja, akan tetapi semua pembangunan yang ada wilayah kami yang tidak sesuai aturan maka kami akan tindaki,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi A DPRD Makassar, Rudianto Lallo mendukung langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang mengambil langkah tegas dengan melakukan pembongkaran. Lanjutnya, pembokaran tersebut merupakan salah satu bentuk antisipasi sebelum terjadi beberapa permasalahan yang dapat merugikan Pemkot Makassar.

“Saya sangat setuju dengan langkah tegas yang dilakukan oleh pemkot lewat dinas tata ruang dan bangunan. Kalau ada bangunan yang dipandang melanggar garis sempadan maka sebelum itu dibangun yah sekarang dilarang, itu langkah atisipas namanya,” ungkap Rudi.

[NEXT-RASUL]

Rudi menegaskan, pelanggaran yang dilakukan Hotel Myko tidak dapat ditolerir. Sehingga, Pemkot Makassar harus serius melihat dan menyelesaikan persoalan tersebut. Jangan sampai kata dia, kemudian muncul pelanggaran-pelanggaran baru yang dilakukan akibat kurangnya pengawasan.

“Itulah yang harus dilakukan pemerintah kota, jangan membiarkan kemudian contoh-contoh yang dapat merusak tatanan kota. Kalau kemudian pihak Hotel Myko tidak mau mendengarkan itu, evaluasi perizinannya, kalau dia mau kemudian melabrak regulasi aturan yang ada didaerah ini termasuk garis sempadan ini,” jelasnya.

“Kami berharap dinas terkait tidak sampai disini saja, namun betul-betul mengawal bangunan-bangunan yang selama ini ditengarai bertentangan dengan perda yang ada,” tambah legislator Nasdem ini.

Senada dikatakan Ketua Komisi A DPRD Makassar, Wahab Tahir. Dirinya menegaskan tidak ada toleransi untuk berbagai jenis pelanggaran, seperti yang dilakukan oleh Hotel Myko. Lanjutnya, jangan sampai kemudian apabila tidak diawasi menjadi contoh buruk untuk pembangunan-pembangunan lain yang ada di Kota Makassar.

“Saya sangat mendukung, dengan langkah yang diambil pemerintah Kota Makassar. Semoga ini dapat menjadi pelajaran untuk Hotel Myko untuk tidak malanggar lagi aturan yang ada. Serta seluruh pembangunan yang ada di Kota Makassar,” jelas Wahab. (ale-isk/D)


Tag
  • hotel myko
  •  
    div>